BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, mulai mengembangkan komoditas bawang merah sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan pangan lokal.
Selama ini, kebutuhan bawang merah di Bangka Selatan masih banyak bergantung pada pasokan dari luar daerah, terutama Brebes dan Sumatera Selatan.
Melalui pengembangan budidaya bawang merah, pemerintah daerah berharap ketergantungan tersebut secara bertahap dapat dikurangi sekaligus membuka peluang Bangka Selatan menjadi salah satu sentra produksi bawang merah.
Tahap awal pengembangan dilakukan melalui pembangunan demplot di dua lokasi, yakni Desa Malik, Kecamatan Payung dan Desa Sidoarjo, Kecamatan Airgegas. Masing-masing lokasi memiliki luas setengah hektare.
Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bangka Selatan, Luhung Amin Firdaus mengatakan, pengembangan bawang merah mendapat dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dua lokasi awal yang diusulkan masing-masing memiliki luas setengah hektare dan akan menjadi demplot perdana di daerah tersebut. Para calon penerima bantuan saat ini telah mengikuti pelatihan budidaya dan standar operasional prosedur (SOP) pertanaman bawang merah di tingkat provinsi.
“Pertama ada di Desa Malik setengah hektare, kemudian di Desa Sidoarjo setengah hektare dan bantuan ini difasilitasi oleh APBD provinsi,” kata Luhung Amin Firdaus kepada Bangkapos.com, Jumat (28/8/2026).
Luhung menjelaskan penanaman bawang merah belum dilakukan karena pemerintah masih menunggu distribusi benih dari pemerintah provinsi. Setelah benih diterima, penanaman akan menyesuaikan kondisi musim hujan yang diharapkan segera tiba. Jika tidak ada kendala, penanaman perdana ditargetkan berlangsung pada akhir Agustus atau awal September 2026.
Pengembangan komoditas ini diarahkan agar Bangka Selatan tidak hanya menjadi daerah produksi pangan tertentu, tetapi juga mampu menjadi sentra bawang merah. Selama ini kebutuhan bawang merah di daerah masih banyak dipasok dari luar, terutama Brebes dan Sumatera Selatan. Pemerintah daerah menargetkan produksi lokal nantinya dapat memperpendek rantai pasok sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
“Kita berupaya Kabupaten Bangka Selatan selain menjadi seperti Kabupaten Bangka Tengah juga menjadi sentra bawang. Karena kebutuhan selama ini banyak didatangkan dari luar,” jelas Luhung.
Peluang perluasan kawasan bawang merah juga telah dipetakan di sejumlah wilayah lain setelah dua demplot awal berjalan. Tiga lokasi yang dipertimbangkan untuk pengembangan selanjutnya adalah Desa Payung, Kecamatan Payung, Desa Rias, Kecamatan Toboali dan Desa Bukit Terap, Kecamatan Tukak Sadai. Namun, perluasan tersebut masih bergantung pada kesesuaian hasil demplot awal yang akan menjadi dasar pengembangan di lokasi lainnya.
Dari sisi produksi, target hasil pada tahap awal dibuat lebih realistis karena kegiatan tersebut masih berupa demplot dan menjadi pengalaman pertama di dua lokasi. Secara umum produktivitas bawang merah nasional berada pada kisaran 8 hingga 10 ton per hektare. Namun, untuk tahap awal di Bangka Selatan, hasil 6 hingga 8 ton per hektare sudah dinilai baik sebagai dasar evaluasi pengembangan.
“Kalau rata-rata nasional 8 sampai 10 ton per hektare, tetapi karena ini masih demplot, 6 sampai 8 ton saja sudah bagus karena baru pertama di dua daerah tersebut,” tuturnya.
Pengembangan bawang merah juga didorong meningkatnya permintaan komoditas tersebut seiring pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi itu membuat kebutuhan bawang merah diperkirakan ikut meningkat sehingga penyediaan produksi lokal dinilai perlu dipersiapkan. Pemerintah daerah berharap petani Bangka Selatan dapat mengambil peluang dari pertumbuhan permintaan tersebut melalui pengembangan komoditas bawang merah.
“Lonjakan permintaan cukup tinggi karena faktor MBG, sehingga perlu ada upaya penyediaan produksi bawang merah lokal di Bangka Selatan,” ungkapnya.
Dukungan kepada petani tidak hanya berupa bantuan dari pemerintah provinsi, tetapi juga pendampingan dari pemerintah kabupaten. Pemerintah provinsi membantu penyediaan sarana produksi, sementara pemerintah kabupaten menyiapkan dukungan pestisida serta pendampingan dalam penanganan organisme pengganggu tanaman (OPT).
Jika kawasan bawang merah berkembang, pemerintah juga membuka peluang pengurusan perizinan. Khususnya perizinan Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) sebagai bagian dari pengembangan usaha dan pemasaran hasil pertanian.
“Dari provinsi untuk penyediaan saprodi, sedangkan dari kabupaten kita menyediakan pestisida, termasuk penanggulangan OPT dan tata cara penanaman yang baik,” ucap Luhung. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)
