Perang AS-Iran Tak Kunjung Usai, Negara Teluk Terjepit Krisis Energi hingga Ancaman Keamanan
SERAMBINEWS.COM – Perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang telah berlangsung selama enam bulan membuat negara-negara Arab, terutama kawasan Teluk, menghadapi ketidakpastian yang semakin besar.
Konflik yang dimulai setelah serangan mendadak Israel dan AS terhadap Iran pada 28 Februari 2026 kini memasuki fase perang gesekan.
Alih-alih menghasilkan keruntuhan pemerintahan di Teheran atau kemenangan mutlak bagi Washington, konflik diperkirakan akan berlangsung lebih lama dengan dampak yang terus dirasakan di bidang ekonomi, energi, dan keamanan regional.
Serambinews mengutip Al Jazeera, Jumat (28/8/2026), para analis menilai tidak ada tanda-tanda pemerintahan Iran akan segera runtuh.
Sebaliknya, AS dan Iran diperkirakan akan menghadapi situasi stagnan dengan tekanan militer dan ekonomi yang terus berlangsung.
Baca juga: Trump Ungkap Mojtaba Khamenei Masih Hidup, tapi Luka Serius Sebelah Kiri Tubuh
Pada awal perang, para pemimpin AS berharap tekanan militer dan ekonomi yang besar dapat memaksa perubahan struktural di Iran.
Namun, enam bulan setelah konflik dimulai, harapan tersebut belum terwujud.
Iran masih mampu mempertahankan pemerintahannya meskipun menghadapi tekanan besar.
Situasi ini membuat negara-negara di kawasan mulai mempersiapkan diri menghadapi perang yang berkepanjangan.
Intensitas konflik memang menurun setelah Washington dan Teheran menandatangani nota kesepahaman atau MoU pada Juni 2026.
Namun, kesepakatan tersebut belum menghasilkan akhir perang secara permanen.
Militer AS juga masih mempertahankan kehadirannya di kawasan Timur Tengah.
Kondisi tersebut membuat negara-negara Arab harus menghadapi situasi keamanan yang sulit diprediksi.
Baca juga: Iran Bidik Putra Bungsu Trump untuk Dibunuh, Media Teheran Sebut Barron ‘Terus Dipantau’
Salah satu dampak terbesar perang dirasakan sektor energi.
Selat Hormuz, jalur laut penting yang menjadi salah satu rute utama pengiriman minyak dan gas dunia, mengalami gangguan setelah serangan Iran terhadap pelayaran dan blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Lalu lintas melalui selat tersebut melambat secara signifikan hingga mencapai tingkat sebelum perang.
Gangguan itu menjadi persoalan serius bagi negara-negara Teluk yang sebagian besar perekonomiannya masih bergantung pada ekspor energi.
Pengiriman minyak, produk minyak olahan, dan gas alam cair atau LNG mengalami gangguan berulang sejak serangan AS dan Israel terhadap Iran dimulai.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi negara-negara Teluk yang selama ini berusaha menggunakan pendapatan minyak untuk membangun sektor ekonomi baru.
Baca juga: Trump Deklarasikan Misi AS di Iran Selesai, Klaim Kemengangan hingga Hujan Kritik
Gangguan terhadap jalur perdagangan energi membuat harga minyak mengalami kenaikan.
Namun, kenaikan harga tersebut tidak otomatis menjadi keuntungan bagi negara-negara penghasil minyak.
Pasalnya, kemampuan negara-negara Teluk untuk mengekspor minyak juga mengalami hambatan.
Kepala Ekonom Gulf Research Center, John Sfakianakis, mengatakan kenaikan harga minyak berjalan beriringan dengan kesulitan negara-negara Teluk dalam mengekspor komoditas tersebut.
Ketidakpastian juga muncul karena belum diketahui berapa lama gangguan tersebut akan berlangsung.
Jika konflik berlanjut selama enam bulan atau lebih, dampaknya terhadap perekonomian kawasan dapat semakin besar.
Selain persoalan ekspor, negara-negara Teluk juga menghadapi peningkatan inflasi.
Dengan demikian, mereka harus menghadapi dua tekanan sekaligus, yaitu gangguan perdagangan dan meningkatnya biaya di dalam negeri.
Baca juga: Trump Klaim Selat Hormuz Sudah Bersih dari Ranjau, AS Ancam Hancurkan Kapal Penebar Peledak
Selama beberapa tahun terakhir, negara-negara Teluk berusaha mengurangi ketergantungan terhadap minyak.
Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan negara-negara lainnya menjalankan berbagai proyek untuk mengembangkan sektor pariwisata, teknologi, keuangan, industri, dan jasa.
Pendapatan dari minyak menjadi salah satu sumber pembiayaan utama untuk proyek-proyek tersebut.
Namun, perang berkepanjangan dapat menghambat rencana tersebut.
Penutupan efektif Selat Hormuz dan serangan terhadap sejumlah kota di kawasan membuat negara-negara Teluk juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan citra sebagai wilayah yang aman bagi investor.
Investor internasional biasanya mempertimbangkan stabilitas politik dan keamanan sebelum menanamkan modal dalam jumlah besar.
Jika ketidakpastian akibat perang terus berlangsung, sebagian investor dapat menunda keputusan investasi atau mencari lokasi lain yang dianggap lebih aman.
Baca juga: Tangan Trump Tampak Aneh dalam Foto Terbaru, Publik Heboh
Perang juga mendorong negara-negara Arab untuk mengevaluasi kembali ketergantungan mereka terhadap jaminan keamanan AS.
Sanam Vakil, direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, mengatakan perang tersebut sebenarnya lebih mempercepat tren yang sudah berlangsung.
Menurutnya, negara-negara Teluk sebelumnya memang telah melakukan diversifikasi ekonomi.
Mereka juga telah mempertimbangkan perluasan kemitraan pertahanan dengan negara lain selain mengandalkan jaminan keamanan AS.
Negara-negara tersebut juga mulai meningkatkan kemampuan pertahanan mereka sendiri.
Salah satu indikasinya adalah munculnya perjanjian pertahanan baru antara Turki, Pakistan, dan Arab Saudi yang baru-baru ini ditandatangani di Mekah.
Kesepakatan tersebut diperkirakan dapat menjadi salah satu contoh dari semakin banyaknya kerja sama pertahanan baru di kawasan.
Konflik Iran juga memiliki dampak terhadap ketegangan yang sudah ada di kawasan.
Hubungan antara kelompok Houthi di Yaman dan Arab Saudi menjadi salah satu titik yang dikhawatirkan kembali memanas.
Pada Juli 2026, transit melalui Selat Bab al-Mandeb semakin berisiko setelah kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran menyatakan blokade laut terhadap Arab Saudi.
Selat Bab al-Mandeb merupakan jalur strategis yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden.
Sebelumnya, kapal-kapal yang melintas di kawasan tersebut juga menghadapi serangan Houthi selama perang Israel di Gaza.
Jika situasi keamanan memburuk, jalur pelayaran tersebut dapat mengalami gangguan lebih lanjut.
Hal ini berpotensi meningkatkan biaya pengiriman barang dan energi serta memperpanjang gangguan rantai pasokan global.
Baca juga: VIDEO Trump Klaim Seluruh Ranjau Iran di Selat Hormuz Telah Dibersihkan
Meskipun menghadapi tekanan ekonomi dan militer, para analis menilai keruntuhan pemerintahan Iran dalam waktu dekat sangat kecil kemungkinannya.
HA Hellyer dari Royal United Services Institute mengatakan tidak ada kemungkinan besar pemerintah di Teheran jatuh dalam enam bulan ke depan.
Menurutnya, tekanan ekonomi yang terus meningkat secara teori dapat memicu efek domino dan pada akhirnya menyebabkan keruntuhan negara.
Namun, proses tersebut kemungkinan membutuhkan waktu bertahun-tahun, bukan hanya beberapa bulan.
Hellyer juga menilai situasi tidak akan berjalan dalam kondisi yang sama selamanya.
Perubahan politik, ekonomi, maupun militer masih dapat mengubah arah konflik.
Di tengah ketidakpastian tersebut, negara-negara Arab yang berada di antara kekuatan besar harus mencari cara untuk mengelola dampak perang.
Mereka tidak hanya menghadapi ancaman keamanan, tetapi juga persoalan ekonomi akibat gangguan perdagangan dan energi.
Pengeluaran untuk pertahanan kemungkinan meningkat ketika negara-negara Teluk berusaha melindungi wilayah dan infrastruktur strategis mereka.
Pada saat yang sama, pemerintah harus menjaga agar inflasi tidak semakin membebani masyarakat.
Untuk sementara, sebagian besar negara yang berada di tengah konflik diperkirakan akan berusaha beradaptasi dengan situasi tersebut.
Mereka harus mempertahankan hubungan dengan kekuatan global, memperkuat pertahanan sendiri, serta menjaga perekonomian tetap berjalan meskipun perang AS-Iran belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.
Baca juga: VIDEO Trump Klaim Seluruh Ranjau Iran di Selat Hormuz Telah Dibersihkan
(Serambinews.com/Sri Anggun Oktaviana)
