TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) melakukan evaluasi menyeluruh dan memperketat tolok ukur akuntabilitas terhadap program-program yang didanai oleh Dana Keistimewaan.
Momentum Peringatan 14 Tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY menjadi titik tolak untuk memastikan Dana Keistimewaan tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tetapi juga dari wujud kemanfaatan riil bagi masyarakat, salah satunya melalui perombakan (redesign) program Lumbung Mataraman sebagai sistem pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menegaskan bahwa status istimewa harus dimaknai lewat nilai dan wujud manfaat yang nyata. Meskipun Dana Keistimewaan telah dirasakan kehadirannya, Pemda DIY tetap membuka diri terhadap masukan dan terus menyempurnakan program yang ada.
"Ketika bicara kemanfaatan, kita bicaranya kalau keistimewaan itu adalah bicara dari sisi bagaimana memahami. Jadi istimewa tidak hanya sebagai status, tapi perlu kita pahami bahwa ada nilai-nilai yang mungkin juga harus kita pertahankan di situ. Implikasinya dari sisi wujudnya, kita ada dana yang sampai dengan saat ini bersyukur sudah dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat. Kita tidak juga menutup kritik untuk program-program yang dirasa belum dapat dinikmati oleh semuanya, itu kita lakukan evaluasi," ujar Ni Made di Kompleks Kepatihan, Jumat (28/8/2026).
Sebagai tindak lanjut, Pemda DIY kini sedang merombak tata kelola program pertanian terpadu Lumbung Mataraman. Saat ini, terdapat empat kelurahan yang telah diluncurkan sebagai proyek percontohan (pilot project) untuk desain baru tersebut.
"Termasuk program Lumbung Mataraman, kita membuat redesign. Kemarin sudah disampaikan ada empat kelurahan yang kita jadikan pilot project. Jadi kita sekarang sudah mulai bicara bahwa semua yang kita peroleh ini harus kita pertanggungjawabkan secara akuntabilitas. Tidak saja cuma dari sisi anggaran, tapi kemanfaatan, ukuran kemanfaatan masyarakat. Makanya aktivitas atau kegiatan yang kita bantu ke daerah ini harus didesain dari perencanaan sampai kepada evaluasinya," papar Ni Made secara terperinci.
Lebih lanjut, ia menekankan visi strategis Gubernur DIY yang memproyeksikan Lumbung Mataraman untuk berkolaborasi dengan produsen lain guna mendukung program gizi nasional.
"Dari sisi tujuan, ada harapan besar dari Bapak Gubernur, Lumbung Mataraman ini bisa menjadi support system dari MBG, karena ada produk-produk pertanian yang bisa dihasilkan di situ, menjalin kerja sama dengan produsen-produsen yang lainnya. Ini kita membuat tata kelola untuk Lumbung Mataraman. Insyaallah ini menjadi salah satu ikonnya nanti, pemanfaatan Dana Keistimewaan," tegasnya.
dukungan pendanaan, saat disinggung mengenai besaran dana transfer dari pemerintah pusat untuk tahun mendatang, Ni Made menyatakan pihaknya belum menerima angka pasti, namun berharap jumlahnya minimal stabil atau meningkat. Hal ini mengingat kapasitas fiskal DIY masih sangat bergantung pada kucuran dana pusat.
"Sekitar 60-an persen kita masih tergantung pada dana transfer pusat ke daerah. PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita sekitar Rp 1,4 triliun atau Rp 1,8 triliun dari total Rp 4,7 triliun atau Rp 4,8 triliun," ungkapnya.
Dengan postur anggaran tersebut, Ni Made mengingatkan seluruh jajaran agar mengelola setiap rupiah dengan tanggung jawab penuh. "Terkait besaran dana transfer, katanya kemarin kemungkinan tidak turun, tapi tetap atau naik. Ya mudah-mudahan, kita berdoa saja. Karena kita tetap mengedepankan akuntabilitas. Tanggung jawab itu kan juga dana yang bersumber dari masyarakat, jadi harus kita pertanggungjawabkan juga. Sehingga program-program yang direkomendasikan untuk didanai oleh Dana Keistimewaan juga harus bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik. Tidak cuma itu, semuanya, termasuk dari PAD dan dana transfer lainnya," urainya.
Upaya Pemda DIY menghadirkan kemanfaatan nyata dari keistimewaan tersebut tecermin kuat dalam perhelatan Memetri Kaistimewan 14 Tahun UUK DIY yang resmi dibuka di Lapangan Paseban, Bantul, pada Sabtu (15/8/2026) lalu. Peringatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus unjuk kolaborasi lintas sektor yang melibatkan 27 pihak untuk mendorong pembangunan berkelanjutan berdasarkan lima kewenangan istimewa DIY (pengisian jabatan gubernur, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang).
Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY, Kurniawan, menyampaikan bahwa keistimewaan harus terus hidup sebagai jati diri sekaligus fondasi pembangunan.
"Semangat Memetri Kaistimewan diwujudkan melalui rangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemerintah, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan masyarakat. Melalui kebersamaan tersebut, peringatan ini menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi sekaligus meneruskan nilai-nilai keistimewaan dalam kehidupan sehari-hari," tuturnya.
Adapun tema peringatan tahun ini adalah Mulyaning Manah, Mukti ing Bumi, Wibawaning Jagad. Tema ini menegaskan bahwa keistimewaan tumbuh dari akar tradisi yang kokoh, diperkaya ilmu pengetahuan, dan diwujudkan lewat gotong royong.
Bukti gotong royong tersebut diwujudkan lewat pelayanan publik di Lapangan Paseban yang melibatkan puluhan instansi. Dinas Koperasi dan UKM DIY membuka Pameran UMKM Sibakul; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKPPS) DIY melayani urusan kependudukan; sedangkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY menghadirkan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Prima).
Di sektor ketahanan pangan dan literasi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY membuka Pasar Tani, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY menggelar Pasar Murah, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY menyediakan Pojok Baca.
Kemudahan administrasi juga didekatkan kepada warga melalui Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Bantul yang membuka loket pajak kendaraan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bantul yang melayani pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui inovasi GAMPIL.
Pada bidang kesehatan dan inklusivitas sosial, RSJ Grhasia menerjunkan tim untuk skrining kesehatan jiwa, cek gula darah, gizi, tekanan darah, dan konsultasi psikologi, didukung Palang Merah Indonesia (PMI) Kulon Progo yang menggelar donor darah.
Sementara itu, Dinas Kebudayaan DIY mengadakan lokakarya (workshop) Mewiru Jarik dan Membuat Dluwang, disusul Komunitas Juru Bahasa Isyarat (JBI) yang memberikan lokakarya Bahasa Isyarat Indonesia.
Unsur inovasi teknologi turut dihadirkan oleh Paniradya Kaistimewan bersama GeoBIM yang menyediakan layanan Virtual Reality (VR) Tata Ruang, memadukan teknologi modern dengan pengenalan nilai keistimewaan spasial.
Kelancaran acara ini didukung penuh oleh jajaran Setda Bantul, Biro Umum dan Protokol Bantul, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Bantul, Dinas Lingkungan Hidup (tenaga kebersihan), Dinas Perhubungan (manajemen lalu lintas), Polres dan Satpol PP Bantul (pengamanan), serta dukungan tambahan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Rangkaian Memetri Kaistimewan ke-14 ini akan terus berjalan secara kolaboratif melalui 297 kegiatan di berbagai penjuru DIY selama satu bulan penuh. Puncak peringatan dijadwalkan berlangsung pada 31 Agustus 2026 di Balai Budaya Tamanmartani, Kabupaten Sleman, sebelum akhirnya ditutup secara resmi pada 12 September 2026 di Teras Malioboro Beskalan, Kota Yogyakarta.
Melalui rangkaian ini, Pemda DIY berharap nilai keistimewaan benar-benar hadir dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Yogyakarta.
