TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Mahasiswa Universitas Pakuan (Unpak) Bogor menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang utama Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026) sore.

Massa mahasiswa yang mengenakan jas almamater berwarna ungu tiba di lokasi sekitar pukul 16.40 WIB setelah melakukan long march dari kawasan Gelora Bung Karno (GBK).

Presiden Mahasiswa KBM Universitas Pakuan, Galuh Maulana, mengatakan aksi tersebut mengusung tajuk "Menuju Indonesia Gagal" sebagai bentuk kritik terbuka terhadap arah kebijakan pemerintah saat ini.

"Hari ini Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Pakuan menyatakan sikap: 'Menuju Indonesia Gagal'. Evaluasi total kebijakan pemerintah dan kembalikan negara pada jalan konstitusi serta kepentingan rakyat," kata Galuh kepada wartawan di lokasi, Jumat.

Galuh menilai ruang demokrasi di Indonesia saat ini semakin menyempit.

Menurut dia, kritik publik yang seharusnya menjadi masukan untuk perbaikan justru kerap direspons secara represif oleh penguasa. 

"Bukan membuka ruang dialog yang melakukan perbaikan, kekuasaan malah merespons dengan intimidasi, pembungkaman, dan berbagai tekanan terhadap suara-suara kritik. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang demokrasi semakin menyempit dan kekuasaan yang otoriter telah menunjukkan wujud aslinya," ujarnya.

Enam Tuntutan Utama Mahasiswa

Dalam aksi tersebut, mahasiswa Unpak menyampaikan enam tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah dan DPR RI.

Tuntutan pertama adalah evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). 

Mahasiswa mendesak adanya transparansi anggaran serta perbaikan tata kelola kedua program tersebut agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan tidak membebani anggaran negara.

"Jangan jadikan program rakyat sebagai proyek pencitraan dan bancakan elit. Buka anggaran, bongkar tata kelola, pastikan tepat sasaran," kata Galuh. 

Tuntutan kedua adalah evaluasi dan perubahan Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri. 

Mahasiswa meminta penguatan supremasi sipil, pembatasan kewenangan, serta penghentian tindakan represif aparat terhadap masyarakat. 

Ketiga, mahasiswa mendesak percepatan reforma agraria dengan menghentikan konflik dan perampasan tanah rakyat serta mewujudkan redistribusi tanah yang adil.

Keempat, mereka mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat pemberantasan korupsi. 

Kelima, mahasiswa meminta perombakan Kabinet Merah Putih. 

Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi seluruh menteri dan mengganti pejabat yang dinilai gagal menjalankan mandat rakyat. 

Terakhir, mahasiswa mendesak evaluasi terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Mereka menuntut pertanggungjawaban kepemimpinan nasional atas kebijakan yang dinilai menyimpang dari amanat konstitusi.

Soroti Target RUU Perampasan Aset

Terkait RUU Perampasan Aset yang sebelumnya dijanjikan DPR RI akan diselesaikan sebelum tenggat 15 Desember, Galuh menegaskan mahasiswa akan terus mengawal pembahasannya. 

Menurut dia, RUU Perampasan Aset merupakan pekerjaan rumah yang belum juga diselesaikan meski telah dibahas selama bertahun-tahun.

"Kita masyarakat Indonesia harus mengawal penuh, kita harus mengevaluasi, mengkritisi sampai Undang-Undang Perampasan Aset itu disahkan dengan cepat, bahkan harus bisa lebih cepat sebelum tanggal 15 Desember," kata Galuh.

Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme aparat penegak hukum (APH) agar regulasi tersebut dapat diterapkan secara efektif setelah disahkan.

"Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset disahkan, cuman APH-nya tidak berani bersikap profesional karena apa? Karena kebijakan ini sektoral oleh pimpinan hari ini, baik eksekutif maupun legislatif," lanjutnya.

Galuh menjelaskan, aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi internal mahasiswa Unpak untuk melanjutkan gelombang solidaritas yang sebelumnya telah digelar pada 27 Agustus 2026.

Menurut dia, mahasiswa Unpak turun ke jalan agar semangat perlawanan tidak berhenti dan terus berlanjut.

"Kita sampaikan dengan tegas, perlawanan akan selalu ada di saat rezim-rezim ini selalu tirani terhadap masyarakatnya. Jangan sampai momentum ini selesai di tanggal 27 atau 28. Perlawanan Pakuan akan selalu hadir di wilayah dan nasional," tutur Galuh.

Ia juga menyerukan mahasiswa dari universitas lain untuk terus melakukan konsolidasi guna menyusun langkah aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.

Sumber: Kompas.com