TRIBUNBENGKULU.COM - Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu untuk mengawal berbagai program pembangunan di Provinsi Bengkulu.
Sinergi tersebut dibahas saat Helmi Hasan menerima audiensi Kepala Kejati Bengkulu yang baru, Anton Delianto, di ruang kerja Gubernur Bengkulu, Jumat (28/8/2026).
Dalam pertemuan itu, Helmi memaparkan sejumlah agenda pembangunan yang menjadi prioritas Pemprov Bengkulu sekaligus membuka ruang kolaborasi dan pendampingan hukum dengan Kejati Bengkulu.
Helmi menegaskan, pendampingan dari Kejaksaan diperlukan agar setiap kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum.
Menurutnya, pemerintah memiliki niat untuk mempercepat pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Namun, seluruh prosesnya harus tetap mengikuti aturan yang berlaku.
“Beberapa perencanaan pembangunan memang perlu pendampingan. Kita ingin membangun, tapi semuanya harus sesuai aturan. Jangan sampai niat kita baik, tetapi kemudian ada persoalan regulasi di belakangnya,” kata Helmi.
Salah satu program yang menjadi perhatian Pemprov Bengkulu adalah rehabilitasi toilet atau WC sekolah.
Helmi menilai fasilitas sanitasi sekolah merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman bagi peserta didik.
Karena itu, ia ingin fasilitas WC sekolah di Bengkulu diperbaiki agar lebih bersih, sehat dan layak digunakan.
“WC sekolah juga akan kita perbaiki. Kita ingin WC sekolah itu bersih, sehat, rapi, kalau perlu seperti WC hotel berbintang. Anak-anak kita berhak mendapatkan fasilitas yang layak,” ujarnya.
Baca juga: 10 Rumah Tak Layak Huni di Bengkulu Selatan Mulai Dibedah, Tiap Rumah Dapat Rp20 Juta
Menurut Helmi, peningkatan fasilitas pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ruang kelas dan sarana belajar, tetapi juga fasilitas pendukung yang digunakan siswa setiap hari.
Selain sektor pendidikan, Helmi juga menyoroti pengembangan layanan kesehatan di Bengkulu.
Menurutnya, Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus (RSMY) masih menjadi salah satu rumah sakit rujukan utama di Bengkulu. Namun, peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan perlu terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Helmi berharap masyarakat Bengkulu tidak lagi harus pergi ke luar daerah hanya untuk mendapatkan layanan medis tertentu.
“Kita juga butuh rumah sakit yang benar-benar lengkap. Jangan sampai masyarakat Bengkulu harus keluar daerah hanya karena fasilitas atau layanan tertentu belum tersedia di sini,” kata Helmi.
Dalam kesempatan itu, Helmi juga mengungkapkan rencana pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa di Bengkulu.
Rencana tersebut sebelumnya disampaikan langsung oleh Jaksa Agung kepada dirinya.
“Waktu saya bertemu Pak Jaksa Agung, beliau menyampaikan Kejaksaan akan membangun Rumah Sakit Adhyaksa. Ini tentu sangat bagus. Kita berharap rencana ini bisa segera terealisasi dan menambah pilihan layanan kesehatan bagi masyarakat Bengkulu,” ujarnya.
Di tengah berbagai agenda pembangunan tersebut, Helmi mengakui Pemprov Bengkulu masih menghadapi keterbatasan fiskal.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih cermat menentukan program prioritas dan mencari peluang kolaborasi dengan berbagai pihak.
Menurut Helmi, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan. Sebaliknya, pemerintah harus mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada.
“Sekarang semuanya serba terbatas, anggaran juga terbatas. Jadi ruang gerak kita memang harus pintar-pintar. Kita harus putar otak, mana yang menjadi prioritas dan mana yang bisa kita sinergikan bersama,” ungkap Helmi.
Sementara itu, Kajati Bengkulu Anton Delianto menyampaikan rasa syukur sekaligus meminta izin untuk bergabung dan menjalankan tugas di Provinsi Bengkulu.
Anton sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
“Mohon izin saya bergabung di Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama membangun Bengkulu dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” ujar Anton.
Anton menyambut baik komunikasi dan sinergi yang dibangun Pemprov Bengkulu.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah dan Kejaksaan penting untuk memastikan berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal sekaligus tetap sesuai dengan ketentuan hukum.
Sinergi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian dalam pelaksanaan program pembangunan, sehingga kebijakan pemerintah dapat berjalan tepat sasaran, aman secara regulasi dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan adanya kolaborasi antara Pemprov Bengkulu dan Kejati Bengkulu, berbagai program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan hingga pembangunan infrastruktur diharapkan dapat direalisasikan secara lebih efektif tanpa mengabaikan aspek hukum.
