TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan bahwa angka penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran di Indonesia sempat menyentuh angka yang sangat tinggi, yakni mencapai 77,6 persen.

Namun, Luhut menegaskan bahwa tingkat kebocoran data tersebut kini berhasil dipangkas secara drastis hingga di bawah 5 persen berkat optimalisasi teknologi digital serta integrasi data antar-lembaga pemerintah.

"Ketika kami melakukan uji coba di Banyuwangi, kami memahami bansos atau transfer tunai yang tidak tepat sasaran sekitar 77,6 persen," ujar Luhut saat menghadiri acara Jakarta Investment Festival (JIF) Summit 2026 di Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Baca juga: Tahap 3 2026 Kapan Cair? Cara Cek Penerima Bansos PKH dan BPNT Rp600 Ribu Juli-Agustus-September

Luhut menilai tingginya ketidaktepatan sasaran pada masa lalu menjadi bukti nyata masih buruknya tata kelola pemetaan masyarakat penerima manfaat.

Pembenahan sistem berbasis digital menjadi solusi mutlak demi menghentikan pemborosan anggaran negara.

"Anda bisa membayangkan betapa besarnya angka ketidaktepatan sasaran tersebut. Namun hari ini, kita telah menyelesaikannya sehingga angka kesalahan tersebut bisa ditekan hingga di bawah 5 persen," kata Luhut.

Pemerintah mematok target presisi penyaluran bansos dapat menembus angka di atas 90 persen pada akhir tahun ini melalui sinkronisasi data kependudukan secara menyeluruh.

Baca juga: Hetifah Sjaifudian Dorong Digitalisasi PKH Kaltim, Bansos Harus Jadi Jalan Keluarga Hebat

Dalam skema penerimaan bansos berbasis digital yang baru, masyarakat calon penerima manfaat diarahkan melalui tahapan verifikasi yang ringkas dan terukur:

Calon penerima menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta melakukan pemindaian wajah (face recognition).

Data biometrik wajah dicocokkan secara otomatis dengan basis data kependudukan milik Ditjen Dukcapil.

Calon penerima memasukkan nomor meteran listrik untuk melacak profil rata-rata penggunaan daya selama enam bulan terakhir.

Baca juga: Jadwal Bansos Tahap 3 2026 Cair: Cara Cek Penerima PKH dan BPNT Rp600 Ribu Juli-Agustus-September

Sistem membaca seluruh indikator dan langsung memberikan umpan balik (feedback) instan mengenai status kelayakan penerima.

"Jadi proses pendaftaran selesai dengan cepat dan mendapatkan umpan balik langsung apakah beliau layak atau tidak," jelas Luhut.

Hingga saat ini, uji coba sistem digitalisasi bansos telah diimplementasikan di 256 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Per pekan lalu, cakupan pendataan telah menjangkau sekitar 16 juta jiwa dengan didukung oleh 400.000 agen pemantau di lapangan.

Baca juga: Bukan Hanya Bansos, Nunukan Selatan Dorong Pendidikan Anak untuk Putus Rantai Kemiskinan

Penggunaan kecerdasan buatan menjadi pilar utama guna meminimalisasi interaksi tatap muka langsung antara warga dan petugas.

Hal ini dinilai ampuh menutup celah praktik pungutan liar maupun manipulasi data.

"Karena Anda tidak dapat menyuap AI. Begitu data sudah ada, tidak ada yang dapat Anda lakukan, Anda harus mengikuti regulasi," tegas Luhut.

Luhut menambahkan bahwa saat ini seluruh basis data kependudukan lintas kementerian dan lembaga sudah mulai terhubung serta mampu berkomunikasi secara otomatis melalui ekosistem digital pemerintah.

"Semua data saat ini, lintas kementerian sudah tersedia, ini menggunakan AI untuk membaca, menyinkronkan, menyelaraskan data," pungkasnya. (*)