TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Pemerintah harus segera menyiapkan solusi bagi siswa SD Negeri Budiharja, Desa Budiharja, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang menggunakan rakit dan perahu menyeberangi Waduk Saguling demi berangkat sekolah.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono mengatakan, Pemerintah tidak perlu menunggu pembangunan infrastruktur permanen, untuk menjamin keselamatan siswa.
"Pada titik yang sangat berbahaya, pemerintah harus menyediakan solusi sementara seperti jalur alternatif, kendaraan antar-jemput, perbaikan darurat, pembatasan penggunaan jembatan, atau fasilitas penyeberangan sementara yang memenuhi standar keselamatan," ujar Kristian, Jumat (28/8/2026).
Keselamatan siswa, kata dia, harus menjadi prioritas pertama, terutama ketika akses yang digunakan saat ini berpotensi membahayakan.
Pemerintah daerah juga, kata dia, perlu melakukan pemetaan terhadap seluruh titik akses sekolah yang berisiko. Pemetaan itu mencakup jembatan rusak, jalan yang tidak layak, wilayah rawan longsor, sungai tanpa fasilitas penyeberangan aman, hingga jalur yang tidak memiliki perlindungan bagi pejalan kaki.
Baca juga: Kepala Sekolah Ungkap Alasan 16 Siswa SDN Budiharja KBB Pilih Naik Rakit Seberangi Waduk Saguling
Hasil pemetaan, kata dia, kemudian harus menghasilkan daftar prioritas berdasarkan tingkat risiko, jumlah siswa terdampak, jarak alternatif, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Kristian juga meminta setiap persoalan memiliki penanggung jawab, sumber anggaran, target penyelesaian, serta indikator hasil yang jelas.
Pemerintah dapat membentuk tim lintas perangkat daerah yang melibatkan dinas pendidikan, pekerjaan umum, perhubungan, pemerintah desa, kecamatan, serta bila diperlukan kepolisian dan pemerintah provinsi.
"Transparansi tidak berhenti pada publikasi anggaran, tetapi mencakup informasi sederhana seperti lokasi mana yang bermasalah, siapa yang menangani, berapa anggarannya, kapan dikerjakan, dan kapan selesai," katanya.
Menurut Kristian, langkah tersebut penting agar penanganan persoalan tidak baru dilakukan setelah kasus menjadi perhatian publik atau viral di media sosial.
Untuk jangka panjang, pemerintah daerah juga perlu mengubah pola perencanaan pembangunan pendidikan. Pembangunan sekolah, kata dia, harus dianalisis bersama dengan jaringan jalan, jembatan, permukiman, kepadatan penduduk, pertumbuhan kawasan, transportasi umum, serta risiko bencana.
"Pemerintah perlu memasukkan indikator keselamatan dan keterjangkauan akses ke dalam perencanaan pendidikan daerah," ucapnya.
Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga perlu memastikan adanya anggaran pemeliharaan secara rutin.
Sebab, pembangunan infrastruktur tanpa dukungan anggaran pemeliharaan berpotensi menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari.
Baca juga: Kabar Baik H-4 Jelang Kualifikasi ACL 2, Persib Sudah Siap Hadapi Manilla Digger
"Infrastruktur yang dibangun tanpa anggaran pemeliharaan hanya memindahkan persoalan beberapa tahun ke depan," katanya.
Kristian menilai, persoalan siswa yang harus menyeberangi Waduk Saguling menjadi ujian bagi kualitas kepemimpinan pemerintah daerah.
Pemimpin publik, kata dia, tidak cukup dinilai dari banyaknya proyek yang berhasil dibangun, tetapi juga dari kemampuan mengidentifikasi masyarakat yang paling rentan dan memastikan mereka memperoleh pelayanan dasar secara nyata.
"Anak tidak boleh memperoleh akses sekolah yang aman hanya karena kisahnya viral. Akses yang aman harus menjadi hak yang dijamin melalui perencanaan, anggaran, koordinasi, dan pengawasan pemerintah," ucapnya. (*)
