Latar belakang Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin (BGS) yang merupakan lulusan Fisika Nuklir dan lama berkarier di dunia perbankan kembali mencuat. Kali ini, status non-dokter tersebut diprediksi menjadi bahan perdebatan dalam pencalonannya sebagai Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 2027-2032.
Mantan panel ahli WHO, Dicky Budiman, menyebutkan bahwa isu latar belakang medis akan selalu menjadi sorotan utama di komunitas kesehatan global. WHO pada dasarnya merupakan lembaga yang menetapkan norma teknis dan ilmiah internasional.
"WHO itu menetapkan norma teknis ilmiah, seperti pedoman klinis, respon wabah, dan keamanan obat. Ini butuh kredibilitas ilmu kesehatan yang tinggi agar bisa diterima oleh 194 negara anggota dan komunitas ilmiah dunia," tutur Dicky kepada detikcom, Sabtu (29/8/2026).
Dicky memaparkan, posisi Dirjen WHO secara historis hampir selalu diisi oleh figur berlatar belakang dokter atau ahli kesehatan masyarakat. Sosok Dirjen WHO saat ini, Tedros Adhanom Ghebreyesus, juga memiliki rekam jejak kuat di bidang kesehatan publik.
Meski begitu, Dicky menegaskan bahwa sosok dengan latar belakang non-dokter bukan berarti tidak bisa memimpin organisasi kesehatan global. Menurutnya, pada praktik operasionalnya, jabatan Dirjen WHO lebih banyak menyangkut fungsi manajerial, diplomasi, dan politik.
Dirjen WHO bertanggung jawab mengelola anggaran birokrasi yang sangat besar dengan membawahi lebih dari 8.000 staf di seluruh dunia. Selain itu, tugas utamanya adalah melakukan negosiasi tingkat tinggi antarnegara anggota, bukan melakukan praktik klinis.
"Banyak organisasi kesehatan global yang tetap efektif dipimpin oleh figur non-medis. Kuncinya ada pada keberadaan tim teknis yang sangat kuat di bawah pimpinan tersebut," jelas Dicky.
Untuk menutup celah legitimasi teknis, Dicky menyarankan agar BGS nantinya ditopang oleh tim pakar yang solid, seperti penguatan peran Chief Scientist Officer (CSO). Hal ini penting untuk menjaga wibawa ilmiah WHO di mata dunia.
Dicky menilai latar belakang non-medis BGS sebenarnya tetap relevan jika diletakkan pada fungsi yang tepat. Kursi puncak WHO membutuhkan arah kebijakan strategis dan diplomasi, sedangkan urusan teknis medis diserahkan kepada jajaran ahli.
"Jadi kalau ditanya relevan atau tidak, keduanya relevan tapi untuk fungsi berbeda. Legitimasi teknis itu butuh tim atau CSO yang kuat, sementara Dirjen fokus pada arah kebijakan dan diplomasi global," tutupnya.
