Hal utama yang perlu dibangun adalah kebiasaan mencatat transaksi, memisahkan uang usaha dari kebutuhan rumah tangga, merencanakan penggunaan dana, serta melakukan evaluasi secara berkala.

Jakarta (ANTARA) - Yayasan EcoNusa bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XVI/CDK Fakfak menyelenggarakan pelatihan literasi dan pengelolaan keuangan usaha, bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

Kegiatan yang berlangsung pada 6-8 Agustus 2026 tersebut diikuti Kelompok Tani dan KUPS dampingan Yayasan EcoNusa, di antaranya Kelompok Tani Henggi Wria dan KUPS Henggi Pak di Kampung Wartutin, serta sejumlah KUPS dampingan KPHP Unit XVI/CDK Fakfak.

Program Associate Yayasan EcoNusa Rahmad Iriyandi dalam siaran pers pada Sabtu mengatakan pelatihan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas KUPS dalam mengelola usaha, khususnya dari sisi administrasi dan keuangan, karena pendampingan selama ini lebih banyak berfokus pada aspek produksi dan pemasaran.

"Ketika uang usaha dan uang rumah tangga masih bercampur, atau pemasukan dan pengeluaran tidak dicatat, kelompok akan kesulitan mengetahui berapa sebenarnya modal yang dimiliki, berapa biaya yang sudah dikeluarkan, dan apakah usaha tersebut memberikan keuntungan," katanya.

Ia menjelaskan pengelolaan keuangan yang diperkenalkan dalam pelatihan tidak harus dilakukan secara rumit. Hal utama yang perlu dibangun adalah kebiasaan mencatat transaksi, memisahkan uang usaha dari kebutuhan rumah tangga, merencanakan penggunaan dana, serta melakukan evaluasi secara berkala.

Ketua LPHD Offie Yamin Patiran mengatakan sebelumnya pencatatan pemasukan dan pengeluaran kelompok belum dilakukan secara rutin. Setelah mengikuti pelatihan, pihaknya menyadari pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dalam menjalankan usaha.

Sementara itu, Ketua KUPS Henggi Pak Wartutin Abner Hombore mengatakan pelatihan memberikan pemahaman mengenai cara mengelola uang usaha secara teratur dan memisahkannya dari uang rumah tangga.

Kepala KPHP XVI Fakfak Thaib Wasaraka mengatakan penguatan kapasitas tersebut diperlukan agar KUPS tidak hanya mampu mengelola sumber daya dan menghasilkan produk, tetapi juga menjalankan usaha secara profesional.

"Pengelolaan keuangan merupakan salah satu dasar penting dalam keberlanjutan usaha. Dengan pencatatan yang baik, kelompok dapat mengetahui pemasukan, pengeluaran, modal, serta hasil usaha yang diperoleh," katanya.

KPHP selanjutnya akan melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap penerapan hasil pelatihan, sekaligus mendorong koordinasi antara KUPS, pendamping perhutanan sosial, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan.

Penguatan kapasitas dan tata kelola usaha masyarakat berbasis perhutanan sosial juga menjadi salah satu isu yang dibahas dalam Papeda Summit di Sorong pada 2-4 September 2026, termasuk pengembangan ekonomi alam baru melalui inovasi pembiayaan hijau-biru dan penguatan rantai nilai berkelanjutan berbasis sumber daya lokal.