Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pembangunan Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa mulai memasuki tahap konstruksi. Namun, pemerintah mengingatkan proyek raksasa tersebut tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan teknik.

Persoalan sosial dan lingkungan, terutama nasib masyarakat nelayan yang terdampak perubahan kawasan, justru menjadi tantangan terbesar yang harus diselesaikan.

Hal itu diungkapkan dalam seminar “The Giant Sea Wall of Java’s Northern Coast: Advancing Coastal Resilience and National Economic” yang digelar di Auditorium Pusat Pembelajaran Arntz-Geise (PPAG), Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Bandung.

Rektor Unpar, Tri Basuki Joewono mengatakan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membahas Giant Sea Wall karena proyek tersebut merupakan program besar yang tidak dapat dilihat hanya dari satu sudut pandang.

“Ini adalah sebuah program besar yang memang tidak bisa dilihat dengan satu aspek saja, dengan satu sudut pandang, maka harus dilihat dengan sudut pandang yang lengkap,” kata Tri saat jumpa pers, Sabtu (29/8/2026).

Menurutnya, perguruan tinggi berkepentingan mendukung program pemerintah yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat.

Namun, dukungan tersebut harus disertai pembahasan yang kritis dan bertanggung jawab.

Tri menilai Giant Sea Wall juga harus dilihat sebagai program lintas generasi.

Manfaat pembangunan tidak cukup hanya dirasakan masyarakat saat ini, tetapi harus dipikirkan untuk kebutuhan masyarakat di masa depan.

“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat itu bisa melihat benefit bukan cuma hari ini, tapi memikirkan dan menyiapkan masa depan,” ujarnya.

Bagi Tri, keterlibatan perguruan tinggi juga tidak berhenti pada persoalan teknis. Perguruan tinggi perlu ikut memastikan pembangunan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Nazib Faizal mengatakan pemerintah tengah memastikan pembangunan Giant Sea Wall terintegrasi dengan rencana tata ruang di sepanjang Pantura Jawa.

Menurut Nazib, terdapat dua entitas utama dalam program perlindungan Pantura. Pertama, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) yang berada di garis depan untuk menangani aspek teknis dan pelaksanaan di lapangan.

Kedua, Dewan Pengarah yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

“Dalam pelaksanaannya, pembangunan Giant Sea Wall harus terintegrasi dengan perencanaan tata ruang, mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten dan kota,” ucapnya.

Nazib mengatakan pemerintah telah menggelar kick-off meeting sekitar dua hingga tiga bulan sebelum seminar untuk memastikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berjalan sejalan dengan konsep desain BOPPJ.

“Kira-kira dua tiga bulan yang lalu ada namanya kick-off meeting bahwa RDTR, RTRW, semua itu harus sejalan sesuai dengan konsep desain di BOPPJ,” kata Nazib.

Menurut dia, pemerintah tidak ingin integrasi tersebut hanya menjadi pernyataan administratif. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan rencana yang telah disusun benar-benar berjalan di lapangan.

Pemerintah juga melakukan uji kelayakan tata ruang untuk memastikan seluruh rencana pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan.

Nazib mengatakan tahapan perencanaan pembangunan telah dilakukan sejak 2025. Sementara pelaksanaan di lapangan akan menggunakan dua pendekatan, yakni nature based solution dan pembangunan infrastruktur fisik.

“Untuk pendekatan berbasis alam, pemerintah mulai mengerjakan pengembangan mangrove. Sementara pembangunan hard infrastructure atau grey infrastructure ditargetkan mulai pada 2026. Untuk pembangunan fisik, tahap awal akan menyasar sejumlah kawasan prioritas, termasuk Teluk Jakarta dan Semarang,” kata dia.

Nazib mengatakan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut membutuhkan waktu panjang. 

Teluk Jakarta, misalnya, tidak dapat diselesaikan hanya dalam satu tahun karena pembangunan pada segmen tertentu dapat berlangsung hingga bertahun-tahun.

Wakil Kepala I BOPPJ, Darwin Trisna Djajawinata mengatakan tantangan pembangunan Giant Sea Wall di lapangan jauh lebih kompleks daripada sekadar persoalan teknik.

Darwin yang juga merupakan Ketua Ikatan Alumni Teknik Sipil Unpar mengatakan persoalan sosial dan lingkungan justru menjadi tantangan yang paling dominan.

“Fakta di lapangan itu jauh lebih luar biasa sekadar rekayasa teknis. Isu sosial, isu lingkungan itu justru malah paling dominan,” kata Darwin.

Pemerintah pun tidak ingin pembangunan dilakukan secara terburu-buru. Menurut Darwin, setiap tahapan harus memastikan keberadaan tanggul laut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kelompok masyarakat pesisir, khususnya nelayan, menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Mereka merupakan masyarakat yang telah lama menggantungkan kehidupan dari kawasan pesisir Pantura dan berpotensi terdampak oleh perubahan kawasan,” kata Darwin.

Darwin mengatakan pemerintah perlu menangani kondisi masyarakat tersebut terlebih dahulu sekaligus menyiapkan mereka menghadapi perubahan yang muncul akibat pembangunan.

Pemerintah juga ingin masyarakat terdampak memiliki keterampilan baru sehingga dapat memperoleh sumber penghidupan yang lebih baik.

Menurut Darwin, pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan yang bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Sejak BOPPJ dibentuk pada 2025, kata Darwin, salah satu fokus utama lembaganya adalah melakukan integrasi sosial dengan masyarakat nelayan, masyarakat sekitar, industri kecil, hingga industri besar.

Seluruh kelompok tersebut perlu dipadukan dengan penataan kawasan yang akan dilakukan pemerintah.

“Pembangunan Giant Sea Wall harus dipastikan tidak hanya menghasilkan struktur fisik, tetapi juga menciptakan kawasan yang lebih tertata dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ucap Darwin.

Ketua BKS, PII Habibie Razak mengatakan pembangunan Giant Sea Wall merupakan proyek engineering yang membutuhkan keterlibatan berbagai disiplin ilmu.

“Persoalan proyek tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan teknik karena terdapat berbagai isu lain, mulai dari hukum, pembiayaan, ekonomi, sosial, politik, hingga sosial budaya. Project engineering itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya engineering,” kata Habibie.

Menurut dia, peran akademisi menjadi sentral untuk membantu pemerintah memastikan perencanaan, sosialisasi, antisipasi, dan mitigasi risiko dilakukan secara tepat.

Habibie menilai Indonesia memiliki kesempatan untuk menyiapkan proyek Giant Sea Wall dengan lebih baik dengan belajar dari berbagai persoalan pembangunan serupa di tempat lain.

Selain perencanaan, ia menyoroti kesiapan sumber daya manusia Indonesia. PII ingin memastikan insinyur nasional memiliki kompetensi untuk terlibat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi.

“Kita sama-sama menyiapkan future ready engineer yang punya kapabilitas untuk terlibat di proyek Giant Sea Wall ini, mulai dari fase perencanaan sampai implementasi, konstruksinya,” ujarnya.

Menurut Habibie, Indonesia sebenarnya memiliki banyak insinyur yang kompeten. Tantangannya adalah meningkatkan kemampuan mereka agar mampu menangani proyek dengan skala dan kompleksitas seperti Giant Sea Wall.

“Kalau tidak nanti ngambilnya insinyur asing, padahal insinyur kita sebenarnya banyak yang bagus,” katanya.

Kesiapan juga tidak hanya diperlukan dari sisi insinyur, tetapi mencakup tenaga konstruksi dan kontraktor nasional.

Menurutnya, perusahaan nasional yang memiliki kemampuan untuk memimpin proyek besar seharusnya tetap mendapat posisi strategis dalam pembangunan Giant Sea Wall.

PII, kata Habibie, juga mendorong kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mempersiapkan mahasiswa teknik hingga lulusan yang mengikuti program profesi insinyur agar memiliki pengalaman menghadapi proyek-proyek besar.

Pembangunan Giant Sea Wall yang dilakukan secara bertahap di sejumlah kawasan, menurut dia, dapat menjadi ruang pembelajaran sekaligus meningkatkan jumlah dan kualitas insinyur Indonesia.

“Kita pengen memastikan bahwa proyeknya berlanjut, insinyur yang terlibat juga semakin banyak dan semakin baik ke depannya,” katanya.

Dari sisi teknologi, Habibie menilai kemampuan untuk membangun Giant Sea Wall juga telah tersedia. Pendekatan yang digunakan tidak harus semata-mata mengandalkan konstruksi berat, tetapi dapat menggabungkan nature based solution dengan heavy construction solution.