Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN – Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bireuen yang terpilih beberapa waktu lalu periode 2026-2031, Jumat (28/8/2026) malam silaturahmi dan kolaborasi kemanusiaan dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen. 

Silaturahmi Ketua PMI Bireuen, Edi Obama bersama pengurus lainnya dan Dewan Kehormatan PMI Bireuen dengan Bupati Bireuen Ir H Mukhlis ST berlangsung di Pendopo Bupati Bireuen.

Wakil Ketua PMI Bireuen, Muliadi atau Syech Mulyadi dalam pengantarnya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Bireuen atas sambutan serta dukungan terhadap agenda silaturahmi, musyawarah dan persiapan pelantikan kepengurusan PMI Bireuen.

Ketua PMI Bireuen Edi Saputra menyampaikan bahwa keberadaan Bupati Bireuen sebagai pelindung PMI menjadi bagian penting dalam memperkuat gerakan kemanusiaan di Kabupaten Bireuen. 

“PMI mendukung seluruh kerja dan program Bupati Bireuen. Kami juga berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam menjalankan misi kemanusiaan,” ujar Edi. 

Menurutnya, semangat kolaborasi tersebut telah terlihat saat bencana banjir melanda Aceh, termasuk di Bireuen.

Bahkan, Bupati Bireuen turut berada di tengah masyarakat dan relawan dalam penanganan dampak banjir.

Edi menyebut penggunaan jersey PMI oleh Bupati saat berada di tengah relawan menjadi simbol kedekatan dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dengan gerakan kemanusiaan.

“Ini kolaborasi yang sangat bagus. Bupati ikut mendampingi para relawan selama ini. Karena itu, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Bupati untuk pelaksanaan pelantikan pengurus PMI Bireuen,” katanya.

Baca juga: Piala Soeratin Zona Aceh, Juang FC U-15 Kalah Adu Pinalti

Bupati Bireuen H. Mukhlis merespons positif silaturahmi jajaran PMI dan Dewan Kehormatan tersebut.

Ia juga menjelaskan sejumlah hal terkait mekanisme anggaran penanganan dan pemulihan pasca banjir.

Menurut Bupati, sebagian besar dukungan anggaran pasca banjir berasal langsung dari kementerian/lembaga terkait dan memiliki mekanisme serta leading sector masing-masing.

Pengelolaannya juga melalui proses evaluasi dan pengawasan, termasuk oleh Inspektorat.

“Pasca banjir, banyak anggaran dan bantuan datang melalui kementerian masing-masing. Pemerintah daerah tidak memegang seluruh anggaran tersebut. Ada bantuan yang langsung masuk ke rekening penerima,” jelas Mukhlis.

Ia mencontohkan bantuan jaminan hidup (jadup) yang disalurkan langsung kepada penerima sesuai data yang telah ditetapkan.

Namun, menurutnya, ketika terdapat persoalan data penerima yang tidak tepat atau belum valid, pemerintah daerah, khususnya kepala daerah, kerap menjadi pihak pertama yang dipertanyakan masyarakat.

Mukhlis juga meminta jajaran PMI memahami kondisi dan kesibukan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai agenda pemulihan pasca banjir.

Ia mengakui masih terdapat sejumlah.harapan dan agenda bersama relawan yang belum seluruhnya dapat
diakomodasi karena keterbatasan waktu.

Terkait rencana pelantikan pengurus PMI Bireuen masa bakti 2026–2031, Bupati meminta panitia terlebih dahulu menyusun rundown dan konsep acara secara lengkap sebelum menentukan waktu pelaksanaan.

PMI Bireuen sebelumnya mengusulkan agar prosesi pelantikan dilaksanakan di ruang terbuka, sehingga dapat menjadi momentum memperkenalkan kembali semangat kemanusiaan PMI kepada masyarakat.

Pertemuan tersebut ditutup dalam suasana penuh keakraban.

Silaturahmi antara PMI Bireuen dan Bupati Bireuen diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah daerah, relawan dan masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan
kemanusiaan ke depan. (*)