SRIPOKU.COM, PALEMBANG — Kehadiran jaringan Jalan Tol Trans-Sumatera kian mengikis jarak antara Kota Palembang dan Kota Jambi.
Sebagai dua kutub perkotaan utama di koridor timur Sumatera, kedua ibu kota provinsi ini terus berbenah menjadi pusat perdagangan, jasa, serta simpul konektivitas regional yang kian memikat investor.
Sebagai metropolitan terbesar di Sumatera Selatan, Palembang memegang posisi strategis sebagai pusat penggerak ekonomi berskala besar.
Sementara itu, Kota Jambi hadir sebagai motor penggerak utama arus barang dan jasa di Provinsi Jambi, didukung oleh benteng ekonomi berbasis pertanian dan perkebunan yang kuat di wilayah sekitarnya.
Baca juga: Gerbang Transit vs Surga Wisata: Menakar Laju Cuan PAD Lubuklinggau dan Rejang Lebong
Namun, untuk menopang pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah perkotaan, seberapa besar dukungan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang disalurkan pemerintah pusat kepada kedua kota ini?
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan per 28 Agustus 2026, alokasi dana transfer pusat menunjukkan perbedaan skala yang cukup signifikan antara Kota Palembang dan Kota Jambi.
Sebagai metropolitan dengan jumlah penduduk dan cakupan wilayah yang lebih luas, Kota Palembang mengantongi alokasi TKDD tahun anggaran 2026 hingga menyentuh angka Rp 1,9 triliun.
Hingga penghujung Agustus 2026, realisasi kucuran dana pusat untuk Kota Pempek ini telah menembus Rp 959 miliar atau sekitar 50,4 persen dari total pagu.
Di sisi lain, Kota Jambi mendapatkan alokasi TKDD tahun 2026 sebesar Rp 613 miliar. Dari target anggaran tersebut, Pemerintah Kota Jambi telah berhasil mencatatkan realisasi penyaluran sebesar Rp 321 miliar (sekitar 52,3 % ).
Secara persentase realisasi, Kota Jambi mencatatkan laju penyerapan yang sedikit lebih responsif di angka 52,3 % , dibanding Palembang yang berada di angka 50,4 % .
Kendati demikian, secara nilai nominal, volume dana pusat yang bergulir di Palembang mencapai lebih dari tiga kali lipat dibanding Jambi.
Perbandingan ini memperlihatkan bahwa meski secara ritme penyaluran keduanya sama-sama telah menembus paruh target (di atas 50 % ), kapasitas fiskal dan kebutuhan pembangunan Kota Palembang menuntut porsi kucuran anggaran yang jauh lebih besar untuk menjaga tempo pertumbuhan ekonomi kawasannya.
