TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah menjadikan Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan.
Program ini secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga miskin agar mereka mendapatkan akses pendidikan sekaligus lingkungan yang mendukung tumbuh kembang dan masa depan mereka.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak dari keluarga miskin pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Anak dari keluarga di luar kelompok tersebut tidak dapat mengikuti program meski Sekolah Rakyat menyediakan fasilitas pendidikan dan asrama.
Menurut Agus Jabo, kemiskinan tidak cukup ditangani hanya melalui bantuan sosial.
Baca juga: Sekolah Rakyat di Balikpapan Dibiayai Pusat, Pemkot Fokus Siapkan Lahan 20 Hektare
Anak-anak dari keluarga miskin juga dapat menghadapi persoalan gizi, sanitasi, lingkungan sosial, hingga keterbatasan kesempatan belajar karena harus membantu orang tua bekerja.
“Saya ingatkan kalau sudah jadi, untuk desil 1. Kalau desil 1 belum memenuhi, baru ke desil 2. Jadi maksimal desil 2,” kata Agus Jabo saat menerima audiensi Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu dan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Anang Armunanto di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).
Menurutnya, kemiskinan tidak cukup ditangani melalui bantuan sosial, tetapi juga harus diputus dari sumbernya melalui investasi pada pendidikan berkualitas.
“Jadi tujuannya untuk memutus transmisi kemiskinan antar generasi lewat pendidikan. Pak Presiden Prabowo maunya begitu. Pak Presiden tidak mau kalau orang tuanya miskin, anaknya ikut miskin,” kata dia.
Ia menjelaskan, anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya menghadapi keterbatasan ekonomi.
Mereka juga berpotensi menghadapi persoalan gizi, sanitasi, kepercayaan diri, serta lingkungan sosial yang kurang mendukung.
Dalam kondisi tertentu, anak bahkan harus membantu orang tua bekerja. Kondisi tersebut dapat mengurangi kesempatan anak untuk belajar dan mengembangkan diri.
“Negara menjemput orang-orang miskin ini sejak dini. Supaya kemudian anak-anak ini tidak hidup dalam lingkungan kemiskinan,” kata Agus Jabo.
Karena itu, Sekolah Rakyat menggunakan konsep pendidikan berasrama.
Anak tidak hanya mendapatkan pembelajaran di kelas, tetapi juga tinggal dalam lingkungan pendidikan yang dirancang untuk mendukung pembentukan karakter dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka.
Saat ini, menurut Agus Jabo, masih terdapat sekitar 4,1 juta anak yang belum mendapat akses pendidikan.
Sementara kemampuan penyediaan pendidikan di Sekolah Rakyat pada tahun ini baru sekitar 43 ribu siswa.
“Targetnya di 2029 itu 1 juta (siswa). Jadi untuk memenuhi target 4,1 juta itu masih Panjang,” kata Agus Jabo.
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah mendorong daerah mempercepat kesiapan lokasi Sekolah Rakyat.
Daerah yang telah mengusulkan lahan dan dinyatakan clear and clean diminta segera melengkapi persyaratan agar dapat mengikuti tahapan pembangunan tahun ini.
“Kita berjuang supaya yang mengusulkan dan sudah clear and clean itu masuk di tahun ini, maka segera dilengkapi supaya mudah-mudahan ikut tahap berikutnya,” ujarnya.
Salah satu daerah yang menyiapkan lokasi Sekolah Rakyat adalah Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara.
Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 8,6 hektare di Simaeasi, Kecamatan Mandrehe.
“Kemarin sudah komplit sampai sertifikat sudah selesai dan tim dari balai juga sudah turun. Memenuhi syarat (dengan luas) 8,6 hektare,” jelas Eliyunus.
Eliyunus mengatakan Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan masyarakat Nias Barat karena angka kemiskinan di daerah itu masih tinggi.
Dari sekitar 97.856 jiwa penduduk, 22,47 persen masih berada dalam kategori miskin.
“Kami menyampaikan sebenarnya satu kerinduan besar (adanya Sekolah Rakyat). Di Sumatera Utara, Nias Barat, bukan bangga dengan kondisi yang ada saat ini, (sekitar) 22,47 persen itu adalah keluarga kami yang memang masih dikategorikan miskin,” kata dia.
Senada Pemda Kabuten Grobogan, menyiapkan lahan seluas 6,75 hektare di Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi.
Lokasi tersebut berada di kawasan permukiman perkotaan dan memiliki dukungan infrastruktur yang memadai. Lokasi juga dekat dengan rumah sakit dan pusat pemerintahan kabupaten.
“Lokasinya sangat strategis berada di kawasan pemukiman perkotaan. Tentunya juga dekat dan memiliki dukungan infrastruktur strategis dan juga pelayanan dasar yang memadai,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Anang Armunanto.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Tenaga Ahli Menteri (TAM) Agustinus Budi, Alif Kamar, Virgo Sulianto, Hendri Kurniawan, Dardo Pratisyo, Sekber Sekolah Rakyat Herman Koswara, Plt Direktur PSKB Masryani Mansyur, Kepala Dinsos Grobogan Indri Agus Velawati, dan Baperinda Grobogan Wahyu.
Baca juga: Sekolah Rakyat Dianggap Menjerumuskan Anak Desil 1 dan 2, Ruang Gerak dan Relasi Sosial Terbatas
Istilah Sekolah Rakyat belakangan banyak diperbincangkan dalam kebijakan pendidikan di Indonesia.
Lantas, apa itu Sekolah Rakyat? Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang disiapkan pemerintah untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Program ini dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school), sehingga peserta didik tidak hanya mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah, tetapi juga tinggal di asrama selama mengikuti pendidikan.
Konsep tersebut ditujukan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh pendidikan yang layak sekaligus mendapatkan dukungan kebutuhan sehari-hari selama menempuh pendidikan.
Dalam pelaksanaannya, Sekolah Rakyat melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah. Program ini berada dalam kebijakan pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi.
Tujuan Sekolah Rakyat
Secara umum, Sekolah Rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.
Program ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan.
Dengan tinggal di asrama, peserta didik mendapatkan lingkungan belajar yang lebih terarah. Selain pendidikan akademik, mereka juga dapat memperoleh pembinaan karakter, kedisiplinan, serta keterampilan yang dapat menunjang kehidupan setelah menyelesaikan pendidikan.
Siapa yang Bisa Masuk Sekolah Rakyat?
Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Karena itu, penerimaan peserta didik tidak semata-mata didasarkan pada kemampuan akademik. Kondisi sosial dan ekonomi keluarga menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan calon peserta didik.
Apakah Sekolah Rakyat Gratis?
Sekolah Rakyat dirancang sebagai program pendidikan yang tidak membebankan biaya pendidikan kepada peserta didik.
Selain kegiatan belajar, konsep sekolah berasrama memungkinkan kebutuhan peserta didik selama berada di lingkungan sekolah turut difasilitasi pemerintah sesuai ketentuan program.
Dengan demikian, Sekolah Rakyat diharapkan dapat mengurangi hambatan ekonomi yang membuat anak-anak dari keluarga kurang mampu kesulitan memperoleh pendidikan.
Bukan Sekadar Sekolah Gratis
Sekolah Rakyat pada dasarnya tidak hanya ditujukan untuk menyediakan sekolah tanpa biaya.
Program ini membawa gagasan pendidikan terintegrasi bagi keluarga kurang mampu, dengan menyediakan lingkungan pendidikan dan pengasuhan yang lebih menyeluruh.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap peserta didik memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi keluarganya di masa depan. (*)
