TRIBUNKALTIM.CO - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah berdampak terhadap lebih dari 4,2 juta jiwa di tujuh provinsi di Sumatera dan Kalimantan.
Kondisi tersebut mendorong Anggota Komisi IV DPR RI Rina Saadah mempertanyakan efektivitas upaya pencegahan karhutla setelah peringatan dini pemerintah dinilai belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan.
Rina menilai pemerintah tidak seharusnya baru bergerak ketika titik api sudah meluas.
Peringatan potensi karhutla yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), termasuk terkait fenomena El Niño, menurutnya harus segera diikuti dengan langkah konkret untuk mencegah kebakaran.
Tujuh provinsi yang kini menghadapi dampak karhutla tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.
Baca juga: Viral Penampakan Karhutla di Muara Muntai, Kobaran Api dan Asap Tebal Disebut Mirip Rumbling Titan
Menurut data Kementerian Kesehatan yang disampaikan Rina, dampak kabut asap di wilayah tersebut telah menyentuh aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat.
"BMKG sudah memberikan peringatan sejak jauh-jauh hari, termasuk terkait fenomena El Niño. Pertanyaannya, apakah peringatan tersebut sudah benar-benar diterjemahkan menjadi tindakan preventif di lapangan? Karena yang kita lihat, kejadian seperti ini terus berulang," ujar Rina kepada wartawan, Sabtu (29/8/2026).
Legislator PKB itu menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius karena dampak karhutla kini telah menyentuh aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang disampaikannya, kabut asap akibat karhutla telah berdampak terhadap lebih dari 4,2 juta jiwa di tujuh provinsi.
Ketujuh provinsi tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Wilayah-wilayah tersebut juga telah berstatus siaga darurat.
"Ketika lebih dari 4,2 juta masyarakat terdampak, maka karhutla bukan lagi semata-mata persoalan lingkungan, melainkan persoalan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Negara harus hadir sebelum dampaknya semakin luas," tegas politisi Fraksi PKB tersebut.
Selain dampak terhadap masyarakat, Rina juga menyoroti luas area yang terbakar sepanjang 2026.
Dia mengungkapkan data MapBiomas Fire Indonesia mencatat luas lahan terbakar pada periode Januari-Juni 2026 mencapai 178.232 hektare.
Sementara itu, total luas bulanan yang tercatat mencapai sekitar 190.546 hektare akibat adanya kebakaran berulang di wilayah yang sama.
Baca juga: Dampak Karhutla Kaltim, Mobilitas Udara dan Penerbangan Masih Berjalan Normal
Data tersebut, menurut Rina, menunjukkan bahwa persoalan karhutla tidak cukup diselesaikan dengan pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi.
Pemerintah perlu memperkuat pencegahan sejak wilayah rawan mulai teridentifikasi.
Rina juga meminta anggaran pencegahan tidak dipandang sekadar sebagai belanja rutin pemerintah. Menurutnya, investasi pada sistem pencegahan justru dapat menekan biaya penanggulangan ketika kebakaran sudah meluas.
Ia mencontohkan operasi pemadaman menggunakan water bombing maupun operasi modifikasi cuaca (OMC) yang membutuhkan biaya besar.
Karena itu, ia mendorong pemerintah mengalokasikan sumber daya lebih kuat untuk deteksi dini, patroli, kesiapan personel, sarana pemadaman, serta pengawasan wilayah rawan kebakaran. (*)
