Surabaya (ANTARA) - Satu angka sering terasa menenangkan ketika berbicara tentang pengangguran. Di balik angka itu selalu ada manusia yang sedang mencari pekerjaan, keluarga yang menunggu penghasilan, dan harapan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Di Kota Surabaya, Jawa Timur, harapan tersebut sedang dihubungkan dengan berbagai peluang kerja. Hingga Juli 2026, sebanyak 5.120 tenaga kerja telah ditempatkan melalui sejumlah jalur.

Capaian itu penting, tetapi sekaligus menghadirkan pertanyaan yang lebih mendasar tentang mutu, kesesuaian, dan keberlanjutan pekerjaan yang tersedia.

Apakah mereka memperoleh pekerjaan yang sesuai keterampilan? Berapa banyak yang bekerja secara formal? Berapa lama pekerjaan itu bertahan? Dan seberapa besar peluang tersebut benar-benar dinikmati warga Surabaya?

Pemerintah Kota Surabaya menargetkan penyerapan 8.838 tenaga kerja baru sepanjang 2026 untuk membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari 4,84 persen pada 2025 menjadi 4,47 persen. Hingga Juli, realisasi penempatan mencapai 5.120 orang atau sekitar 58 persen dari target tahunan.

Jalur penempatannya cukup beragam. Rekrutmen reguler perusahaan menyerap 2.952 orang, Bursa Kerja Khusus di SMK dan perguruan tinggi 1.615 orang, penempatan ke luar negeri 166 orang, pelatihan dan sertifikasi 120 orang, lowongan melalui aplikasi ASSiK (Arek Suroboyo Siap Kerjo) 160 orang, serta bursa kerja 107 orang.

Komposisi itu memperlihatkan bahwa pasar kerja Surabaya tidak lagi ditopang satu pintu. Pemerintah berusaha menjadi penghubung antara pencari kerja, sekolah, perguruan tinggi, perusahaan, hingga peluang kerja di luar negeri.

Arah tersebut penting, sebab Surabaya memiliki pasar tenaga kerja yang besar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angkatan kerja pada Agustus 2025 mencapai 1,64 juta orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja berada pada 70,59 persen dan TPT 4,84 persen.

Namun, angka pengangguran yang menurun tidak otomatis berarti seluruh persoalan ketenagakerjaan selesai. Justru di sinilah pekerjaan berikutnya dimulai.

Mutu pekerjaan

Ada satu angka yang patut diperhatikan lebih dalam. Pada Agustus 2025, sebanyak 948 ribu pekerja atau 60,73 persen penduduk bekerja di Surabaya berada dalam kegiatan formal. Persentase itu justru turun 1,09 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya.

Artinya, tantangan Surabaya bukan hanya membuka pintu masuk ke dunia kerja, tetapi juga memastikan pekerjaan yang tersedia semakin banyak berada dalam ekosistem kerja formal dan terlindungi.

Ini penting karena ukuran keberhasilan ketenagakerjaan mudah terjebak pada hitungan jumlah penempatan. Seseorang yang masuk pekerjaan sementara tentu berbeda kualitasnya dengan pekerja yang memperoleh kepastian hubungan kerja, perlindungan sosial, peningkatan keterampilan, dan jalur pengembangan karier.

Pemerintah kota mulai bergerak ke arah yang lebih konkret melalui proyek pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hingga Agustus 2026, sebanyak 1.820 dari 3.048 pekerjaan konstruksi telah berkontrak. Proyek yang berjalan itu menyerap 884 tenaga kerja lokal ber-KTP Surabaya, dengan rencana tambahan 936 orang hingga akhir tahun.

Skema tersebut menarik karena belanja pembangunan tidak hanya dilihat sebagai pembangunan fisik. Anggaran pemerintah juga diarahkan untuk menghasilkan dampak ekonomi langsung melalui pekerjaan bagi warga.

Tetapi pola ini perlu dijaga agar tidak berhenti sebagai penyerapan jangka pendek selama proyek berlangsung. Tantangan berikutnya adalah memastikan keterampilan yang diperoleh pekerja dapat dipakai kembali ketika proyek selesai.

Di sektor investasi, penyerapan tenaga kerja juga menunjukkan angka yang signifikan. Sebanyak 368 perusahaan yang berinvestasi di Surabaya menyerap 32.718 pekerja. Dari jumlah tersebut, sekitar 50 persen atau lebih dari 16 ribu pekerja merupakan warga ber-KTP Surabaya

Angka tersebut menunjukkan investasi memang dapat menjadi mesin penciptaan pekerjaan. Namun, data itu juga menghadirkan pekerjaan rumah. Jika pemerintah ingin memperbesar manfaat investasi, keterhubungan antara kebutuhan perusahaan dan kompetensi tenaga kerja lokal harus dibangun sejak awal.

Jangan sampai lapangan kerja tersedia, tetapi warga setempat tidak memenuhi persyaratan keterampilan yang dibutuhkan.


Jembatan keterampilan

Di sinilah pelatihan menjadi lebih dari sekadar program. Pemerintah Kota Surabaya menyebut sekitar 1.700 tenaga tukang telah memperoleh sertifikasi. Pelatihan juga diarahkan agar masyarakat tidak hanya menjadi pekerja, tetapi memiliki pilihan untuk mengembangkan usaha dan terhubung dengan pelaku industri.

Pendekatan semacam ini perlu diperluas. Pelatihan yang baik bukan yang menghasilkan banyak sertifikat, melainkan yang memiliki hubungan nyata dengan kebutuhan perusahaan atau pasar.

Surabaya juga perlu membaca struktur ekonominya. Data BPS Kota Surabaya menunjukkan 80,01 persen penduduk bekerja berada di sektor jasa dan 19,79 persen di sektor manufaktur pada Agustus 2025. Pada periode yang sama, sekitar 948 ribu orang atau 60,73 persen bekerja dalam kegiatan formal.

Dominasi jasa berarti kebijakan ketenagakerjaan perlu memberi perhatian besar pada bidang seperti perdagangan, akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, teknologi informasi, pendidikan, kesehatan, dan jasa profesional.

Sementara itu, manufaktur tetap penting karena memiliki peluang menghasilkan pekerjaan dengan produktivitas dan keterampilan yang lebih tinggi.

Karena itu, pendidikan dan pelatihan semestinya tidak hanya mengikuti apa yang sedang tersedia, tetapi membaca ke mana ekonomi Surabaya bergerak.

Peran pemerintah adalah menjadi jembatan informasi. Sekolah dan kampus mengetahui lulusan yang tersedia. Dunia usaha mengetahui keterampilan yang dibutuhkan. Pemerintah memiliki data wilayah, pencari kerja, serta instrumen pelatihan. Ketiganya harus bertemu dalam satu ekosistem.

Data pencari kerja sendiri telah tersedia dalam Satu Data Surabaya hingga Juli 2026, dengan pembaruan menurut pendidikan dan periode bulanan. Basis data seperti itu dapat digunakan untuk memetakan kesenjangan antara lulusan, pencari kerja, dan kebutuhan pasar.

Pemerintah juga mulai memperluas pilihan melalui peluang kerja bagi Pekerja Migran Indonesia. Jawa Timur memiliki target sekitar 26 ribu peluang, dan Surabaya berupaya mengambil bagian dengan sosialisasi hingga kecamatan serta pendampingan mengenai prosedur penempatan yang legal dan aman.

Peluang luar negeri tersebut penting, tetapi harus ditempatkan sebagai pilihan yang aman, bukan sekadar jalan keluar dari keterbatasan lapangan kerja di dalam kota.

Surabaya berhadapan dengan tantangan yang lebih besar daripada menurunkan satu angka pengangguran. Kota ini perlu memastikan pertumbuhan ekonomi menghasilkan pekerjaan yang produktif, terbuka bagi warga lokal, memberi ruang peningkatan keterampilan, dan memiliki perlindungan yang memadai.

TPT Surabaya memang turun dari 4,91 persen pada 2024 menjadi 4,84 persen pada 2025. Namun, pada periode yang sama, proporsi pekerja dalam kegiatan formal turun menjadi 60,73 persen. Data itu menunjukkan bahwa tantangan ketenagakerjaan Surabaya bukan hanya menciptakan pekerjaan, tetapi juga memperkuat kualitas dan keberlanjutan pekerjaan

Karena itu, ukuran keberhasilan penyerapan tenaga kerja Surabaya sebaiknya diperluas. Bukan hanya berapa orang yang ditempatkan, tetapi juga berapa yang bertahan, berapa yang bekerja sesuai kompetensi, berapa yang masuk pekerjaan formal, dan berapa yang mampu meningkatkan pendapatannya.

Pemerintah sudah memiliki banyak instrumen. Bursa kerja, pelatihan, sertifikasi, proyek APBD, investasi, hingga peluang kerja luar negeri telah tersedia dalam satu rangkaian kebijakan.

Tugas berikutnya adalah memastikan semua pintu itu tidak berjalan sendiri-sendiri. Sebab, lapangan kerja bukan sekadar tempat seseorang memperoleh gaji. Ia adalah jalur seseorang membangun kemandirian, keluarga mempertahankan kesejahteraan, dan kota memastikan pertumbuhan ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat.

Surabaya tidak kekurangan peluang. Yang menentukan masa depan ketenagakerjaannya adalah seberapa baik peluang itu dipertemukan dengan keterampilan, dilindungi oleh sistem, dan diubah menjadi pekerjaan yang bertahan.