SURYA.CO.ID JOMBANG - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mendorong penguatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui kegiatan Majelis Pemberdayaan Masyarakat di Aula MAN 4 Jombang, Jumat (28/8/2026).
Kegiatan bertema “Membangun Kemandirian Masyarakat Menuju Indonesia Berdaya” tersebut menjadikan Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang sebagai tuan rumah dan diikuti sekitar 500 peserta yang terdiri dari santri, kiai, tokoh agama, serta perwakilan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang dan sekitarnya.
Majelis Pemberdayaan Masyarakat menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat kapasitas masyarakat dari berbagai aspek, mulai pendidikan, ekonomi, lingkungan, hingga ketahanan pangan.
Rangkaian kegiatan tersebut meliputi Simposium Nasional, Bahtsul Masail Inklusif, Bedah Buku, serta Ngaji Lingkungan dan Ketahanan Pangan.
Baca juga: Mengenal Sejarah NU dan Pendirinya Lewat Pameran Foto di Arena Muktamar ke-35 Tambakberas Jombang
Acara dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
Dalam sambutannya, Muhaimin menekankan pentingnya penguatan kapasitas dan pengetahuan masyarakat sebagai fondasi membangun kemandirian, termasuk melalui literasi dan inklusi keuangan.
Menurutnya, pondok pesantren memiliki posisi strategis dalam pemberdayaan masyarakat karena tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak kemandirian ekonomi.
“Pesantren memiliki dua sisi yang harus menjadi perhatian bersama. Di satu sisi, pesantren merupakan kekuatan besar dalam pemberdayaan masyarakat," kata Muhaimin.
Namun, ia mengingatkan pesantren juga berpotensi menjadi kantong kemiskinan apabila aspek kemandirian ekonominya tidak diperkuat.
Karena itu, sejak awal para kiai mendirikan pesantren dengan menyiapkan lahan dan kegiatan produktif yang dapat menopang pembiayaan pesantren. Dengan demikian, santri yang memiliki keterbatasan ekonomi tetap dapat memperoleh pendidikan sekaligus kesempatan berkembang.
Baca juga: Muktamar ke-35 NU Pertegas Batas dengan Politik, Ketum dan Rais Aam Dilarang Nyaleg
Pesantren juga dinilai harus mampu melahirkan pelaku usaha yang mandiri.
"Inilah bentuk nyata pemberdayaan masyarakat. Pesantren sesungguhnya memiliki ekosistem yang lengkap untuk tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang kokoh, sebuah sistem yang tidak hanya mendidik, tetapi juga membangun keterampilan, menciptakan peluang usaha, dan menumbuhkan kemandirian. Pada akhirnya, kekuatan ekonomi pesantren harus mampu melahirkan masyarakat yang mampu berdiri di atas kaki sendiri,” lanjut Muhaimin.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, LPS hadir pada sesi pembukaan sekaligus menjadi salah satu narasumber dalam Simposium Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah.
Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, menjadi salah satu dari empat narasumber dalam sesi panel yang berlangsung selama 60 menit.
Selain Farid Azhar Nasution, sesi tersebut menghadirkan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko Bidang Pemberdayaan Manusia Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, M.Sc, Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Lukmanul Hakim, dan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo.
Diskusi dipandu Dr. Amin Mudzakkir, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu Kemenko Bidang Pemberdayaan Manusia.
Kehadiran LPS menjadi bagian dari komitmen untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui Program Kemasyarakatan LPS di bidang pendidikan. Edukasi kepada kalangan pesantren dinilai strategis karena pesantren memiliki peran penting dalam membangun kapasitas dan kemandirian masyarakat di lingkungan sekitarnya.
Melalui kegiatan tersebut, LPS memberikan pemahaman kepada santri, tokoh agama, dan pengasuh pondok pesantren mengenai fungsi serta peran LPS dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, termasuk pentingnya menabung di bank.
Farid Azhar Nasution mengatakan literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan, tetapi juga kemampuan mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab.
“Literasi keuangan pada akhirnya bukan hanya tentang seberapa jauh masyarakat mengenal produk dan layanan keuangan, tetapi tentang kemampuan untuk mengambil keputusan keuangan yang tepat, aman, dan bertanggung jawab. Di sinilah peran pesantren dan para tokoh agama menjadi sangat penting sebagai sumber pengetahuan sekaligus penggerak di tengah masyarakat. Kami berharap semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya menabung di bank konvensional maupun bank syariah, memahami manfaat penjaminan simpanan, serta semakin percaya dan bijak dalam menggunakan layanan keuangan, termasuk layanan keuangan syariah,” beber Farid.
LPS terus mendorong masyarakat memahami bahwa keberadaan lembaga tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan terhadap sistem perbankan.
LPS menjamin simpanan nasabah bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, masyarakat juga perlu memahami ketentuan dan persyaratan agar simpanannya dapat dijamin LPS.
Kepercayaan masyarakat menjadi salah satu fondasi penting bagi keberlangsungan sistem keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan literasi keuangan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara tepat, aman, dan sesuai kebutuhan.
Di tengah perannya sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution juga menunjukkan kedekatan dengan kultur pesantren.
Bagi Farid, pesantren merupakan simbol kesederhanaan sekaligus keteguhan nilai. Lingkungan pesantren mengajarkan bahwa kemandirian tidak lahir dari kemewahan, melainkan dari ilmu, karakter, kerja keras, dan keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri.
Kegiatan Majelis Pemberdayaan Masyarakat di Jombang menjadi gambaran bahwa literasi keuangan dapat disampaikan dengan pendekatan yang dekat dengan keseharian dan nilai-nilai masyarakat pesantren.
Sebagai pimpinan LPS, Farid membawa pesan bahwa membangun kepercayaan dan literasi keuangan tidak harus berjarak dengan masyarakat. Dengan kedekatan yang dimiliki dengan kalangan pesantren, ia hadir berdialog bersama para kiai, santri, dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan pentingnya memahami peran LPS, menabung di bank maupun bank syariah, serta memanfaatkan layanan keuangan secara bijak.
Kedekatan kultural tersebut membuat pesan-pesan literasi keuangan LPS dapat disampaikan dengan bahasa yang lebih dekat, hangat, dan mudah diterima masyarakat pesantren.
Sosok pimpinan yang dekat dengan kultur pesantren tersebut sekaligus merepresentasikan semangat bahwa modernitas, profesionalisme, dan nilai-nilai tradisi dapat berjalan berdampingan dalam mendorong masyarakat yang semakin literat, inklusif, dan mandiri.
Melalui kolaborasi dan edukasi berkelanjutan, LPS berkomitmen terus hadir di tengah masyarakat dan memperluas pemahaman mengenai peran LPS, penjaminan simpanan, serta pentingnya menabung di bank.
Upaya tersebut diharapkan mendukung terwujudnya masyarakat yang semakin literat, inklusif, mandiri, dan berdaya, sejalan dengan semangat “Membangun Kemandirian Masyarakat Menuju Indonesia Berdaya”.
