SERAMBINEWS.COM – Inspektur Wilayah III Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Mulyadi Nurdin, Lc., MH., memaparkan hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 dalam Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tingkat Provinsi Tahun 1447 H/2026 M di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (28/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel The Excelton tersebut sekaligus dibuka secara resmi oleh Mulyadi Nurdin.
Dalam kesempatan itu, ia memaparkan sejumlah rekomendasi perbaikan sebagai bahan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027.
Mulyadi mengingatkan seluruh jajaran Kemenhaj agar tidak terlena dengan keberhasilan penyelenggaraan haji 2026 maupun berbagai apresiasi yang diterima.
Ia mengutip hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat tingkat kepuasan penyelenggaraan ibadah haji 2026 mencapai 91,45 persen, angka tertinggi sepanjang sejarah.
“Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan Yusuf mengingatkan bahwa puja puji sudah selesai, saatnya untuk melangkah meningkatkan layanan kepada jemaah haji,” ujar Mulyadi.
Menurutnya, berbagai capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah, bukan menjadi alasan untuk berpuas diri.
Alumni Universitas Al-Azhar Mesir itu juga mengingatkan seluruh jajaran agar mempersiapkan penyelenggaraan haji 2027 lebih dini dan maksimal.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus menghadirkan pelayanan haji yang semakin berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh jemaah Indonesia,” katanya.
Mulyadi mengatakan Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan Yusuf masih belum puas dengan capaian yang telah diraih.
Hal tersebut, menurutnya, menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik.
Hal senada disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dr Dahnil Anzar Simanjuntak, yang menginginkan pelayanan haji semakin baik dan berbasis integritas.
“Dalam berbagai forum Pak Wamen Haji dan Umrah menegaskan bahwa wajah Kementerian Haji dan Umrah adalah integritas. Ini harus diterjemahkan sebagai komitmen semua pihak untuk terus bekerja keras dan tidak ada toleransi terhadap penyelewengan,” ujar Mulyadi.
Dalam kegiatan tersebut, Mulyadi juga memaparkan hasil pengawasan yang dilakukan tim Inspektorat Jenderal selama musim haji 2026.
Secara umum, pelayanan haji berjalan baik. Namun, masih terdapat sejumlah aspek layanan yang perlu diperbaiki, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.
“Sejumlah temuan di Arab Saudi harus menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak dalam penyelenggaraan ibadah haji berikutnya, seperti layanan konsumsi, akomodasi, transportasi, kesehatan, dan layanan Armuzna,” katanya.
Ia menegaskan seluruh keluhan jemaah selama musim haji harus diselesaikan hingga tuntas dan tidak boleh terulang pada penyelenggaraan berikutnya.
Sementara di dalam negeri, tim Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan di seluruh embarkasi dan debarkasi haji.
Hasilnya menunjukkan layanan telah berjalan dengan baik, meski sejumlah perbaikan masih diperlukan.
Beberapa catatan yang diberikan Inspektorat antara lain layanan Kartu Nusuk agar tidak lagi terjadi kesalahan data dan foto jemaah.
Selain itu, diperlukan standardisasi standar operasional prosedur (SOP) layanan embarkasi di seluruh Indonesia agar pelayanan yang diterima jemaah semakin maksimal.
Inspektorat juga menyoroti perlunya penyesuaian kapasitas dan integritas sumber daya manusia (SDM) kesehatan untuk mencegah antrean dalam pemberian layanan di embarkasi.
Selanjutnya, tata kelola sisa persediaan perbekalan kesehatan (perbekes) haji di embarkasi perlu diperkuat, terutama terhadap sisa perbekes jemaah dan perbekes klinik kesehatan setelah kegiatan embarkasi dan debarkasi berakhir.
Dalam aspek pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), diperlukan keseriusan dan kepatuhan dalam proses pemungutan serta penyetoran PNBP ke rekening kas negara.
Inspektorat juga mendorong optimalisasi kesehatan lingkungan asrama haji. Sarana dan prasarana yang tersedia di asrama haji harus memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.
Mulyadi mengakui Kemenhaj mendapat banyak apresiasi atas pelaksanaan ibadah haji 2026. Salah satunya penghargaan dari Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI) atas capaian Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia tertinggi sepanjang sejarah.
Penghargaan tersebut diserahkan di Kantor Kemenhaj RI pada Kamis (13/8/2026).
Piagam penghargaan diserahkan Ketua JARI Safaruddin dan diterima Inspektur Jenderal Kemenhaj Dendi Suryadi, didampingi Inspektur Wilayah III Kemenhaj Mulyadi Nurdin.
Mulyadi mewakili Menteri Haji dan Umrah RI Moch. Irfan Yusuf serta Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak dalam menerima penghargaan tersebut.
“Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah akan terus melakukan pengawasan, pendampingan, audit, reviu, serta dukungan yang diperlukan demi meningkatkan layanan kepada jemaah haji Indonesia,” pungkas Mulyadi Nurdin.
