TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Rencana pemerintah mengatur pembelian LPG 3 kilogram (kg) berdasarkan desil membuat ibu-ibu rumah tangga ikut waswas. Pasalnya, gas melon menjadi kebutuhan sehari-hari untuk memasak, sementara hingga kini belum jelas kelompok desil mana yang nantinya masih diperbolehkan membeli LPG bersubsidi tersebut.

Salah seorang warga asal Kota Bandung, Destiya Wati (44), menyebut jika kebijakan tersebut diterapkan harus mendapat pengawasan yang ekstra.

"Harus ada pengawasan yang ekstra, ya. Memang gas elpiji 3 kg itu masih dijual bebas, siapa saja bisa beli. Saya juga pernah buka warung, penjual yang penting laris. Apalagi ibu rumah tangga sudah ketergantungan dengan gas melon, kelompok desil berapa juga belum tahu," ujarnya saat ditemui di kawasan Ciwastra, Kota Bandung, Minggu (30/8/2026).

Menurutnya, penetapan desil untuk pembelian gas melon membuatnya khawatir. Pasalnya, data di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum mutakhir.

"Belum tahu desil berapa. Memang gas melon ini diperuntukkan untuk masyarakat miskin, tapi harus dipikirkan juga yang menengah. Belum tentu mampu selain gas melon," ujarnya.

Dikatakannya, gas melon juga kerap diperuntukkan bagi para pedagang kecil untuk menunjang kebutuhannya.

"Ketika kebijakan diterapkan harusnya sudah berpikir jauh (solusi), jangan sampai gaduh. Kan saat ini bisa buat orang jualan, karena mudah dibawa enggak berat. Memang yang jualan besar itu kebanyakan pakai elpiji yang pink, tapi belum semuanya pedagang itu mampu beli gas 12 kilo," katanya.

Sementara itu, Wida Nur Jannah (50) mengatakan penggunaan data desil untuk barang subsidi dinilai menyulitkan masyarakat.

"Menurut saya sih ribet, kan dulu ada wacana harus pakai KTP, sekarang pakai desil. Sebetulnya pemetaannya seperti apa belum jelas," ujar dia.

Dikatakan Wida, pemerintah harus menyiapkan alternatif pilihan bagi masyarakat jika tidak termasuk penerima bantuan subsidi.

"Sebetulnya gas bukan gas melon itu jauh belinya, enggak efisien. Kalau yang elpiji 3 kg itu banyak di warung, swalayan, kalau lagi masak tiba-tiba mati bisa lari dulu," imbuhnya.

Menurutnya, pembelian gas 5,5 kilogram atau 12 kilogram harus mudah dijangkau jika kebijakan tersebut sudah direalisasikan.

"Belinya kan harus ke agen, enggak semua agen itu dekat pemukiman warga. Jauh, harus naik kendaraan dulu. Sama berat lagi, kalau emak-emak yang sudah sepuh belum tentu bisa angkat-angkat gas lagi. Di rumah juga belum tentu ada orang yang bisa bantu," ucapnya.

Warga lainnya, Imas (56), mengatakan ongkos belanja dipastikan membengkak jika pembelian gas subsidi sudah ditetapkan.

"Kemarin cek katanya desil 9. Bukan berarti mampu juga, untuk pendapatan sebagai pedagang kan belum tentu sama setiap harinya. Jika nanti sudah dimulai, mungkin jadi tambah biaya belanja lagi."

"Enggak masalah sebetulnya, karena itu subsidi. Yang jadi masalah itu masih rancu, belum jelas arahannya," jelasnya.

Imas menuturkan dalam satu bulan biasanya ia isi ulang tabung gas hingga 2-3 kali dengan anggaran di bawah Rp100 ribu.

"Gas elpiji 5,5 kg juga itu boleh-boleh saja, memang biayanya lebih mahal tapi kan beratnya jadi nambah. Sama-sama aja sebenarnya," tuturnya.

Dia meminta pemerintah membuat kebijakan yang tidak memberatkan masyarakat.

"Harapannya enggak memberatkan, ya. Aturannya kalau untuk subsidi itu yang mudah, enggak bikin gaduh. Kebijakannya baik, tapi kalau caranya salah atau mempersulit ya warga juga yang terkena dampaknya," kata Imas.