BANJARMASINPOST.CO.ID- Pemadanan Data Otomatis Tanpa Verifikasi Lapangan (Desk Verification vs Field Check): Kementerian Sosial menggunakan integrasi data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) termasuk dengan ID Pelanggan PLN berpotensi menuai masalah.
Ketika sistem mendeteksi daya listrik 900 VA (terutama kategori non-subsidi/R1M) atau lebih, algoritma secara otomatis melabeli rumah tangga tersebut "mampu" dan mencoretnya dari PKH.
Sebelumnya, penempatan masyarakat dalam kelompok desil sudah menjadi persoalan. Penyebabnya, dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi warga. Padahal kondisinya miskin, tapi terlihat kaya.
Ketidaksesuaian penempatan desil dapat berdampak terhadap masyarakat.
Salah satunya, warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru masuk dalam kelompok desil tinggi sehingga dianggap sebagai masyarakat mampu.
Misalnya orang ditaruh di desil 9 atau 10, tiba-tiba nanti dampaknya kalau anaknya mau kuliah itu UKT-nya mahal, karena dianggap orang kaya.
Jangan sampai karena dalam data ID pelanggan PLN, warga itu memiliki 900 VA, lantas dikategorikan mampu. Padahal, ada sejumlah faktor lain yang membuat warga itu justru masuk kategori kurang atau tak mampu.
Bisa saja dia adalah korban PHK yang sampai dua atau tiga tahun belakangan tak lagi punya pekerjaan memadai. Hal ini yang harus diklarifikasi untuk mendapatkan kondisi riil warga.
Pemutakhiran data tidak cukup hanya dilakukan berdasarkan data administratif. Pemerintah perlu melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
Lingkungan tempat tinggal warga, seperti RT dan RW, juga dapat dilibatkan dalam proses verifikasi tersebut. BPS mestinya proaktif melakukan turun ke lapangan memverifikasi.
Pemerintah juga perlu menyediakan mekanisme yang transparan agar masyarakat mengetahui alasan mereka ditempatkan dalam desil tertentu.
Hal tersebut penting karena desil tidak hanya menjadi klasifikasi statistik, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap sejumlah program pemerintah.
Selain itu, desil itu sebenarnya butuh penjelasan. Pemerintah harus menjelaskan secara jelas, termasuk bagaimana seseorang itu masuk di desil, dampak desil itu apa. (*)
