TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, Feri Amsari, mengungkapkan bahwa gelaran Konferensi Republik tidak hanya berhenti di Padang, tetapi akan berlanjut ke berbagai daerah di Indonesia.
Ungkapan ini disampaikannya saat dimintai keterangan dalam kegiatan Konferensi Republik dengan tema "Menatah Republik Konstitusional Sebenarnya" di Aula Gedung Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Jalan Pancasila, Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Senin (31/8/2026).
Kegiatan ini dinisiasi oleh Perhimpunan Mahasiswa Tata Negara (PMTN) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand).
Feri menjelaskan, Konferensi Republik sebelumnya telah digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada 30 Mei 2026. Seri perdana tersebut mengusung tema "Meneguhkan Civil Society Pilar Republik".
Baca juga: Konferensi Republik Digelar di Padang: Berjalan Tanpa Kehadiran Gubernur Mahyeldi
Seri kedua bertajuk "Jalan Menata Kembali Republik" sedianya digelar secara luring di Kampus Universitas Indonesia (UI) Salemba pada 28 Juni 2026. Namun, akibat pembatalan mendadak dari pihak kampus, kegiatan tersebut akhirnya dialihkan secara daring.
"Hari ini kita adakan di Sumatera Barat, tepatnya di Padang. Untuk alasannya kenapa di Padang, karena hanya di sini bisa bernegosiasi, di tempat lain kami diusir," ucapnya sembari bergurau.
Setelah di Padang, Konferensi Republik direncanakan diadakan di daerah lainnya di Indonesia. Namun, ia belum memberikan bocoran mengenai lokasi daerah, yang menjadi lokasi selanjutnya.
"Kita diskusikan dulu di mana akan diadakan nanti, tapi kita punya kecenderungan di beberapa daerah. Saya tidak bisa menyebutkannya, karena akan selalu diadakan dadakan," terangnya.
Baca juga: Breaking News Demo di Gubernur Sumbar, Massa Desak Pemecatan Pejabat Inisial C Buntut Video Viral
Di sisi lain, ia menyampaikan tujuan dari konferensi yang diadakan di berbagai daerah di Indonesia.
Kata dia, konferensi republik bertujuan untuk mencoba menatah kembali apa yang sudah dimandatkan konstitusi dan menjunjung tinggi republik, yaitu ruang sipil berdaulat.
"Kita mencoba menatah kembali republik sesuai konstitusional sebenarnya, yakni apa yang sudah dimandatkan konstitusi, yakni ruang publik berdaulat harus dijalankan," tambahnya.
Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi Ansharullah, terpantau absen dalam diskusi publik Konferensi Republik bertajuk "Menatah Republik Konstitusional Sebenarnya" yang diinisiasi oleh Perhimpunan Mahasiswa Tata Negara (PMTN) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), di Aula Gedung Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Jalan Pancasila No.10, Padang Senin (31/8/2026).
Padahal, nama orang nomor satu di Sumatera Barat tersebut tercantum secara resmi dalam jajaran pemateri dan poster agenda nasional yang digelar di Kota Padang tersebut.
Berdasarkan rundown acara, Buya Mahyeldi dijadwalkan mengisi sesi penanggap pada pukul 09.25 WIB hingga 09.35 WIB.
Dalam jadwal tersebut, Gubernur Sumbar ini sedianya memaparkan topik materi yang cukup krusial, yakni "Gudang Pemikir Tanpa Kesempatan Sebagai Pemimpin Nasional".
Namun hingga jalannya persidangan dan diskusi memasuki agenda penyampaian materi utama sekitar pukul 11.12 WIB, sosok Buya Mahyeldi tak kunjung terlihat di lokasi acara.
Pantauan di lokasi, panggung presidium diisi oleh pakar hukum tata negara Feri Amsari yang bertindak memimpin jalannya diskusi.
Feri Amsari tampak didampingi Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perkemudas/Perludem) Fadli Ramadhanil di sebelah kanan, serta Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati di sisi kiri.
Ketidakhadiran Mahyeldi dalam forum ilmiah masyarakat sipil dan akademisi ini membuat sesi tanggapan terkait potensi pemikir daerah dalam panggung kepemimpinan nasional bergulir tanpa pemaparan langsung dari pihak Pemerintah Provinsi.
Baca juga: Konferensi Republik di Padang, Bahas Berbagai Persoalan Negara hingga Kesenian
Meski tanpa kehadiran sang Gubernur, forum diskusi yang digagas oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas ini tetap berjalan dinamis.
Sejumlah tokoh nasional lain seperti mantan Menteri ESDM Sudirman Said, dan akademisi Bivitri Susanti tetap maju menyampaikan pokok pikiran mereka.
Sudirman Said dalam pemaparannya menyoroti pentingnya penataan "Alternatif Pemimpin Politik Baru dengan Standar Etika Pemimpin Republik".
Sementara itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti memaparkan materi mendalam mengenai "Peranan Perempuan dalam Menyelesaikan Sengkarut Kepemimpinan Nasional".
Materi dari Bivitri tersebut langsung mendapat tanggapan hangat dari pengamat sosial dan aktivis perempuan, Yefri Heriani, yang menyoroti stigma perempuan yang kerap hanya dijadikan pelengkap.
Agenda besar PMTN FH Unand ini sendiri turut dihadiri oleh deretan tokoh hukum tata negara serta aktivis masyarakat sipil ternama dari berbagai daerah.
Tampak hadir di lokasi persidangan di antaranya Zainal Arifin Mochtar, Roni Saputra, hingga deretan akademisi vokal lainnya.
Selain itu, figur yang dikenal masuk dalam daftar 'Kabinet Bayangan' gerakan masyarakat sipil juga berada di lokasi, yakni Feri Amsari (Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan), Khoirunnisa Nur Agustyati (Menteri Hak Perempuan dan Kelompok Marginal Kabinet Bayangan), serta Curie Maharani Savitri (Menteri Pertahanan Kabinet Bayangan), Media Wahyudi Askar (Menteri Perekonomian dalam Kabinet Bayangan)
Baca juga: Tim Psikologi UNP Ajak Remaja Nagari Pagadih Wujudkan Keseimbangan Hidup di Era Teknologi Digital
Ketidakhadiran Mahyeldi dalam forum yang mempertemukan para pakar hukum tata negara dan tokoh vokal ini pun menjadi sorotan tersendiri di tengah padatnya agenda Konferensi Republik di Bumi Minangkabau.
Kemudian saat ini jam 11.39 WIB juga telah memasuki sesi 2 Kekuatan Ekonomi dan Kapasitas Kepemimpinan dalam Terjangan Ekonomi Global
Pemantik Diskusi disampaikan oleh Wijayanto Samirin dengan pembahasan Mau Dibawa Kemana Ekonomi Indonesia?.
Kegiatan yang menghadirkan sejumlah pakar hukum tata negara, akademisi, hingga tokoh masyarakat sipil nasional ini menjadi panggung pembahasan krusial mengenai dinamika kepemimpinan nasional dan penegakan hukum konstitusi di Indonesia.
Pantauan Jurnalis TribunPadang.com, Arif Ramanda di lokasi sekitar pukul 10.10 WIB, suasana ruang diskusi berlangsung hangat dan tertib.
Tampak pakar hukum tata negara Feri Amsari duduk di kursi presidium memimpin jalannya diskusi.
Baca juga: UNP Gandeng Cardiff University dan PT Semen Padang Perkuat Manajemen Suku Cadang Industri
Di samping kanan Feri Amsari, hadir peneliti hukum Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perkemudas/Perludem) Fadli Ramadhanil.
Sementara di sebelah kirinya, duduk Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati.
Sejumlah tokoh dan peserta diskusi juga telah bersiap mengikuti jalannya pemaparan materi.
Di antaranya hadir Roni Saputra, serta pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar.
Meski demikian, beberapa pembicara lainnya yang dijadwalkan hadir seperti Syafruddin Karimi dan Gubernur Sumbar Mahyeldi terpantau belum memasuki ruangan hingga sesi diskusi dimulai.
Pada sesi awal penyampaian materi, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memaparkan materinya yang menyoroti tentang pencarian dan penataan kepemimpinan nasional.
Baca juga: Breaking News Konferensi Republik Digelar di Padang, Kabinet Bayangan dan Tokoh Sipil Nasional Hadir
Sudirman Said menegaskan pentingnya menemukan "Alternatif Pemimpin Politik Baru dengan Standar Etika Pemimpin Republik".
Ia menilai kepemimpinan masa depan tidak boleh sekadar mengandalkan popularitas atau kekuasaan formal semata, tetapi wajib berpijak pada fondasi etika dan moral yang kokoh.
Menurutnya, krisis kepemimpinan yang kerap melanda bangsa berakar dari terpinggirkannya standar etika dalam proses kontestasi politik.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti turut menyampaikan pandangan kritisnya terkait "Peranan Perempuan dalam Menyelesaikan Sengkarut Kepemimpinan Nasional".
Bivitri menggarisbawahi bahwa kepemimpinan perempuan memiliki keterlibatan strategis dan esensial dalam membenahi berbagai persoalan bangsa, bukan sekadar simbol pelengkap formalitas.
Sesi penyampaian Bivitri tersebut langsung mendapat respons dan tanggapan hangat dari Pengamat Sosial/Aktivis Perempuan Yefri Heriani.
Yefri mengkritisi realitas sosial-politik saat ini yang kerap mendudukkan peran perempuan hanya sebatas pelengkap syarat administratif belakangan ini.
Di luar nama-nama akademisi ternama, acara "Menatah Republik Konstitusional Sebenarnya" ini juga menyedot perhatian publik karena menghadirkan tiga tokoh kunci yang dikenal masuk dalam daftar menteri Kabinet Bayangan bentukan gerakan masyarakat sipil.
Ketiga tokoh tersebut yakni Feri Amsari yang menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan.
Selanjutnya Khoirunnisa Nur Agustyati yang memegang posisi sebagai Menteri Hak Perempuan dan Kelompok Marginal Kabinet Bayangan.
Serta Curie Maharani Savitri yang tercatat mengisi posisi Menteri Pertahanan Kabinet Bayangan.
Baca juga: Ketahuan Bawa Anak Bawah Umur ke Rumah Kosong, Pemuda 18 Tahun di Sijunjung Ditangkap Polisi
Selain ketiga figur 'menteri bayangan' tersebut, poster resmi serta daftar pembicara Konferensi Republik ini dihiasi oleh belasan akademisi, aktivis, dan figur publik nasional yang dikenal sangat vokal menyuarakan isu-isu hukum dan demokrasi.
Di antaranya adalah Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, Charles Simabura, Ikhsan Alia, Hendra Makmur, Wijayanto Samirin, Media Wahyudi Askar, Indah Fajar Lestari, Jaleswari Pramodhawardhani, M Nurul Fajri, Dicki Rafiqi, Fadli Ajo Wayoik, hingga Yanuar Nugroho.(*)
