Oleh: Dr Safwan Nurdin, SE, MSi
SEBUAH kendaraan pemerintah atau kendaraan pelat merah mungkin terlihat sebagai benda biasa.
Ia dibeli, digunakan untuk bekerja, kemudian diparkir kembali di halaman kantor.
Namun, ketika kendaraan tersebut dibeli menggunakan uang rakyat, apalagi oleh sebuah lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan sejarah konflik dan proses perdamaian Aceh, kendaraan itu memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar alat transportasi.
Ia menjadi simbol pilihan kebijakan.
Karena itu, rencana pengadaan kendaraan operasional Badan Reintegrasi Aceh (BRA) melalui APBA 2026, layak dilihat bukan hanya dari sisi apakah kendaraan tersebut dibutuhkan atau tidak.
Perdebatan yang lebih penting adalah: apakah Rp17,25 miliar, merupakan penggunaan terbaik uang rakyat untuk mencapai tujuan reintegrasi dan pembangunan kesejahteraan masyarakat Aceh?
Sementara itu, data Rencana Umum Pengadaan (RUP) mencantumkan paket 25 unit kendaraan roda empat double gardan dengan pagu yang sama.
Dokumen tersebut juga tidak secara eksplisit menyebut merek kendaraan.
Perbedaan jumlah unit dan spesifikasi ini tentu perlu dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah.
Publik berhak mengetahui berapa kendaraan yang sebenarnya akan dibeli, spesifikasi apa yang dibutuhkan, bagaimana proses pengadaannya, serta apa dasar perhitungan harga yang digunakan.
Namun, setelah persoalan administratif tersebut dijelaskan, masih ada pertanyaan yang jauh lebih fundamental.
Untuk apa uang Rp17,25 miliar itu seharusnya digunakan?
Pertanyaan tersebut membawa kita pada konsep dasar ekonomi publik: opportunity cost, atau biaya kesempatan.
Baca juga: MaTA Minta Kepala Daerah di Aceh Tunda Pengadaan Mobil Dinas Baru, Alfian: Fiskal Sedang Kacau
Setiap keputusan anggaran selalu berarti memilih satu kebutuhan dan meninggalkan kemungkinan kebutuhan lainnya.
Ketika Rp17,25 miliar digunakan membeli kendaraan, maka uang tersebut tidak lagi tersedia untuk program lain.
Ia tidak bisa sekaligus digunakan untuk pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi eks kombatan, pemulihan korban konflik, beasiswa anak keluarga terdampak konflik, bantuan modal usaha, pengembangan pertanian, atau program produktif lainnya.
Inilah biaya yang tidak terlihat dalam dokumen pengadaan.
Mari kita lihat angka tersebut dari perspektif yang lebih sederhana.
Jika sebuah program pemberdayaan masyarakat membutuhkan Rp25 juta untuk setiap penerima, maka Rp17,25 miliar secara matematis setara dengan sekitar 690 paket pemberdayaan.
Jika kebutuhan per penerima Rp50 juta, nilainya setara sekitar 345 paket.
Bahkan dengan kebutuhan Rp100 juta per program, anggaran tersebut masih dapat membiayai sekitar 172 intervensi produktif.
Tentu saja perhitungan tersebut tidak berarti seluruh Rp17,25 miliar harus dibagikan sebagai bantuan langsung.
Program pemberdayaan tidak sesederhana memberikan uang.
Ada proses seleksi, pelatihan, pendampingan, pengawasan, evaluasi, dan pengukuran hasil.
Tetapi ilustrasi tersebut penting untuk menunjukkan bahwa satu rupiah anggaran mempunyai banyak kemungkinan.
Karena itu, pertanyaan publik seharusnya tidak berhenti pada, “Apakah BRA membutuhkan kendaraan?”
Pertanyaan yang lebih tepat adalah:
“Apakah membeli kendaraan dengan nilai Rp17,25 miliar merupakan pilihan yang paling memberikan manfaat publik dibandingkan pilihan lainnya?”
Inilah pertanyaan yang seharusnya dijawab melalui analisis kebutuhan dan kajian biaya-manfaat.
Polemik ini menjadi lebih sensitif karena objek pengadaan adalah BRA.
BRA memiliki sejarah dan mandat yang tidak biasa.
Lembaga tersebut berkaitan dengan proses reintegrasi Aceh setelah konflik panjang.
Karena itu, orientasi programnya semestinya tidak terlepas dari cita-cita besar perdamaian: menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih aman, mandiri, produktif, dan sejahtera.
Perdamaian tidak cukup hanya ditandai dengan tidak adanya konflik bersenjata.
Perdamaian harus memiliki wajah ekonomi.
Masyarakat harus memperoleh pekerjaan.
Pelaku usaha harus memiliki kesempatan berkembang.
Anak-anak dari keluarga terdampak konflik harus mendapatkan pendidikan.
Eks kombatan harus mampu membangun kehidupan secara mandiri.
Korban konflik harus memperoleh pemulihan dan kesempatan hidup yang lebih baik.
Jika tujuan akhir reintegrasi adalah kemandirian sosial dan ekonomi, maka setiap rupiah yang dikelola BRA seharusnya sebisa mungkin mendekatkan masyarakat kepada tujuan tersebut.
Di sinilah publik wajar bertanya: berapa besar tambahan manfaat bagi proses reintegrasi yang akan dihasilkan oleh pembelian kendaraan tersebut?
Jika kendaraan memang sangat dibutuhkan untuk menjangkau wilayah terpencil dan menjalankan program, tentu harus dibuktikan melalui data.
Berapa kilometer perjalanan yang dilakukan setiap tahun?
Berapa banyak kegiatan lapangan?
Berapa kendaraan yang tersedia saat ini?
Berapa unit yang sudah tidak layak?
Berapa biaya pemeliharaannya?
Dan apakah membeli kendaraan baru merupakan pilihan paling ekonomis?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar perdebatan mengenai merek kendaraan.
Saya tidak berpendapat bahwa BRA tidak boleh membeli kendaraan.
Aceh memiliki wilayah geografis yang luas.
Banyak lokasi program berada jauh dari pusat pemerintahan.
Jalan dan kondisi medan di sejumlah daerah juga membutuhkan kendaraan dengan kemampuan tertentu.
Mobilitas aparatur untuk melakukan pendataan, monitoring, koordinasi, dan pengawasan memang membutuhkan dukungan transportasi.
Dengan demikian, kendaraan operasional dapat menjadi kebutuhan yang rasional.
Tetapi kebutuhan tidak otomatis berarti setiap jenis kendaraan layak dibeli.
Pemerintah harus mencari titik optimal antara fungsi, harga, dan manfaat.
Jika kendaraan dengan spesifikasi lebih sederhana mampu melakukan pekerjaan yang sama, mengapa harus memilih kendaraan yang lebih mahal?
Jika kendaraan lama masih layak digunakan, mengapa harus diganti seluruhnya?
Jika kebutuhan mobilitas hanya muncul pada waktu tertentu, apakah menyewa kendaraan tidak lebih ekonomis?
Jika jumlah kendaraan yang ada sebenarnya masih mencukupi, apakah pembelian dalam jumlah besar benar-benar mendesak?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk menghambat birokrasi. Justru sebaliknya, pertanyaan itu diperlukan agar birokrasi semakin efisien.
Efisiensi bukan berarti pemerintah harus selalu membeli barang termurah.
Efisiensi berarti pemerintah mendapatkan manfaat publik terbesar dari setiap rupiah yang dibelanjakan.
Salah satu persoalan klasik dalam pengelolaan APBA adalah kecenderungan mengukur keberhasilan berdasarkan penyerapan anggaran.
Anggaran terserap tinggi, program dianggap berhasil.
Padahal, serapan anggaran hanya menunjukkan bahwa uang telah dibelanjakan.
Ia belum menjawab apakah masyarakat memperoleh manfaat.
Dalam perspektif ekonomi publik, pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang berubah setelah uang tersebut dibelanjakan.
Apakah pendapatan masyarakat meningkat?
Apakah jumlah usaha produktif bertambah?
Apakah lapangan kerja tercipta?
Apakah kemiskinan berkurang?
Apakah keluarga korban konflik menjadi lebih mandiri?
Apakah eks kombatan memiliki sumber penghidupan yang berkelanjutan?
Apakah kualitas hidup masyarakat membaik?
Jika jawabannya belum terlihat, maka tingginya serapan anggaran tidak otomatis berarti keberhasilan pembangunan.
Kita harus bergerak dari budget spending menuju public value.
Ada alasan lain mengapa pilihan belanja perlu dipikirkan secara matang.
Dalam teori ekonomi, belanja pemerintah dapat menghasilkan multiplier effect.
Uang pemerintah yang masuk ke masyarakat dapat berputar menjadi pendapatan, konsumsi, produksi, investasi, dan lapangan kerja.
Namun, setiap jenis belanja memiliki efek pengganda yang berbeda.
Pembelian kendaraan memang menggerakkan ekonomi.
Ada perusahaan yang mendapatkan pendapatan, pekerja yang terlibat, distributor yang memperoleh keuntungan, serta aktivitas ekonomi lainnya.
Tetapi jika anggaran yang sama digunakan untuk program produktif, efek ekonominya berpotensi lebih panjang.
Misalnya, pemerintah memberikan pelatihan dan modal kepada masyarakat.
Modal digunakan untuk membuka usaha.
Usaha menghasilkan barang atau jasa.
Produksi menciptakan pendapatan.
Pendapatan meningkatkan konsumsi.
Ketika usaha berkembang, tenaga kerja baru direkrut.
Rantai ekonominya menjadi lebih panjang.
Karena itu, pemerintah harus bertanya bukan hanya, “Apa yang bisa dibeli dengan anggaran ini?”, tetapi juga, “Perubahan ekonomi apa yang dapat diciptakan oleh anggaran ini?”
Aceh telah menjalani perjalanan panjang sejak perdamaian.
Lebih dari dua dekade berlalu sejak konflik berakhir.
Tentu banyak kemajuan telah dicapai.
Namun, pekerjaan rumah pembangunan masih sangat besar.
Karena itu, istilah peace dividend atau dividen perdamaian tidak boleh berhenti menjadi jargon.
Dividen perdamaian seharusnya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Ia hadir dalam bentuk pekerjaan, pendidikan, usaha produktif, infrastruktur, kesehatan, dan meningkatnya pendapatan masyarakat.
Terutama bagi mereka yang dahulu berada di wilayah paling terdampak konflik.
Dalam konteks tersebut, setiap lembaga yang berkaitan dengan reintegrasi seharusnya memiliki sensitivitas lebih tinggi terhadap persepsi publik mengenai penggunaan anggaran.
Kendaraan pemerintah mungkin diperlukan.
Tetapi masyarakat juga perlu merasakan bahwa perdamaian telah membawa mereka menuju kehidupan yang lebih baik.
Pada akhirnya, polemik pengadaan kendaraan BRA bukanlah persoalan otomotif.
Ini adalah persoalan prioritas.
Rp17,25 miliar adalah uang rakyat.
Ketika pemerintah memilih membelanjakannya untuk kendaraan, pemerintah sebenarnya sedang mengatakan bahwa kebutuhan tersebut memiliki tingkat prioritas tertentu.
Pertanyaannya adalah apakah prioritas tersebut sudah tepat.
Apakah mobilitas birokrasi lebih mendesak daripada mobilitas ekonomi masyarakat?
Apakah penambahan kendaraan akan memberikan manfaat lebih besar daripada tambahan modal bagi masyarakat?
Apakah kenyamanan operasional aparatur lebih penting daripada investasi pada keterampilan dan kemandirian ekonomi warga?
Tidak ada jawaban yang boleh diberikan berdasarkan emosi.
Semua harus kembali kepada data, kajian kebutuhan, analisis biaya-manfaat, transparansi pengadaan, dan ukuran hasil.
Jika hasil kajian menunjukkan kendaraan memang mendesak dan merupakan pilihan paling efisien, silakan dilaksanakan.
Tetapi jika terdapat alternatif yang lebih murah dengan fungsi yang sama, atau jika sebagian anggaran dapat memberikan dampak sosial-ekonomi yang jauh lebih besar, pemerintah seharusnya berani meninjau kembali rencana tersebut.
Menunda bukan berarti membatalkan.
Meninjau bukan berarti menolak.
Justru keberanian untuk mengevaluasi kebijakan adalah tanda pemerintahan yang matang.
Karena anggaran publik bukan milik pejabat.
Anggaran adalah amanah masyarakat.
Dan BRA memiliki beban moral yang lebih besar karena namanya terkait dengan sejarah konflik dan perdamaian Aceh.
Perdamaian seharusnya tidak berhenti di ruang rapat.
Perdamaian harus sampai ke dapur rumah tangga.
Perdamaian harus membuka lapangan kerja.
Perdamaian harus membuat anak-anak memiliki masa depan.
Perdamaian harus membuat masyarakat yang dahulu hidup dalam ketidakpastian menjadi lebih mandiri.
Karena itu, pemerintah Aceh--termasuk Pemerintahan Mualem-Dek Fadh--patut mempertimbangkan kembali prioritas pengadaan tersebut secara terbuka dan terukur.
Sebab pada akhirnya, mobil dapat membawa pejabat ke berbagai pelosok Aceh.
Tetapi kebijakan yang tepatlah yang seharusnya membawa masyarakat keluar dari kemiskinan dan ketidakberdayaan.
Jangan sampai setelah lebih dari dua dekade perdamaian, kendaraan pemerintah bergerak semakin cepat, sementara kesejahteraan rakyat masih berjalan kaki.(*)
*) Penulis adalah Dosen dan Pengamat Ekonomi Publik
