BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Ratusan karyawan PT Bagas Bumi Persada (BPP) Site Tanjung menggelar aksi damai di halaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabalong, Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Senin (31/8/2026).

Aksi ratusan karyawan perusahaan tambang batu bara ini mendapat pengamanan  petugas gabungan dari Polres Tabalong, Batalyon C Satbrimob Polda Kalsel, Kodim 1008/Tabalong, Satpol PP, dan Dishub Tabalong.

Diawali dari area Tanjung Bersinar Park, Mabuun sebagai titik kumpul, aksi damai dilanjutkan dengan konvoi yang dikawal Satlantas Polres Tabalong menuju Kejari Tabalong untuk menyampaikan aspirasi.

Setiba di halaman depan Kantor Kejari Tabalong, peserta aksi damai disambut langsung Kajari Tabalong, Denny Wicaksono, bersama jajarannya.

Hadir pula Bupati Tabalong HM Noor Rifani, Ketua DPRD Tabalong Riza Fahlipi, Kapolres Tabalong AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana, serta Dandim 1008/Tabalong Letkol Inf Alexander Allan Primadi.

Baca juga: Kabut Asap Pekat, Kualitas Udara di HSS dan Tabalong Kalsel Dilaporkan Berbahaya  

Baca juga: Jembatan Pulau Kalimantan Capai 68,2 Persen, Pemerintah Kebut Pembangunan Jalan Pendekat

Di halaman depan Kantor Kejari Tabalong, peserta aksi sempat menyampaikan tuntutan. Kemudian 10 orang perwakilan melakukan pertemuan di dalam Kantor Kejari Tabalong.

Seperti aksi yang pernah dilakukan di DPRD Tabalong pada Mei lalu, tuntutan aksi damai kali ini masih terkait gaji mereka yang belum dibayarkan perusahaan BPP hingga sekarang.

Hingga saat ini, sejak BPP tersangkut masalah hukum dengan aset yang disita satgas PKH, gaji ratusan karyawannya sudah 6 bulan tidak dibayar oleh pihak perusahaan.

Perwakilan peserta aksi damai, Kriston Gultom, mengatakan aksi ini dilakukan guna mencari titik terang terkait tuntutan karyawan yang telah disampaikan sejak beberapa bulan lalu.

Menurutnya, mereka telah melakukan mediasi dengan Disnaker, audiensi dengan DPRD dan Bupati, serta audiensi terakhir di Kejaksaan pada 20 Juli 2026 untuk menagih pemenuhan tuntutan karyawan.

Untuk itu pihaknya kembali mencari titik terang kapan batu bara dilelang dan kali ini dengan menggelar aksi damai di Kejari Tabalong.

Harapannya, Kejari Tabalong bisa menjembatani langsung ke Kejagung maupun Satgas PKH untuk menyampaikan tuntutan aksi damai.

Terpisah, Kajari Tabalong, Denny Wicaksono, menyampaikan dari pertemuan dengan peserta aksi damai telah disampaikan proses lelang batubara akan dilakukan pada September 2026.

"Dari pertemuan tadi ada kesepakatan bahwa pelelangan batubara akan dilakukan bulan September 2026 sesuai informasi yang disampaikan pimpinan pusat," katanya

Kajari menegaskan pihaknya siap mengawal peoses yang berjalan sesuai kewenangannya sebagai pihak yang menjembatani penyampaian tuntutan dari peserta aksi damai.

"Dalam hal ini Kejari Tabalong hanya menjembatani, bukanlah yang mengambil keputusan. Kami berharap pihak manajemen BPP juga turut mendorong agar hasil pelelangan nanti bisa disisihkan untuk pembayaran gaji," katanya.

(banjarmasinpost.co.id/donyusman)