TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meresmikan tiga gedung baru di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Grhasia, Pakem, Kabupaten Sleman, Selasa (1/9/2026).

Penambahan fasilitas ini menandai perubahan paradigma tata kelola kesehatan jiwa di DIY yang tidak lagi sebatas mengobati gejala medis, tetapi difokuskan pada pemulihan pasien secara holistik, penghapusan stigma sosial, serta perluasan akses deteksi dini bagi masyarakat dan kelompok berisiko tinggi seperti Aparatur Sipil Negara (ASN).

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X secara langsung meresmikan ketiga fasilitas tersebut, yang meliputi Gedung Psikiatri Terpadu Madukara, Gedung Rehabilitasi Medik Mandalawangi, dan Gedung Farmasi Arogya Ghati.

Sultan menyatakan, ketiga bangunan ini dirancang untuk saling melengkapi guna mendukung pelayanan yang komprehensif, rehabilitatif, cepat, dan terintegrasi.

"Hari ini, yang kita resmikan bukanlah tiga gedung yang berdiri sendiri. Gedung Psikiatri Terpadu Madukara, Gedung Rehabilitasi Medik Mandalawangi, dan Gedung Farmasi Arogya Ghati, sesungguhnya merupakan satu mata rantai pelayanan, yang menghubungkan penanganan, pemulihan, hingga kesinambungan terapi," papar Sri Sultan dalam sambutannya.

Namun, Sri Sultan mengingatkan bahwa kemajuan infrastruktur tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur.

Fasilitas medis baru menemukan makna sejatinya ketika mampu menghadirkan pelayanan kemanusiaan yang berpihak pada pasien, mengingat mereka sering kali datang saat berada di titik paling rentan dalam hidupnya.

"Karena itu, paradigma pelayanan perlu terus bergerak, dari sekadar mengobati penyakit, menuju ikhtiar memulihkan manusia secara utuh. Keberhasilan tidak berhenti ketika gejala dapat dikendalikan. Pemulihan menemukan maknanya ketika seseorang mampu kembali membangun relasi, menjalankan fungsi sosial, berkarya, dan menatap masa depan dengan martabat serta kepercayaan diri," tegas Sri Sultan.

Baca juga: Kasus Little Aresha, Jaksa Bagi 19 Tersangka dalam Dua Berkas Perkara

Lebih lanjut, Gubernur DIY menyoroti masih tingginya stigma negatif terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di tengah masyarakat.

Ia berpesan kepada seluruh civitas hospitalia RSJ Grhasia agar modernisasi bangunan dan peralatan medis selalu diiringi dengan peningkatan empati dalam pelayanan.

"Kita masih memiliki pekerjaan untuk mengurangi stigma terhadap gangguan kesehatan jiwa. Jangan sampai pintu rumah sakit telah semakin terbuka, tetapi pintu penerimaan sosial justru masih tertutup. Teknologi harus semakin maju, tata kelola harus semakin baik, tetapi sentuhan kemanusiaan tidak boleh berkurang. Sebab pasien bukan sekadar diagnosis ataupun nomor rekam medis. Setiap pasien adalah manusia, dengan keluarga, perjalanan hidup, kecemasan, sekaligus harapan untuk pulih," paparnya.

Ditemui pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menjelaskan bahwa keberadaan fasilitas modern di RSJ Grhasia memegang peran krusial di tengah tingginya angka kasus kesehatan jiwa secara nasional, sekaligus merespons dinamika peringkat kasus kesehatan jiwa di DIY.

Fasilitas ini didorong untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan deteksi dini.

"Sebenarnya ketika kita bicara angka secara nasional, kesehatan jiwa ini cukup besar. Nah, ini sebenarnya salah satu fasilitas untuk melakukan deteksi dini, jangan menduga-duga. Kemudian ada hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, ada isyarat-isyarat tertentu yang kemudian, 'Oh ini kok tidak seperti biasanya,' nah kita perlu konseling. Di sini ada psikiater juga yang kemudian mencari solusinya," jelas Ni Made.

Ia menegaskan, keberadaan rumah sakit jiwa harus dilihat sebagai fasilitas untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan keseimbangan kesehatan raga dan jiwa, sehingga tidak boleh lagi ada konotasi negatif yang melekat pada proses pemeriksaan kejiwaan.

Secara khusus, Ni Made mengungkapkan bahwa Pemda DIY kini juga memaksimalkan layanan kejiwaan bagi kelompok pekerja dengan tekanan mental tinggi, termasuk di kalangan ASN di lingkungan pemerintahan.

"Makanya pemeriksaan kesehatan jiwa itu menjadi penting. Khususnya untuk kelompok-kelompok yang risikonya lumayan besar, ASN juga. Saya kira penting, karena pemeriksaan kesehatan jiwa penting. Fasilitas-fasilitas relatif besar di beberapa bagian di sini, kita maksimalkan," tuturnya.

Terkait beban kerja ASN yang berisiko memicu stres, Sekda DIY mengonfirmasi bahwa pemerintah telah menyiapkan program pendampingan khusus.

Solusi yang ditawarkan bukan berfokus pada pengurangan volume tugas harian birokrasi, melainkan pada manajemen penyelesaian pekerjaan secara sehat.

"Kemarin juga sudah ada (program khusus ASN). Yang dikejar-kejar tenggat waktu, jadwal padat, ya perlu bagaimana caranya (mengelola stres). Kalau pekerjaan kan tidak bisa kita istilahnya menyedikitkan pekerjaan, tetapi bagaimana kemudian menangani pekerjaan itu sehingga kita sendiri pun tidak merasa tertekan untuk bekerja," pungkas Ni Made. (*)