SURYA.co.id, SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera menerapkan digitalisasi aset secara total.
Menurut Laila, langkah tersebut penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, sekaligus memberikan nilai ekonomis bagi daerah.
Digitalisasi aset juga dinilai dapat membantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) meninggalkan pengelolaan secara manual yang dinilai rentan terhadap kesalahan data.
Laila menyebut, penerapan sistem digital dapat menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan ribuan lahan milik Pemkot Surabaya yang saat ini belum termanfaatkan secara maksimal.
Tidak hanya lahan, gedung, properti, dan berbagai infrastruktur milik pemerintah juga dinilai memiliki potensi untuk dikapitalisasi menjadi sumber pendapatan daerah.
Legislator perempuan dari Fraksi PKB tersebut menilai perlu ada terobosan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya, terutama ketika ruang fiskal semakin terbatas.
"Salah satunya adalah optimalisasi pemanfaatan aset agar bernilai ekonomi untuk mendongkrak pendapatan di rendah sempitnya fiskal. Dana transfer daerah berkurang sangat signifikan," kata Laila, Selasa (1/9/2026).
Laila mengatakan, pendekatan teknologi dalam pengelolaan aset daerah sudah menjadi kebutuhan mendesak.
Menurut dia, seluruh aset Pemkot Surabaya harus dipetakan dan dikapitalisasi sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Ia meminta Pemkot tidak berhenti pada proses inventarisasi aset.
Sebaliknya, perlu dilakukan pelacakan dan pemetaan secara menyeluruh atau mapping berbasis digital untuk mengetahui kondisi riil sekaligus mengklasifikasikan seluruh aset.
Dengan sistem tersebut, Pemkot dapat mengetahui aset mana yang masih produktif, belum dimanfaatkan, maupun memiliki potensi untuk dikembangkan.
Selain meningkatkan pengelolaan aset, digitalisasi juga dinilai dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dan calon investor.
Informasi mengenai lokasi, luas lahan, hingga harga sewa aset milik Pemkot diharapkan dapat tersedia secara transparan melalui sistem digital.
Menurut Laila, keterbukaan tersebut dapat mengurangi anggapan bahwa proses pemanfaatan aset pemerintah rumit dan membutuhkan prosedur panjang.
"Tata kelola yang ramah digital akan mempermudah masyarakat. Birokrasi menjadi efisien karena seluruh informasi dan unggah dokumen kontrak bisa diakses secara terbuka," kata Laila.
Sistem yang transparan juga dinilai dapat menutup ruang bagi praktik percaloan yang berpotensi memainkan harga sewa aset di lapangan.
Dengan seluruh informasi harga tersedia secara daring, nilai sewa resmi dapat diketahui masyarakat dan tidak mudah dimanipulasi.
Laila mengingatkan Pemkot Surabaya agar tidak hanya berfokus pada aset berukuran besar atau yang berada di kawasan pusat kota.
Menurut dia, ribuan aset dengan skala lebih kecil yang tersebar hingga tingkat kecamatan dan perkampungan juga memiliki potensi ekonomi.
Salah satunya adalah lahan kosong milik Pemkot yang berada di kawasan kelurahan.
Lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha masyarakat, termasuk usaha mikro seperti warung kopi.
Dengan demikian, optimalisasi aset daerah tidak hanya bertujuan meningkatkan PAD, tetapi juga membuka akses pemanfaatan aset pemerintah bagi masyarakat.
"Bisa cukup menyewa puluhan juta per tahun," ujarnya.
Laila menilai skema tersebut dapat menjadi peluang bagi pemodal kecil untuk memanfaatkan aset milik Pemkot Surabaya secara legal dan transparan.
"Opsi sewa puluhan juta per tahun ini sangat menarik bagi pemodal kecil. Masyarakat biasa pun bisa menyewa asal memenuhi syarat," kata politisi loyal PKB ini.
