TOBOALI, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mulai mengarahkan penyusunan anggaran tahun 2027 pada persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat, terutama infrastruktur jalan dan layanan air bersih. Dua agenda penting terkait anggaran perubahan tahun 2026 dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2027 telah disepakati bersama legislatif melalui rapat paripurna. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Hefi Nuranda, mengatakan dua nota kesepakatan telah diparipurnakan yakni untuk APBD Perubahan 2026 serta KUA-PPAS untuk APBD 2027. Kedua dokumen tersebut sebelumnya telah melalui sejumlah pembahasan bersama sebelum akhirnya disepakati dalam paripurna. 

Setelah tahap tersebut, pemerintah daerah akan melanjutkan pembahasan untuk proses penyusunan anggaran berikutnya. "Ahamdulillah keduanya sudah diparipurnakan kemarin, Nota Kesepakatan kita yaitu untuk APBD Perubahan tahun 2026, dan yang kedua Nota Kesepakatan KUA-PPAS untuk 2027," kata Hefi Nuranda, Selasa (1/9).

Hefi Nuranda menguraikan untuk APBD Perubahan 2026, Pemkab Bangka Selatan tidak mengubah arah utama pembangunan yang telah ditetapkan kepala daerah. Empat program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tetap dipertahankan meskipun terdapat sejumlah kegiatan yang harus disesuaikan. Mulai dari berobat gratis, bantuan perlengkapan sekolah, bantuan modal dan peralatan bagi pelaku UMKM serta bantuan bibit sawit.

Sementara untuk rancangan APBD 2027, persoalan jalan menjadi salah satu perhatian yang mendapat sorotan khusus karena banyaknya aduan dari masyarakat. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah bersama Badan Anggaran DPRD menyepakati perlunya memberikan perhatian lebih terhadap infrastruktur jalan pada tahun mendatang. 

Selain jalan, persoalan ketersediaan air bersih melalui Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM juga dinilai perlu mendapat perhatian, terutama menghadapi kondisi kemarau. "Berkaitan dengan jalan, Insya Allah mudah-mudahan jadi prioritas tahun depan, begitu juga dengan SPAM mungkin akan mendapat perhatian," jelas Hefi Nuranda.

Di sektor kesehatan, pemerintah daerah juga mendapat sorotan terkait masih adanya masyarakat yang belum memahami mekanisme pelayanan berobat cukup menggunakan KTP. Kondisi tersebut disebut masih memicu miskomunikasi sehingga terdapat masyarakat yang pulang karena merasa tidak mendapatkan pelayanan. Pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan akan memperkuat sosialisasi, terutama pada bagian front office fasilitas kesehatan agar informasi tersebut tersampaikan dengan jelas.

Selain infrastruktur dan layanan dasar, penyusunan KUA-PPAS 2027 tetap memberi ruang bagi penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM. Bantuan UMKM merupakan program prioritas kepala daerah sehingga pemberdayaan pelaku usaha akan tetap dijaga. Pemerintah daerah terus mengawal pelaksanaan berbagai event yang dinilai dapat membantu UMKM lokal bangkit dan tumbuh.

"Salah satu program prioritas Pak Bupati kan ada untuk bantuan UMKM, dan tentunya pesan beliau juga bagaimana pemberdayaan UMKM tetap kita jaga, dan event-event juga ke depan tetap kita kawal," bebernya.

Pemkab Bangka Selatan membuka peluang untuk mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang belum dapat direalisasikan melalui APBD Perubahan 2026. "Kami berharap ke depan apa yang menjadi aduan dan laporan masyarakat dianggaran perubahan ini bisa kita realisasikan, dan kalaupun belum bisa di Perubahan 2026, mudah-mudahan 2027 bisa kita penuhi," pungkasnya. (u1)