TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Vasko Rusemy mendorong Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sumbar menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan petani.
Menurut Vasko, HKTI memiliki jaringan hingga tingkat kabupaten dan kota sehingga dapat membantu pemerintah daerah menyisir berbagai persoalan yang masih dihadapi petani di Sumbar.
"HKTI ini organisasi besar ya, ini perlu menjadi mitra strategis pemerintah, khususnya pemerintah provinsi," kata Vasko saat ditemui TribunPadang.com di Musda HKTI di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (1/9/2026).
Ia mengatakan masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi petani Sumbar. Karena itu, persoalan tersebut perlu diidentifikasi bersama agar dapat dicarikan solusi yang tepat.
"Memang masih ada beberapa kendala di petani kita, karena itu perlu kita akui ada beberapa kendala yang ada di sektor petani Sumatera Barat ini. Nah, di sinilah kita berharap untuk bisa menyisir seluruh kendala-kendala tersebut dan kita gerakan solusi-solusinya untuk sebuah potensi-potensi yang terbaik di Sumatera Barat bersama HKTI," jelasnya.
Baca juga: Banjir Bandang Sering Terjadi di Sumbar, BPBD Ungkap Alasan Simulasi Belum Jadi Prioritas
Vasko optimistis HKTI Sumbar dapat menjalankan peran tersebut. Ia menilai jajaran pengurus yang baru dikukuhkan memiliki kapasitas untuk mengakselerasikan berbagai program di sektor pertanian.
"Dan saya lihat tadi beberapa ketua-ketua di tingkat kabupaten dan kota juga orang-orang yang sangat cukup mumpuni untuk bisa mengakselerasikan program-program terbaik dari HKTI," ujarnya.
Ia berharap kepengurusan baru HKTI Sumbar bersama DPC di 19 kabupaten dan kota dapat memberikan dampak nyata bagi kemajuan pertanian di Sumbar.
"Jadi baru terpilihnya Ketua HKTI Provinsi Sumatera Barat dan dilantiknya Ketua-Ketua DPC seluruh Sumatera Barat ini dapat lebih bisa memajukan pertanian di Sumatera Barat," tegasnya.
Ketua Komisi II DPRD Sumbar Khairuddin Simanjuntak juga mendorong adanya kolaborasi antara HKTI, Pemprov Sumbar dan DPRD dalam memperkuat sektor pertanian.
Baca juga: Kabut Asap Selimuti Sumbar, Sejumlah Daerah Mulai Liburkan Siswa Sekolah
Menurutnya, banyak program dan kebijakan yang dapat dikerjakan bersama untuk menjembatani kepentingan petani dengan pemerintah.
"Kita Komisi II DPRD Sumbar yang termasuk membidangi sektor pertanian sangat yakin kolaborasi ini bisa memajukan pertanian Sumbar, antara HKTI, Pemprov dan DPRD khususnya Komisi II. Kami berharap kolaborasi HKTI provinsi dan kabupaten ini bisa menjembatani petani," jelasnya.
Khairuddin mengatakan salah satu upaya yang sedang dilakukan DPRD Sumbar ialah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Raperda tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih kuat kepada petani, termasuk ketika menghadapi risiko gagal panen maupun persoalan harga komoditas yang anjlok saat musim panen.
"Salah satu bentuk perlindungan yang disiapkan ialah memberikan jaminan kepada petani ketika mengalami gagal panen. Dan ini butuh dorongan HKTI yang baru dikukuhkan," tegasnya.
Baca juga: Wagub Sumbar Vasko Rusemy Sebut Harusnya Pertamina Libatkan Pemprov Tentukan Kuota BBM Subsidi
Diketahui, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Sumbar periode 2026-2031.
Evi Yandri terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Sumbar yang digelar di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (1/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, turut dikukuhkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI di 19 kabupaten dan kota se-Sumbar.
Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua Harian Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Andi Muhammad Syakir yang hadir mewakili Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono.
Dalam sambutannya, Andi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus DPC yang baru dilantik. Ia mengingatkan kembali tanggung jawab HKTI dalam memperjuangkan kesejahteraan petani.
Baca juga: Kabut Asap Selimuti Sumbar, Wagub Sebut Belum Ada Laporan ISPA Mengkhawatirkan
"HKTI memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, harkat, serta martabat insan tani dan penduduk perdesaan. Kita harus mengawal visi, misi, dan karakter perjuangan organisasi agar sektor pertanian tetap menjadi basis utama pembangunan nasional," ujar Andi.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem agribisnis lokal di Sumbar. Kepengurusan baru HKTI diharapkan mampu menjadi jembatan dalam mendorong hilirisasi pertanian, penguasaan teknologi bagi petani, hingga mendukung kemandirian pangan nasional.
Sementara itu, Evi Yandri menyoroti persoalan kesejahteraan petani yang menurutnya turut berdampak pada minimnya regenerasi di sektor pertanian.
"Petani adalah ujung tombak ketahanan pangan kita, namun faktanya saat ini semakin sedikit anak muda yang mau turun ke sawah atau menjadi petani. Ini merupakan alarm keras bagi kita semua," kata Evi.
Ia menegaskan HKTI ke depan harus mampu menjadikan sektor pertanian sebagai bidang yang menjanjikan secara ekonomi sekaligus mendorong lahirnya petani muda.
Baca juga: Bawa Bantuan hingga Layanan Kesehatan, Tim Semen Padang Peduli Tuntaskan Misi di NTT
"Tugas besar HKTI ke depan adalah memastikan pertanian menjadi sektor yang menjanjikan secara ekonomi, sekaligus merancang program inovatif berbasis teknologi agar generasi muda kembali bangga menjadi petani modern," tegasnya.
Vasko menyatakan Pemprov Sumbar siap berjalan bersama HKTI dalam memperkuat ekosistem pertanian dan memperjuangkan kepentingan petani.
"Pemerintah Sumbar siap berjalan beriringan dengan HKTI untuk melahirkan inovasi dan mempercepat regenerasi petani. Penyelarasan program pertanian di daerah ini sangat krusial, terutama dalam menyukseskan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kemandirian bangsa dan mewujudkan swasembada pangan nasional," tutur Vasko. (*)
