Menhut RI Raja Juli Antoni Soal Sewa Helikopter Rp1,54 Triliun, Klaim Bukan Hanya untuk Karhutla
Sri Juliati September 02, 2026 10:38 AM

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Kehutanan RI (Menhut), Raja Juli Antoni menyatakan, usulan anggaran untuk sewa 12 helikopter senilai Rp 1,54 triliun tidak hanya dipergunakan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal ini disampaikan Raja Juli saat menanggapi kritik dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman yang menilai, usulan anggaran sewa helikopter seperti yang diajukan Kementerian Kehutanan RI (Kemenhut) ini tidak memungkinkan, karena berstatus cadangan.

"Sepemahaman saya, kementerian dan lembaga itu tidak bisa meminta anggaran usulan tambahan status cadangan, karena rezim anggaran kita tuh rezim habis pakai," kata Alex dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kehutanan RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

"Yang memungkinkan untuk cadangan itu adalah dana penanggulangan bencana," tambah anggota dewan yang berada di Komisi IV membidangi sektor  pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, dan kelautan. 

"Nah, sifat dari sewa helikopter ini sifatnya cadangan kan, kalau kita nanti menyetujui di dalam sebuah kesimpulan, maka kita menyetujui adanya anggaran cadangan -memang belum pasti diakomodir, tetapi sifat kesimpulan rapat itu kan mengikat- kalau kita setujui usulan tambahan, maka sama saja komisi menyetujui adanya cadangan anggaran di Kementerian Kehutanan yang menurut saya itu tidak mungkin, tegas Alex.

Menjawab pernyataan Alex tersebut, Raja Juli menyebut bahwa sewa helikopter dan pesawat tidak termasuk dalam usulan anggaran cadangan.

Sebab, menurutnya, armada tersebut digunakan tidak hanya untuk menangani karhutla, tetapi juga untuk tindakan patroli dan mitigasi terhadap upaya perlindungan hutan.

"Jadi sewa heli dan pesawat ini, bukan dalam konteks anggaran cadangan, karena memang disewanya tidak hanya pada masa karhutla, tapi ini adalah sekaligus berfungsi untuk patroli untuk pencegahan," jawab Raja Juli.

"Saya merasakan sendiri  betapa sulitnya melakukan pencegahan, patroli, pemetaan, dan sebagainya untuk untuk segera mengidentifikasi terjadinya illegal logging, illegal mining misalkan, kalau kita tidak mempunyai heli, dengan dengan luasan hutan yang kita miliki," imbuhnya.

Selanjutnya, Raja Juli yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut menegaskan, nantinya helikopter yang disewa tidak hanya dipergunakan di enam provinsi prioritas penanganan karhutla, tetapi juga ke wilayah lain yang membutuhkan.

"Oleh karena itu, meskipun ini ada enam provinsi prioritas, namun dari jam terbang yang tadi dialokasikan itu nanti misalkan yang dari Riau bisa ke Sumatra, ke Aceh, dan sebagainya di masa-masa yang memang tidak ada karhutla-nya," papar Raja Juli.

Baca juga: Kata Raja Juli soal Asap Karhutla Dirasakan Warga Malaysia: Emang Asap Nggak Ada KTP-nya

Pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang RI tersebut menegaskan, penggunaan helikopter sewaan nanti juga bisa dipakai untuk periode di luar karhutla, atau menjalankan fungsi lain seperti pembasahan kembali atau rewetting lahan gambut, atau operasi modifikasi cuaca.

Sehingga, usulan anggaran untuk sewa helikopter tersebut tidak bersifat cadangan.

"Untuk di gambut itu juga bisa untuk rewetting sekaligus itu juga bisa dipergunakan untuk OMC (Operasi Modifikasi Cuaca)," tutur Raja Juli.

"Jadi, ada spek yang sedang kita target bahwa sekali lagi penggunaannya tidak hanya pada masa karhutla, namun juga bisa dipergunakan pada masa-masa di 8 bulan tersisa di luar karhutla," tambahnya.

"Itu tidak seolah-olah menjadi dana cadangan," tegasnya.

Usulan Tambahan Anggaran Kemenhut RI Rp 4,68 Triliun

Di tengah merebaknya titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat ini, Menteri Kehutanan RI (Menhut) Raja Juli Antoni mengusulkan tambahan anggaran Rp4,68 triliun ke Komisi IV DPR RI untuk Tahun Anggaran (TA) 2027. 

Dari usulan anggaran bernilai jumbo tersebut, Rp 1,54 triliun di antaranya direncanakan untuk menyewa 12 armada udara pemadam api.

Usulan itu disampaikan Raja Juli dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Kementerian Kehutanan RI (Kemenhut) sebelumnya mengusulkan tambahan Rp6,238 triliun untuk 2027, tetapi baru mendapat pagu Rp1,55 triliun.

Selisih Rp 4,68 triliun itu kemudian diajukan sebagai tambahan.

"Oleh karena itu, masih ada kekurangan sebesar Rp 4,68 triliun rupiah. Untuk itu perkenankan kami mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 seperti yang disebutkan di atas tadi," kata Raja Juli.

Tambahan anggaran tersebut mencakup empat program, yakni penguatan kelembagaan hutan di daerah, pencegahan dan penanggulangan karhutla, pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemulihan bencana, serta penguatan tata kelola kawasan hutan.

Raja Juli mengatakan penguatan tata kelola membutuhkan personel dan infrastruktur pengendalian kebakaran, penambahan polisi kehutanan, serta pemulihan kawasan hutan.

"Untuk itu, diperlukan penguatan tata kelola kehutanan, termasuk di antaranya adalah perlunya penguatan personil dan infrastruktur pengendalian kebakaran, penambahan polisi kehutanan, pemulihan kawasan hutan," ujarnya.

Sewa 6 Heli dan 6 Water Bomber

Untuk patroli serta pencegahan dan pengendalian karhutla di wilayah berisiko tinggi, Kementerian Kehutanan RI (Kemenhut) merencanakan sewa 12 armada udara, yang terdiri dari 6 helikopter dan 6 pesawat water bomber (pesawat pengebom air).

Armada tersebut akan digunakan untuk patroli, pemantauan, deteksi dini, hingga pemadaman karhutla.

Raja Juli mengatakan skema sewa dipilih berdasarkan kajian karena membutuhkan modal awal lebih rendah dibandingkan pembelian aset, sekaligus mengurangi beban pemeliharaan dan risiko teknis.

"Skema sewa lebih tepat dibanding pembelian aset, karena membutuhkan belanja modal awal yang lebih rendah, tidak membebani pemerintah dengan biaya pemeliharaan dan risiko teknis pesawat, serta memberikan fleksibilitas dalam menyusun jumlah, jenis armada sesuai tingkat kerawanan Karhutla setiap tahunnya," tuturnya.

Operasional 12 armada direncanakan berlangsung 8 bulan pada periode normal dan 4 bulan pada periode rawan karhutla. Setiap armada mendapat alokasi sewa 856 jam per tahun, dengan total estimasi biaya operasional Rp1,54 triliun per tahun.

Pada pemaparannya, Raja Juli turut memperlihatkan foto tipe helikopter yang akan disewa yakni Bell 412, Sikorsky S-70i, Mil Mi-8/Mi-171, dan Sikorsky S4 Air Crane.

Sementara, tipe pesawat waterbomber yang akan disewa yaitu Canadaair CL-415.

(Tribunnews.com/Rizki A./Yohanes Liestyo P./Fersianus Waku)

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.