Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan persoalan sekolah dan jalan rusak di Kabupaten Bogor dapat dituntaskan pada 2027–2028. 

Target tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, pembangunan Kabupaten Bogor masih menghadapi berbagai tantangan.

Dengan wilayah yang luas serta jumlah penduduk yang mencapai 6,1 juta jiwa, pemerintah perlu melakukan pembangunan secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah.

"Tidak ada waktu lagi. Momentum kita membangun tinggal 2027, 2028. 2028 sudah masuk masa jelang tahun politik 2029. Kami ingin sekolah yang rusak tuntas 2027–2028, jalan-jalan rusak tuntas 2027–2028," katanya.

Ia menyebut, pembangunan tidak hanya diarahkan pada wilayah perkotaan, tetapi juga menyentuh wilayah barat, timur, utara, dan selatan Kabupaten Bogor. 

Konektivitas antar wilayah menjadi salah satu perhatian utama karena infrastruktur jalan dinilai memiliki peran penting dalam mendorong pemerataan pembangunan.

Baca juga: 3 Dinas di Kabupaten Bogor Digeledah KPK, Rudy Susmanto: Jangan Membuat Opini-opini Sendiri

Menurutnya, jaringan jalan sebagai urat nadi dalam tubuh. Karena itu, pembangunan dan perbaikan jalan menjadi salah satu langkah awal untuk membuka akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.

"Kalau mau membangun wilayah, yang dibangun pertama apa? Ibarat sebuah tubuh, urat nadinya bangunlah dulu. Urat nadi itu apa? Jaringan jalan. Konektivitas antar wilayah, sehingga ke depan pemerataan pembangunan akan dirasakan dampaknya langsung oleh masyarakat," katanya.

Selain pembangunan jalan, pemerintah juga terus mendorong pemerataan infrastruktur pendidikan. 

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, perbaikan sekolah menjadi salah satu prioritas karena masih terdapat fasilitas pendidikan yang membutuhkan penanganan.

Melalui program 'Kami Mendengar', pemerintah turun langsung ke sekolah-sekolah untuk melihat kondisi infrastruktur sekaligus mendengar berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Kita melihat secara langsung persoalan yang ada di sekolahnya apa, infrastruktur yang belum memadainya apa," katanya.