TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Baru sekitar enam pekan menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono langsung dihadapkan pada ujian besar dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kasus dugaan keracunan MBG di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, meluas.
Hingga Rabu (2/9/2026) pagi, tercatat 512 orang dari 19 lembaga mendapatkan penanganan medis setelah diduga mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan yang dipasok dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo.
Kasus tersebut menjadi sorotan karena terjadi pada masa awal kepemimpinan Sudaryono di BGN.
Terlebih, sejak awal menjabat, Sudaryono telah menempatkan pembenahan tata kelola dan keamanan pangan sebagai salah satu fokusnya.
Sudaryono bukan sosok baru di lingkar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pria yang akrab disapa Mas Dar itu lahir di Grobogan, Jawa Tengah, pada 23 Januari 1985. Ia merupakan putra pasangan petani. Sejak kecil, Sudaryono terbiasa membantu orangtuanya di sawah dan mengurus ternak keluarga.
Ia kemudian menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara sebelum melanjutkan studi ke National Defense Academy of Japan.
Dalam perjalanan kariernya, Sudaryono juga aktif di Partai Gerindra dan pernah menjadi asisten pribadi Prabowo Subianto ketika Prabowo masih menjabat Ketua Umum Partai Gerindra.
Sudaryono kemudian dipercaya menjadi Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah dan menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian sejak Juli 2024.
Pengalaman di sektor pertanian tersebut menjadi salah satu pertimbangan Presiden Prabowo ketika menunjuk Sudaryono sebagai Kepala BGN.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Sudaryono telah mengikuti pembahasan program MBG sejak awal, termasuk proses menggagas dan merumuskan teknis pelaksanaannya.
“Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas, dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini,” kata Prasetyo.
Pengalaman Sudaryono di Kementerian Pertanian juga dinilai relevan karena program MBG membutuhkan dukungan rantai pasok pangan, mulai dari bahan baku hingga produk yang dikonsumsi penerima manfaat.
Pada 22 Juli 2026, Presiden Prabowo resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala BGN menggantikan Nanik S. Deyang.
Dengan demikian, pada saat kasus Sidoarjo mencuat pada awal September 2026, Sudaryono baru sekitar enam pekan memimpin lembaga yang menjadi salah satu ujung tombak program MBG.
Sejak hari pertama menjabat, Sudaryono langsung menyatakan akan membenahi pelaksanaan MBG.
Usai dilantik, ia langsung menuju kantor BGN dan menggelar rapat bersama jajaran lembaga tersebut.
BGN dalam keterangan resminya juga menyebut Sudaryono menempatkan keamanan pangan sebagai perhatian utama.
Baca Selanjutnya: Sudaryono jadi kepala bgn janji perbaiki tata kelola mbg tidak transparan harus terang benderang
Menurut BGN, perhatian tersebut mencakup seluruh proses, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Pernyataan itu kini menjadi relevan ketika BGN menghadapi kasus dugaan keracunan di Sidoarjo.
Sebab, persoalan yang harus dijawab bukan hanya apa penyebab gangguan kesehatan para korban, tetapi juga sejauh mana sistem keamanan pangan yang diawasi BGN mampu mencegah kejadian serupa.
Kasus Sidoarjo awalnya mencuat setelah ratusan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG.
Namun, hasil penelusuran Satgas MBG Jawa Timur menunjukkan kasus tersebut tidak hanya terjadi di satu pesantren.
Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengatakan sebanyak 19 lembaga menerima makanan dari SPPG Kalitengah.
“Per pagi ini tercatat ada 512 pasien yang terlapor dilarikan ke RS. Pasien tidak hanya dari Ponpes Mambaul Hikam. Ada 19 lembaga yang sama-sama menerima dari SPPG Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo,” kata Emil, Rabu (2/9/2026).
Para korban kemudian ditangani di sejumlah fasilitas kesehatan di Sidoarjo.
Sebagian telah diperbolehkan pulang, sementara lainnya masih menjalani observasi dan rawat inap.
Menindaklanjuti kasus tersebut, BGN menghentikan sementara operasional SPPG Kalitengah.
Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo, mengatakan penghentian dilakukan setelah tim BGN melakukan peninjauan langsung ke fasilitas produksi.
“Kami juga tadi sudah mendapatkan informasi langsung dan kami bergerak ke SPPG. Untuk saat ini SPPG kita berhenti operasional,” kata Teguh di RS Notopuro Sidoarjo, Rabu (2/9/2026).
Sampel makanan juga telah diambil Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo bersama kepolisian untuk diperiksa di laboratorium.
Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan penyebab gangguan kesehatan yang dialami para penerima MBG.
Teguh mengatakan hasil pemeriksaan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu pekan.
“Selanjutnya hasil lab dan lain-lain kita menunggu untuk satu minggu ke depan ya untuk kunci hasil lab. Jadi sampel sudah diambil dari Dinas Kesehatan Sidoarjo serta dari kepolisian,” jelasnya.
Artinya, hingga saat ini belum dapat dipastikan bahwa makanan MBG merupakan penyebab pasti gangguan kesehatan para korban.
Kesimpulan tersebut masih menunggu hasil laboratorium dan investigasi pihak berwenang.
Kasus Sidoarjo kemudian berkembang menjadi sorotan terhadap pelaksanaan MBG secara nasional.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta pemerintah menghentikan sementara operasional dan ekspansi program MBG.
Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur mendesak adanya moratorium nasional hingga dilakukan audit independen berbasis HAM dan keselamatan pangan.
“YLBHI mendesak moratorium nasional terhadap operasional dan ekspansi Program MBG hingga audit independen berbasis HAM dan keselamatan pangan selesai, seluruh korban dipulihkan, dan pertanggungjawaban dibuka kepada publik,” kata Isnur saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (2/9/2026).
YLBHI menilai kasus Sidoarjo perlu dilihat dalam konteks tata kelola MBG secara nasional.
Namun, tuntutan tersebut merupakan sikap YLBHI, sementara pemerintah masih melakukan investigasi terhadap kasus Sidoarjo.
Kasus Sidoarjo akhirnya menempatkan Sudaryono pada sejumlah pertanyaan penting.
Pertama, apa penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami 512 orang tersebut?
Kedua, apakah standar keamanan pangan di SPPG Kalitengah telah dijalankan sesuai ketentuan?
Ketiga, bagaimana sistem pengawasan BGN terhadap bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan hingga distribusi makanan?
Dan yang paling penting, apa langkah BGN setelah hasil investigasi kasus Sidoarjo keluar?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena Sudaryono bukan hanya kepala baru BGN, tetapi juga sosok yang sejak awal telah mengetahui konsep dan teknis pelaksanaan MBG.
Pemerintah sendiri menyebut pengalaman Sudaryono di sektor pertanian menjadi nilai tambah karena program MBG sangat bergantung pada rantai pasok pangan.
Kini, rantai tersebut menghadapi ujian di titik paling sensitif: keamanan makanan yang dikonsumsi penerima manfaat.
Bagi Sudaryono, kasus Sidoarjo bukan sekadar persoalan satu SPPG.
Hasil investigasi akan menjadi ukuran awal apakah komitmennya untuk “membereskan” MBG dan memperbaiki tata kelola serta keamanan pangan mampu diterjemahkan menjadi sistem pengawasan yang efektif di lapangan.
Jika ditemukan pelanggaran, BGN harus menunjukkan langkah koreksi yang jelas.
Sebaliknya, jika hasil pemeriksaan menunjukkan penyebab gangguan kesehatan bukan berasal dari makanan MBG, temuan tersebut juga harus dibuka secara transparan kepada publik.
Sidoarjo kini menjadi ujian pertama Sudaryono dalam enam pekan pertamanya memimpin BGN.
