Laporan Muhammad Azzam
TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG- PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) membantah ceceran minyak yang ditemukan di wilayah pesisir Pantai Sedari dan Cemarajaya, Kabupaten Karawang, berasal dari aktivitas operasional perusahaan.
General Manager PHE ONWJ, Wirdan Arifin mengatakan, tidak ditemukan adanya anomali dalam kegiatan operasi dan produksi di fasilitas perusahaan.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Karawang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karawang, camat, kepala desa, serta sejumlah kelompok nelayan setempat, Selasa (1/9/2026) sore.
"Terkait dengan ceceran, tidak ditemukan anomali pada operasi produksi. Ini berdasarkan pengecekan dengan kapal laut dan drone udara serta helikopter, yang dilakukan Perusahaan sebagai bentuk respons cepat atas laporan masyarakat," kata Wirdan dalam keterangannya, Rabu (2/9/2026).
PHE ONWJ sebelumnya mengambil sampel ceceran minyak dari Pantai Cemarajaya dan Pantai Sedari pada 26 Agustus 2026.
Pengambilan sampel tersebut disaksikan oleh aparatur desa setempat. Sampel kemudian dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri pada 27 Agustus 2026 untuk menjalani pengujian sidik jari minyak atau oil fingerprinting.
Wirdan mengatakan hasil pemeriksaan Puslabfor yang keluar pada 31 Agustus 2026 menyatakan sampel tersebut tidak identik dengan karakteristik minyak PHE ONWJ.
"Hasil pemeriksaan Puslabfor, yang keluar pada 31 Agustus 2026, menyatakan sampel tidak identik dengan karakteristik minyak PHE ONWJ," imbuhnya.
Manager Communication, Relations & CID Regional Jawa PHE ONWJ, Pinto Budi Bowo Laksono mengatakan, perusahaan juga melakukan pemodelan pergerakan tumpahan atau backtracking motum selama kurun waktu tujuh hari.
Dengan asumsi jenis minyak mentah ringan atau light crude, hasil pemodelan menunjukkan sumber minyak diperkirakan mengarah dari tenggara lokasi temuan.
Menurut Pinto, arah tersebut bukan merupakan wilayah kerja operasi PHE ONWJ.
Meski demikian, PHE ONWJ tetap melakukan penanganan terhadap area pesisir yang terdampak.
Perusahaan bekerja sama dengan DLH, Pemdes Sedari, Pemdes Cemarajaya, dan Forum KKPMP Karawang untuk membersihkan pesisir pada 27 hingga 30 Agustus 2026.
"Walaupun hasil uji tidak identik, namun kami telah bergerak melakukan pembersihan, bergotong royong dengan masyarakat. Seluruh material dan tanah terkontaminasi telah diangkut seluruhnya dan selanjutkan dikelola oleh pihak ketiga pengolah limbah B3 berizin sesuai prosedur dan standar lingkungan yang berlaku," tegasnya.
Terkait rencana pembentukan tim gabungan investigasi independen, Pinto menyatakan PHE ONWJ terbuka terhadap masukan dan proses verifikasi yang dilakukan para pemangku kepentingan.
"Kita terbuka terhadap masukan dari semua pemangku kepentingan. Kaitannya dengan verifikasi di lapangan, laporan, temuan, yang berkaitan dengan laporan masyarakat kami terbuka dan siap mendukung," ujarnya.
Sebelumnya, Komisi III DPRD Karawang mendorong pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut temuan ceceran minyak tersebut secara menyeluruh.
Ketua Komisi III DPRD Karawang, Dedy Indra Setiawan mengatakan, tim tersebut nantinya dikoordinasikan DLH Kabupaten Karawang dengan melibatkan perwakilan nelayan.
"Harus dibikin tim investigasi independen. Nanti Dinas LH yang mengepalai dan perwakilan dari para nelayan," ujar Dedy.
Sejumlah organisasi atau kelompok nelayan seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), serta forum nelayan lainnya dapat dilibatkan dalam tim tersebut.
Dedy juga membuka peluang keterlibatan akademisi maupun ahli apabila dibutuhkan dalam proses investigasi.
"Kalau memang dibutuhkan akademisi atau ahli, ya silakan. Kami tidak membatasi," katanya.
Menurut Dedy, investigasi diperlukan untuk mengetahui secara ilmiah sumber dan dampak ceceran minyak yang ditemukan di pesisir Karawang.
Pemeriksaan tersebut juga diperlukan karena PHE ONWJ sebelumnya menyatakan ceceran minyak tidak berasal dari wilayah operasinya.
"Tujuan untuk melihat ini sebenarnya kejadian dampak dari mana. Karena dari PHE menyampaikan bukan dari wilayah operasinya. Tapi harus dilakukan uji lab juga," jelasnya. (MAZ)
