TRIBUNNEW.COM, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat mengungkap keterbatasan anggaran non-operasional Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk menjalankan sejumlah program pada 2027.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026), Jumhur mengatakan KLH memperoleh tambahan belanja non-operasional sebesar Rp 104 miliar berdasarkan surat bersama pagu anggaran 2027.
Tambahan tersebut terdiri atas Rp 75 miliar yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Rp 29 miliar dari hibah luar negeri.
Namun, menurut Jumhur, struktur anggaran tersebut membuat ruang gerak kementeriannya terbatas karena sebagian besar kegiatan non-operasional bergantung pada pencairan PNBP.
"Sementara tahun lalu itu kira-kira dana non-operasionalnya itu sekitar Rp500 miliar. Jadi kita dari bulan Januari sudah bisa langsung kerja gitu. Kalau ini mungkin agak susah karena harus nunggu dana turun dulu,” kata Jumhur.
Jumhur menjelaskan, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, KLH mendapatkan alokasi yang bersumber dari PNBP sebesar Rp 800 miliar.
Baca juga: Menteri LH Ancam Pidanakan Siapa Pun yang Bakar Lahan saat El Nino
Target tersebut meningkat hampir 80 persen dibandingkan alokasi 2026.
Sementara total belanja KLH disebut mencapai sekitar Rp 1,2 triliun.
Dia juga memaparkan bahwa dalam distribusi pagu anggaran, sebagian besar unit eselon I KLH tidak memperoleh alokasi rupiah murni.
Hanya Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) yang disebut mendapatkan alokasi rupiah murni sekitar Rp 37 miliar untuk menangani persoalan sampah dan limbah B3.
Baca juga: WALHI Serahkan Temuan Aktivitas Korporasi yang Berujung Karhutla dan Tambang Ilegal ke Menteri LH
Sementara itu, terdapat hibah luar negeri sekitar Rp29 miliar yang diarahkan antara lain untuk kegiatan terkait pengelolaan sampah plastik.
“Jadi memang ini untuk operasional kita relatif sangat sedikit sekali,” ujar Jumhur.
Dalam rapat tersebut, Jumhur juga menyampaikan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun.
Tambahan anggaran itu diajukan untuk memenuhi layanan minimal KLH sekaligus mendukung kegiatan belanja berbasis masyarakat.
Usulan tersebut terbagi dalam tiga kelompok utama, yakni Rp 216 miliar untuk dukungan manajemen, Rp1 triliun untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta Rp84 miliar untuk ketahanan bencana dan perubahan iklim.
Jika tambahan tersebut dipenuhi, Jumhur menyebut total anggaran ideal KLH akan mencapai sekitar Rp2,5 triliun.
Rinciannya, anggaran dukungan manajemen yang semula Rp837 miliar menjadi Rp1,54 triliun.
Kemudian anggaran peningkatan kualitas lingkungan hidup meningkat dari Rp351 miliar menjadi Rp1,39 triliun.
Sementara anggaran ketahanan bencana dan perubahan iklim bertambah dari Rp43 miliar menjadi Rp127 miliar.
Jumhur menilai tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan KLH, terutama dalam menghadapi persoalan lingkungan yang menjadi perhatian pemerintah.
“Total yang kita harapkan menjadi ideal bagi pekerjaan di KLH adalah Rp2,5 triliun. Saya rasa itu, Ibu Ketua, dan tentunya kami berterima kasih bisa mendapatkan dukungan dari Bapak/Ibu sekalian dalam rangka merealisasikan kemungkinan alokasi anggaran ini,” tandas Jumhur.
