SURYA.co.id, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjadikan pembangunan infrastruktur tidak sekadar untuk memperbaiki fasilitas publik.
Proyek yang dibiayai APBD juga diarahkan untuk membuka lapangan pekerjaan dan membantu menekan angka kemiskinan di Kota Surabaya.
Hingga Agustus 2026, sebanyak 1.820 pekerjaan konstruksi Pemkot Surabaya telah berkontrak dari total 3.048 rencana pekerjaan konstruksi sepanjang tahun ini.
Dari proyek yang sudah berjalan tersebut, sebanyak 884 tenaga kerja lokal dengan KTP Surabaya telah terserap.
Baca juga: Ponpes Manbaul Hikam Sidoarjo Diliburkan, Ratusan Santri Masih Dirawat Usai Keracunan
Jumlah tenaga kerja lokal itu diproyeksikan terus bertambah hingga akhir 2026. Pemkot Surabaya menargetkan tambahan 936 pekerja lokal melalui berbagai proyek konstruksi yang dibiayai APBD.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya Agus Hebby Djuniantoro mengatakan, penyerapan tenaga kerja melalui proyek pemerintah merupakan salah satu cara agar pembangunan memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.
“Untuk jasa konstruksi yang dibiayai APBD, saat ini sudah tercatat 884 tenaga kerja warga Kota Surabaya yang terserap. Kami merencanakan ada tambahan 936 tenaga kerja lokal lagi hingga akhir tahun,” kata Hebby ketika dikonfirmasi di Surabaya.
Jika target tersebut terealisasi, sekitar 1.820 tenaga kerja lokal berpotensi mendapatkan pekerjaan melalui proyek konstruksi Pemkot Surabaya sepanjang 2026.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Pemkot Surabaya untuk menekan pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: KRONOLOGI Pemotor Honda CB 150R Tercebur Galian Drainase di Surabaya Barat
Upaya penyerapan tenaga kerja Pemkot Surabaya tidak hanya dilakukan melalui proyek konstruksi.
Secara keseluruhan, hingga Juli 2026, sebanyak 5.120 tenaga kerja baru telah ditempatkan melalui berbagai skema. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 8.838 tenaga kerja baru sepanjang 2026.
Target penyerapan tenaga kerja tersebut juga berkaitan dengan upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Surabaya.
Pemkot Surabaya menargetkan TPT turun dari 4,84 persen pada 2025 menjadi 4,47 persen pada 2026.
Hebby mengatakan, penciptaan lapangan kerja tidak cukup hanya mengandalkan rekrutmen perusahaan. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kompetensi warga agar mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja dan pembangunan.
Salah satunya dilakukan melalui program sertifikasi tenaga konstruksi. Hingga kini, sekitar 1.700 tenaga tukang di Surabaya telah mendapatkan sertifikasi.
“Pelatihan tidak hanya kami arahkan untuk menjadi pekerja. Kami juga mendorong masyarakat yang memiliki potensi untuk berwirausaha,” ujarnya.
Menurut Hebby, peningkatan kompetensi penting agar masyarakat tidak hanya mendapatkan manfaat dalam jangka pendek dari proyek pembangunan.
Dengan keterampilan yang dimiliki, warga diharapkan bisa memperoleh pekerjaan pada proyek berikutnya maupun mengembangkan usaha secara mandiri.
Selain mengandalkan proyek APBD, Pemkot Surabaya juga mendorong sektor investasi untuk memperluas kesempatan kerja bagi warga lokal.
Sebanyak 368 perusahaan tercatat melakukan investasi di Kota Surabaya dengan total penyerapan mencapai 32.718 pekerja.
Dari jumlah tersebut, sekitar 50 persen atau lebih dari 16 ribu pekerja merupakan warga yang memiliki KTP Surabaya.
Pemkot Surabaya mendorong agar perusahaan yang masuk ke Kota Pahlawan semakin banyak memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal.
“Ke depan, kami akan terus membuka kesempatan dan memperluas peluang kerja bagi warga Kota Surabaya dengan mendorong investasi yang masuk agar memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal, minimal 50 persen,” kata Hebby.
Salah satu sektor pembangunan infrastruktur yang terus dikebut Pemkot Surabaya adalah sistem drainase.
Saat ini terdapat 18 proyek drainase prioritas yang mulai dikerjakan. Progres pekerjaan tersebut berada di kisaran 30 hingga 35 persen pada semester pertama 2026.
Kepala Bidang Drainase DSDABM Kota Surabaya Adi Gunita mengatakan sebagian besar proyek tersebut telah berjalan, terutama di kawasan Jemur hingga Tenggilis.
"Rata-rata sudah berjalan. Terutama yang berada di kawasan Jemur hingga Trenggilis," kata Adi.
Dari 18 proyek drainase tersebut, 14 paket ditargetkan selesai pada 2026. Sementara empat proyek lainnya merupakan pekerjaan multiyears yang ditargetkan rampung pada 2027.
Sejumlah proyek memiliki nilai kontrak cukup besar. Di antaranya pembangunan saluran Diversi Jalan Raya Pakal dengan nilai kontrak sekitar Rp190 miliar dan pembangunan saluran Avoor Wonorejo senilai Rp75,9 miliar.
Pekerjaan berskala besar juga dilakukan di kawasan Banyu Urip dan Penjaringan Sari. Proyek-proyek tersebut memiliki durasi kontrak sekitar 14 hingga 15 bulan.
Adi menjelaskan, pembangunan saluran tersebut merupakan bagian dari target penanganan genangan yang dilakukan secara simultan dalam RPJMD.
"Kalau seluruh pengerjaan ini selesai, termasuk yang selesai pada 2027, target kami tahun 2026 bisa mengurangi sekitar 120 titik genangan," ujarnya.
Jika target penanganan 120 titik genangan pada 2026 tercapai, secara kumulatif sekitar 560 titik genangan telah ditangani.
Pemkot Surabaya kemudian menargetkan seluruh 1.015 titik genangan yang pernah terdata dapat tertangani pada 2028.
"Kami harapkan pada 2028 seluruh 1.015 titik genangan yang pernah terdata sudah bisa tertangani," jelas Adi.
