TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sebanyak lima mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) terluka saat aksi yang dilakukan pada Selasa (1/9/2026).
Aksi yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa dari berbagai kampus hingga masyarakat tersebut dimulai sejak pukul 16.30. Awalnya, aksi berlangsung kondusif.
Namun sekitar pukul 19.00 mulai terjadi konflik dengan kelompok masyarakat. Bentrok tak berlangsung lama, dan aksi dilanjutkan kembali. Namun, aksi kembali ricuh sekitar pukul 22.00.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Mahasiswa, dan Alumni UGM, Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si menyampaikan keprihatinan atas kekerasan yang menimpa mahasiswa saat berdemonstrasi.
Menurut dia, mahasiswa tidak boleh dibenturkan dengan kelompok-kelompok masyarakat. Sikap kritis mahasiswa menjadi bagian penting yang harus dijaga. Sebagai calon pemimpin masa depan, mahasiswa mengingatkan situasi saat ini berjalan di jalan yang benar.
Di sisi lain, aspirasi yang disuarakan mahasiswa juga mewakili masyarakat secara umum. Sehingga tindak kekerasan tidak boleh terjadi.
“Saya kira memang dalam situasi kerentanan seperti itu, orang bisa mengambil tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Jangan benturkan mahasiswa ini dengan kelompok-kelompok masyarakat. Dan saya rasa upaya membenturkan mahasiswa dengan kelompok-kelompok masyarakat itu bagian dari cara yang tidak boleh dilakukan,” katanya saat konferensi pers di UGM, Rabu (2/9/2026).
“Mahasiswa harus dilindungi dan aktivisme itu adalah bagian dari praktik berdemokrasi. Biarkan demokrasi berlangsung, kebebasan menyampaikan suara, aspirasi. Ini adalah bagian dari check and balances juga atas situasi krisis yang terjadi di Indonesia. Mereka-merekalah yang selalu mengingatkan tentang situasi itu agar kemudian menjadi on the right track,” sambungnya.
Menurut dia, pihak kepolisian memiliki tanggung jawab untuk mencegah pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi.
Ketika situasi aksi tidak terkendali, kepolisian juga diharapkan mengambil peran untuk melindungi masyarakat dan mahasiswa.
“Jangan sampai terjadi kekerasan. Saya tidak ingin juga premanisme politik terjadi. Karena itu pula tidak dibenarkan juga teror-teror, apalagi tindakan-tindakan kekerasan secara fisik. Universitas Gadjah Mada punya komitmen dan melindungi itu semua,” lanjutnya.
Ia menilai Yogyakarta bisa menjadi salah satu contoh dalam mengurangi praktik-praktik kekerasan. Caranya dengan memberikan ruang dan mendengarkan aspirasi mahasiswa.
Yogyakarta harus mencerminkan ruang kebebasan dalam berekspresi dan menyampaikan aspirasi.
“Kalau komitmen ini terus dijaga, kita harus berani untuk mengatakan bahwa Jogja anti teror, Jogja antikekerasan. Dan biarkan masyarakat atau mahasiswa menyampaikan aspirasinya karena saya tahu dan yakin bahwa itu adalah bagian dari komitmennya untuk merespon itu,” ujarnya.
Ia juga mengajak pimpinan perguruan tinggi lainnya untuk melindungi mahasiswa yang bersikap kritis.
“Sekali lagi saya meminta komitmen dari pemerintah daerah, kemudian aparat kepolisian untuk melindungi mahasiswa, termasuk pemimpin perguruan tinggi untuk sama-sama memberikan perhatian agar mahasiswa kita tidak dibenturkan pada kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan tindak kekerasan,” imbuhnya.
Dua tuntutan utama diusung Aliansi Masyarakat Sipil saat menggelar aksi di Simpang Gramedia, Jalan Jenderal Sudirman, Yogyakarta, Selasa (1/9/2026).
Aksi yang dimulai sejak sore hari tersebut sempat diwarnai ketegangan antara massa aksi dengan warga.
Namun, ketegangan berhasil diredam oleh aparat kepolisian yang berjaga di lokasi.
Dalam aksinya ini, gabungan aliansi mahasiswa hingga masyarakat sipil itu membawa dua tuntutan utama, yakni turunkan rezim hari ini dan tarik mundur kolonialisme Indonesia dari wilayah periferi jajahannya.
Ketua Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (SEMA UGM), Mesa, menilai akar permasalah bangsa ini karena kebijakan yang lahir dari kepemimpinan rezim saat ini.
Kondisi saat ini semakin semrawut dan jauh dari konstitusi.
“Banyak permasalahan yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Alih-alih kita punya banyak tuntutan, mungkin bisa sampai 200 tuntutan, lebih baik disederhanakan ke akar permasalahannya, yaitu rezim hari ini,” katanya saat ditemui di simpang empat Gramedia, Selasa (1/9/2026) malam.
Ia menilai janji politik Prabowo-Gibran mulai dari pendidikan gratis, transportasi publik gratis, dan lainnya adalah kebohongan.
Belum lagi dari awal Gibran mencalonkan diri sudah memanipulasi konstitusi.
Pemerintah saat ini, menurutnya, tak ubahnya kolonialisme Belanda.
Negara ini masih dijajah oleh alokasi APBN yang justru difokuskan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan banyak program prioritas yang dipaksakan.
Mesa menilai pemerintah tidak hanya mengambil anggaran rakyat, namun semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Setidaknya ada empat janji kemerdekaan, dimana negara bertugas melindungi, menyejahterakan, dan menderdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam perdamaian dunia.
“Kita bisa lihat apakah MBG mencerdaskan kehidupan bangsa ketika jsutru anggaran pendidikan untuk KPI-K, untuk beasiswa, gaji dosen, gaji guru diabaikan hanya untuk makanan yang dipaksakan. Apakah Koperasi Desa Merah Putih itu melindungi masyarakat desa, sementara dana desa dipaksa untuk dikeruk, tidak ada sama sekali otonomi desa ataupun keinginan desa yang diakomodir oleh pemerintah pusat,” terangnya.
“Maka itu juga adalah bentuk kolonialisme, itu juga bentuk penindasan, itu juga bentuk keresahan yang timbul dan kita harus suarakan itu juga,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Risyad, menjelaskan menghentikan kolonialisme di Indonesia berbicara tentang prioritas negara yang justru meminggirkan rakyat menengah bawah.
“Kolonialisme hari ini berbicara bagaimana pemrintah menagtur tata kelola penanganan bencanya, kemudian mengekstrak sumber daya alam di Indonesia secara serampangan, kemudian berbicara bagaimana akhirnya priorotas negara tidak diraskan oleh masyarakat menegah ke bawah, tetapi kaum elit,” imbuhnya. (maw/mur)
