TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kementerian/lembaga (K/L) mempercepat realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Sumatra.
Percepatan tersebut dinilai penting agar anggaran yang telah disetujui pemerintah tidak berhenti pada tahap administrasi, tetapi segera diwujudkan menjadi program pemulihan bagi masyarakat di daerah terdampak.
Hal itu disampaikan Tito selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra dalam Rapat Satgas PRR Pascabencana Sumatra terkait progres rehabilitasi dan rekonstruksi di Ruang Rapat Posko Satgas PRR, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Tito mengatakan waktu pelaksanaan program pada tahun ini semakin terbatas.
Karena itu, setiap K/L yang telah mendapatkan persetujuan anggaran diminta segera menjalankan program di lapangan.
Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan dukungan anggaran rehab-rekon pascabencana Sumatra secara bertahap dengan melibatkan 33 K/L.
Sebagian besar K/L utama disebut telah memperoleh persetujuan anggaran dan mulai melaksanakan program pemulihan di sejumlah daerah terdampak.
Namun, masih terdapat beberapa K/L yang belum mendapatkan persetujuan anggaran karena dokumen pendukung dan rincian program yang diajukan belum lengkap.
Tito meminta para penanggung jawab atau PIC K/L segera melengkapi persyaratan agar proses persetujuan anggaran tidak berlarut-larut.
“Jadi tolong bagi rekan-rekan PIC (penanggung jawab) yang belum approve ini prestasi rekan-rekan adalah bagaimana caranya bisa ngegolin ini dengan menunjukkan meyakinkan dokumennya lengkap,” ujar Tito.
Untuk mempercepat proses tersebut, Tito meminta Posko Satgas PRR bersama PIC dari masing-masing K/L meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Anggaran.
Koordinasi dilakukan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala dalam proses pengajuan anggaran.
Sementara bagi K/L yang anggarannya telah disetujui dan disalurkan, Tito meminta pelaksanaan program segera dipercepat.
Sejumlah program rehab-rekon saat ini telah berjalan di berbagai sektor, mulai dari pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, agama, kehutanan, hingga pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurut Tito, pelaksanaan program di berbagai sektor tersebut perlu terus dikawal agar manfaat anggaran benar-benar sampai kepada masyarakat terdampak bencana.
Selain anggaran yang dikelola K/L, Satgas PRR juga memastikan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah (Pemda) digunakan untuk menangani dampak bencana.
Daerah terdampak sebelumnya mendapatkan sejumlah tambahan dukungan anggaran, salah satunya melalui Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun.
Tito menegaskan tambahan anggaran tersebut harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan penanganan bencana yang belum dapat dijangkau pemerintah pusat.
“Fokusnya adalah masalah-masalah kebencanaan,” jelas Tito.
Dengan percepatan realisasi anggaran dan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, Satgas PRR menargetkan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra dapat berjalan lebih efektif dan segera memberikan dampak bagi masyarakat terdampak.
