TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR — Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) tidak hanya menjadi forum untuk menentukan arah kepemimpinan organisasi.
Bagi Anregurutta KH Baharuddin HS, perhelatan tersebut juga menghadirkan suasana berbeda bagi masyarakat sekitar, terutama para pedagang.
Muktamar ke-35 NU digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 28-31 Agustus 2026.
Di tengah agenda organisasi yang diikuti ulama dan peserta dari berbagai daerah, KH Baharuddin melihat geliat ekonomi masyarakat sekitar ikut bergerak.
“Suasana riang gembira, karena Muktamar adalah puncak acara NU yang berbasis kerakyatan, semua orang mendapatkan berkahnya, terutama para pedagang,” kata KH Baharuddin kepada Tribun-Timur.com, Kamis (3/9/2026).
Menurut Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulawesi Selatan (Sulsel) itu, karakter NU sebagai organisasi berbasis kerakyatan membuat kegiatan besar seperti Muktamar tidak hanya dirasakan oleh peserta.
Aktivitas ribuan peserta dan warga yang datang ke lokasi turut membuka ruang ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Bagi KH Baharuddin, sisi tersebut menjadi bagian penting dari makna Muktamar. Forum organisasi yang membahas masa depan NU tetap memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Terpilih Jadi Anggota AHWA
Di balik suasana Muktamar yang ia gambarkan penuh kegembiraan, KH Baharuddin juga mendapat amanah sebagai salah satu dari sembilan anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi (AHWA).
AHWA merupakan forum yang beranggotakan ulama yang diberi mandat dalam proses penetapan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Sembilan anggota AHWA Muktamar ke-35 NU terdiri dari KH Nurul Huda Djazuli, TGK KH Nuruzzhari Yahya, AG Dr KH Baharuddin HS, KH Miftachul Akhyar, KH Afifuddin Muhajir, KH Anwar Iskandar, KH Anwar Manshur, Prof Dr KH Said Aqil Siroj, dan Dr KH Abun Bunyamin, MA.
KH Miftachul Akhyar kemudian ditetapkan sebagai Rais Aam PBNU untuk masa khidmat 2026-2031.
Namun, bagi KH Baharuddin, posisi tersebut tidak membuat sikapnya berubah.
“Setelah terpilih sebagai anggota 9 AHWA, tidak ada yang berubah, biasa-biasa saja,” ujarnya.
Ia menilai amanah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab organisasi yang harus dijalankan dengan tetap menjaga kebersamaan.
Dukungan Sulsel Beralih ke Gus Kikin
Dinamika lain yang menarik dari Muktamar ke-35 adalah proses dukungan terhadap calon Ketua Umum PBNU.
KH Baharuddin mengungkapkan, pada awalnya pihaknya berharap Prof Nasar, yang disebutnya sebagai putra daerah Sulsel, dapat maju dalam pemilihan Ketua Umum PBNU.
Namun, Prof Nasar tidak melanjutkan pencalonannya.
Dukungan kemudian diarahkan kepada KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.
“Pada awalnya memilih Prof Nasar, putra daerah kita, tetapi Prof Nasar tidak jadi maju. Maka suara kita ke Gus Kikin,” katanya.
Dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU, Gus Kikin memperoleh 472 suara.
Ia mengungguli KH Zulfa Mustofa dengan 262 suara, KH Abdussalam Sochib 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf 258 suara, dan KH Abdul Ghofar Rozin 155 suara.
Gus Kikin kemudian ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026-2031.
Harap Gus Kikin Harmonis dengan Rais Aam
Setelah kepemimpinan baru terbentuk, KH Baharuddin berharap PBNU dapat bergerak lebih baik dengan hubungan yang harmonis antara Rais Aam dan Ketua Umum.
Ia secara khusus berharap Gus Kikin dapat menjalankan roda organisasi dengan menghormati posisi dan kepemimpinan Rais Aam KH Miftachul Akhyar.
“Tentu itu harapan kita sebagai anggota AHWA, bahwa beliau bisa membawa NU ke depan jauh lebih baik. Dan diharapkan Gus Kikin sami’na wa atha’na kepada Rais Aam Kyai Miftahul Akhyar,” ujarnya.
Sami'na wa atha'na merupakan ungkapan yang bermakna “kami mendengar dan kami taat”. Dalam konteks yang disampaikan KH Baharuddin, ungkapan tersebut menjadi harapan agar hubungan antara Ketua Umum dan Rais Aam berjalan harmonis dalam menjalankan roda organisasi.
Ia juga berharap kepemimpinan baru tetap menjadikan Qanun Asasi sebagai salah satu pedoman organisasi.
Qanun Asasi merupakan aturan dasar yang menjadi landasan NU dalam menjalankan organisasi dan kehidupan jam'iyah.
“Mudah-mudahan kepemimpinan yang baru ini NU diharapkan ada perkembangan yang baik sesuai yang diharapkan para Muassis NU dan tetap berpedoman pada Qanun Asasi yang telah ditetapkan oleh para Muassis NU, demi keberkahan Jam’iyyah dan Jamaah,” jelasnya.
NU Sulsel Tetap Solid
Selain dinamika pemilihan, KH Baharuddin menilai jajaran NU Sulsel tetap solid selama Muktamar berlangsung.
Menurutnya, unsur Syuriah, yakni jajaran ulama yang berfungsi sebagai pengarah dan pembina organisasi, serta Tanfidziyah, jajaran pelaksana organisasi, dapat mengikuti proses Muktamar tanpa persoalan berarti.
“Teman-teman yang dari Sulsel, baik dari jajaran Syuriah dan Tanfidziyah, solid semua, tidak ada masalah,” ungkapnya.
Bagi KH Baharuddin, soliditas tersebut menjadi modal penting bagi NU Sulsel setelah Muktamar selesai.
Sebab, hasil Muktamar bukan hanya soal siapa yang menduduki jabatan tertinggi dalam organisasi, tetapi juga bagaimana seluruh jajaran kembali bekerja menjalankan program dan menjaga kebersamaan di daerah.
Pada akhirnya, pengalaman KH Baharuddin di Muktamar ke-35 memperlihatkan wajah NU dari beberapa sisi sekaligus.
Ada forum ulama yang menentukan kepemimpinan organisasi, ada dinamika dukungan politik internal, tetapi juga ada masyarakat sekitar yang ikut merasakan geliat kegiatan.
Karena itu, bagi KH Baharuddin, Muktamar bukan hanya tentang keputusan di ruang persidangan.
Di luar arena Muktamar, ada pedagang yang memperoleh penghasilan, masyarakat yang merasakan aktivitas kegiatan, dan jaringan warga NU yang bertemu dalam satu momentum besar. (*)
