Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Ismet 

TRIBUNPALU.COM, MOROWALI - Pemerintah Kabupaten Morowali mendorong agar kebijakan pembangunan di daerah tidak hanya berorientasi pada capaian program, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. 

Hal itu menjadi salah satu penekanan Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas saat membuka Seminar Akhir Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Morowali Tahun 2025–2029. 

Kegiatan yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) tersebut berlangsung di Aula Bappelitbangda, Kompleks Perkantoran Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Sulawesi Tengah Kamis (3/9/2026). 

Iriane mengatakan, pengarusutamaan gender harus ditempatkan sebagai strategi dalam memastikan proses pembangunan dapat memberikan manfaat yang setara bagi masyarakat. 

Baca juga: Lowongan Magang ATR/BPN Sulteng 2026 Dibuka, Ada 315 Kuota di 13 Daerah

Menurutnya, setiap kebijakan dan program pemerintah daerah perlu mempertimbangkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta potensi perempuan dan laki-laki. 

“Pengarusutamaan gender bukan merupakan tujuan akhir, melainkan strategi utama untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai aspek pembangunan,” kata Iriane. 

Ia menegaskan, pembangunan yang responsif gender juga harus memperhatikan kebutuhan anak dan kelompok rentan lainnya. 

Hal tersebut, lanjutnya, termasuk dalam pemenuhan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi hingga perlindungan sosial. 

Iriane berharap dokumen RAD PUG 2025–2029 nantinya tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program yang benar-benar dirasakan masyarakat. 

Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah mencermati kembali dokumen tersebut agar selaras dengan RPJMD serta visi dan misi pembangunan Kabupaten Morowali. 

Baca juga: 15 Hektare Lahan Terbakar dalam Karhutla Poso, Api Belum Padam Total

“Setiap kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah diharapkan tidak diskriminatif, tetapi 
responsif terhadap kebutuhan perempuan, laki-laki, anak serta kelompok rentan lainnya,” ujarnya.  

Seminar akhir ini sekaligus menjadi bagian dari penyempurnaan dokumen RAD PUG sebelum diimplementasikan oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan pembangunan. 

Iriane juga mendorong penguatan koordinasi melalui Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender agar pelaksanaan strategi tersebut dapat berjalan secara bersama dan terarah. 

Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Morowali diharapkan mampu memberikan manfaat secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat. (*)