Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pramita Kusumaningrum
TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO - Perangkat kelurahan maupun desa di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, harus bekerja ekstra untuk menyiapkan penyaluran Bantuan Pangan (Banpang).
Lantaran surat undangan yang diterima kelurahan tidak mencantumkan detail alamat penerima seperti RT, RW dan lingkungan.
Hanya nama penerima bantuan pangan (PBP) beserta NIK (Nomor Induk KTP)
Salah satunya perangkat yang bekerja ekstra adalah di Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jatim.
Mereka terlihat meneliti satu per satu, menuliskan alamat lengkap untuk 500 undangan penerima banpang.
“Bayangkan 500 undangan. Permasalahannya kita takutnya tidak tepat sasaran karena alamatnya tidak jelas, hanya muncul nama saja. Bahkan RT/RW, jalan tidak ada,” ungkap Lurah Kadipaten, Aji Condro Purnomo, Kamis (3/9/2026
Baca juga: Pemkab Ponorogo Geser Pos Jaga Rumah Dinas Bupati, Sekaligus Bangun Biopori Cegah Genangan
Sedangkan mungkin, jelas dia, ditemukan satu jalan itu tiga yang namanya sama. Dia khawatir takut memberikan undangan, sehingga tidak tepat sasaran,
“Pengin kita adanya bantuan betul-betul tepat sasaran, biar kita tidak ada masalah di bawah dengan masyarakat,” terang Aji saat ditemui di Balai Kelurahan Kadipaten.
Dia meminta undangan banpang dilengkapi alamat. Menurutnya, undangan yang saat ini, sudah muncul NIK (Nomor Induk KTP).
“Kalau sudah di situ muncul NIK, seharusnya kan itu datanya diambil dari mungkin KTP ya, atau KK. Kalau KTP kan seharusnya ada alamat RT dan RW. Atau mungkin jalan sekarang juga ada, itu. Kalau ada RT, RW, beserta dukuh, itu mungkin lebih jelas,” tegasnya.
Terlebih, jelas dia, perangkat di Kelurahan tidak semua asli warga setempat. Sehingga memakan waktu. Padahal undangan pembagian Banpang adalah tanggal 7 September 2026 nanti.
“Kami terima undangan tanggal 2 September. Dengan siswa waktu sedikit kita ya bekerja lebih ekstra,” paparnya.
Anggota DPRD Ponorogo, Agung Priyanto menyesalkan hal tersebut. Pun dia menemukan saat ke Balai Kelurahan Kadipaten.
“Apapun bantuan ini satu by name by address-nya. Karena apapun kan data sudah ada. Jangan sampai membingungkan yang di bawah. Karena apapun namanya bantuan ini menimbulkan konflik di bawah,” tegasnya
Terlebih, seperti di Kelurahan Kadipaten perangkatnya bukan warga asli. Dia meminta kepada pihak terkait untuk memberikan alamat secara gamblang.
“Sehingga kepada Bulog untuk undangan itu ya jelas, jangan sampai kosong alamatnya. Sehingga apa? Langsung distribusi kepada RT/RW yang ada di lingkungan mana. Itu jadi tidak perlu kita harus kerja dua kali kan, kasihan kan? Mulai diisi satu-satu, itu jangan.
Sehingga jangan bekerja mengambil pekerjaan orang lain. Kalau memang itu bantuan, ya harus bertanggung jawab. Datanya dari mana, alamatnya mana, tulis di situ,” jabarnya.
Terlebih undangan yang saat ini sudah tercantum NIK. Agung mempertanyakan kenapa tidak dilengkapi alamat penerima Banpang,
“Ya harus lengkap. Wong namanya ada NIK kenapa kok tidak dilengkapi RT? Sehingga apa? Tinggal Pak Lurah dan seluruh perangkatnya tinggal, ‘Oh ini dipilah, oh ini RT ini, lingkungan ini.’ Sehingga nanti jelas gitu loh,” tegasnya.
Pimpinan Cabang Bulog Ponorogo, Budiwan Susanto membenarkan ada keluhan tersebut. Pun sudah disampaikan keluhan yang dimaksud ke pemerintah pusat
“Iya kemarin sudah kami sampaikan ke pusat dan alhamdulillah sudah direspon diupdate terbaru. Untuk ke depan lebih lengkap,” pungkasnya.
