SURYAMALANG.COM, KOTA MALANG – Pemkot Malang membuka peluang menambah armada Angkutan Pelajar gratis untuk menjangkau siswa yang saat ini belum terlayani. Pun menjangkau jalur yang belum terlewati oleh angkutan pelajar gratis.

Penambahan armada dan jalur akan dilakukan setelah evaluasi terhadap pelaksanaan program yang baru berjalan.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, belum seluruh angkutan kota (angkot) pelajar gratis menjangkau pelajar.

Saat ini, Pemkot Malang masih melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan angkutan pelajar gratis. 

Evaluasi diperlukan untuk mengetahui wilayah maupun kebutuhan siswa yang belum terjangkau layanan.

"Sementara dengan ini kami evaluasi kekurangannya apa, nanti kami akan perbaiki," kata Wahyu Hidayat.

Program angkutan pelajar gratis tersebut diharapkan tidak hanya menjadi alternatif transportasi bagi siswa, tetapi juga dapat memperluas akses transportasi publik sekaligus mendorong pelajar mengurangi penggunaan kendaraan pribadi menuju sekolah.

Di sisi lain, angkot pelajar gratis tidak dapat langsung masuk dalam program tersebut.

Pemerintah menetapkan sejumlah standar yang harus dipenuhi sebelum angkot digunakan sebagai Angkutan Pelajar gratis.

Baca juga: Pelajar di Kota Malang Harus Tahu Upaya yang Dilakukan Jika Terjadi Pelecehan di Angkutan Pelajar

"Ya, ini kami memang belum semuanya, karena ada standardisasi yang bisa kita gunakan untuk angkutan pelajar," kata Wahyu, Kamis (3/9/2026).

Standardisasi tersebut antara lain berkaitan dengan kelayakan kendaraan serta status kepemilikan dan administrasi angkot. Kendaraan juga harus terdaftar di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang.

Selain itu, proses keikutsertaan angkot dalam program dilakukan melalui koperasi yang telah ditentukan.

"Baik dari kelayakannya, kemudian juga kepemilikan, terdaftar atau tidaknya di Dishub dan lain-lain. Juga terdaftar melalui koperasi," jelasnya.

Wahyu menegaskan, pemilik atau pengemudi angkot yang masih memiliki kekurangan persyaratan tetap memiliki kesempatan untuk bergabung.

Mereka harus terlebih dahulu menyesuaikan kendaraan maupun administrasinya dengan standar yang telah ditetapkan.

"Apabila mereka ada kekurangan dan mereka telah bisa menyesuaikan terkait dengan standarisasi angkot yang bisa digunakan angkutan pelajar, ya kita akan tambah," ujarnya.

Hendra, pelajar SMAN 6 Kota Malang, mengaku selama ini menggunakan sepeda motor untuk berangkat sekolah.

Kendaraan pribadi dipilih karena lebih fleksibel, terutama ketika waktu keberangkatannya cukup mepet dengan jam masuk sekolah.

Ia menyadari belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Namun, kondisi transportasi dari rumah membuatnya merasa tidak memiliki banyak pilihan.

"Tahu diri kalau belum punya SIM, tapi tidak ada pilihan lain. Orang tua tidak bisa mengantar karena harus bekerja," kata Hendra, Jumat (28/8/2026).

Hendra tinggal di sekitar Jalan Sulfat. Menurutnya, angkutan kota tidak melintas di dekat rumah sehingga untuk mengakses angkot ia harus berjalan kaki sekitar 15 menit.

Kondisi tersebut membuat sepeda motor menjadi pilihan yang dianggap paling praktis untuk berangkat sekolah.

"Kalau naik angkutan, jauh dari rumah. Harus jalan kaki sampai 15 menit. Rumah di sekitar Jalan Sulfat juga tidak dilalui angkutan kota," ujarnya.

Hendra mengaku belum pernah naik angkutan pelajar gratis yang akan disediakan Pemkot Malang.

Meski demikian, ia membuka kemungkinan mencoba layanan tersebut apabila rutenya dapat menjangkau kawasan dekat tempat tinggalnya.

"Kalau lewat di dekat rumah ya mungkin saya akan mencoba," katanya.

Selain jangkauan rute, waktu pelayanan menjadi pertimbangannya. Pengalaman menggunakan angkot membuat Hendra menilai penumpang harus menyediakan waktu keberangkatan lebih awal. Sementara ia terbiasa berangkat mendekati jam masuk sekolah.

"Biasanya kalau naik angkot itu harus pagi, saya sulit. Biasanya memang naik kendaraan pribadi karena berangkat mepet waktu," jelasnya. 

Sekretaris Organda Kota Malang, Purwono Tjokro Darsono mengatakan, 10 kendaraan lainnya sedang berproses untuk memenuhi persyaratan pada kontrak berikutnya.

Salah satu persoalan yang muncul adalah masih adanya kendaraan milik pengemudi yang pajaknya sudah tidak aktif.

"Jadi yang jalan 66, ada 10 yang berproses untuk kontrak kedua, untuk memenuhi persyaratan. Ini kondisi di luar estimasi kami. Miliknya teman-teman ini pajaknya ada yang mati," kata Purwono.

Upaya mengaktifkan kembali administrasi kendaraan ternyata juga tidak selalu mudah. Purwono mengatakan, persoalan tersebut berkaitan dengan kelembagaan koperasi yang sebelumnya menaungi para pengemudi.

Menurutnya, para pengemudi angkot sebelumnya pernah diarahkan bergabung dalam koperasi. Namun, seiring berjalannya waktu, kepengurusan sejumlah koperasi mengalami perubahan.

Ada pengurus yang telah meninggal dunia hingga berpindah ke luar kota. Kondisi tersebut kemudian menyulitkan penyelesaian administrasi kendaraan.

"Dulu pernah diimbau menjadi koperasi. Dalam perjalanan, ternyata ada pengurus koperasi yang wafat, ada yang pindah keluar kota. Itu yang menjadi kesulitan memperbaiki pajak," jelasnya.

Meski menghadapi kendala, Organda mendorong para pengemudi untuk memanfaatkan program angkutan pelajar gratis.

Terlebih, menurut Purwono, angkutan kota sudah cukup lama tidak memperoleh perhatian yang memadai.

“Kami tetap berusaha keras memberikan pemahaman kepada teman-teman agar kondisi ini dimanfaatkan betul,” ujarnya.

Baca juga: Setelah Agus Suyadi, Ada Peluang Muncul Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi Pasar Induk Among Tani