TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Lebih dari 500 santri dan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami dugaan gangguan kesehatan setelah menerima makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Kabupaten Sidoarjo.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan pun meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengusut insiden tersebut hingga tuntas dan menindak tegas pihak yang terbukti lalai.
Zulkifli Hasan bahkan meminta pelanggaran yang mengandung unsur hukum tidak berhenti pada sanksi administratif, tetapi diteruskan kepada aparat penegak hukum.
Baca juga: Pemerintah Percepat Bantuan Pangan, Warga Desil 1-4 Terima 10 Kg Beras Tiap Bulan
Sepulang dari rangkaian kunjungan kerja di Papua dan Maluku, Zulkifli Hasan telah menghubungi Kepala BGN Sudaryono untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut.
Dia juga memastikan penanganan terhadap para korban menjadi prioritas pemerintah.
Berdasarkan laporan pemeriksaan sementara yang diterima Zulkifli Hasan dari Kepala BGN, terdapat indikasi ketidakpatuhan terhadap standar kedisiplinan dalam penyelenggaraan dan penyajian MBG di SPPG Kalitengah.
Namun, pemeriksaan lebih lanjut masih dilakukan untuk memastikan penyebab kejadian serta pihak yang harus bertanggung jawab.
"Saya minta diperiksa sampai tuntas. Kalau terbukti kepala SPPG tidak bertanggung jawab, tindak tegas. Tidak ada toleransi," tegas Zulkifli Hasan.
Menurutnya, penyediaan makanan bagi anak-anak merupakan tanggung jawab besar karena menyangkut kesehatan, keselamatan, dan masa depan penerima manfaat.
Zulkifli Hasan juga mengingatkan agar penindakan terhadap pengelola SPPG tidak berhenti pada sanksi administratif apabila hasil pemeriksaan menemukan unsur pelanggaran hukum.
"Kalau memang ditemukan pelanggaran hukum, jangan ragu diproses sesuai ketentuan, termasuk diteruskan kepada aparat penegak hukum. Harus ada efek jera," ujarnya.
Dia menegaskan, seluruh kepala SPPG dan pengelola dapur MBG harus memahami bahwa tugas mereka bukan hanya menyiapkan dan membagikan makanan.
Lebih dari itu, mereka wajib memastikan makanan yang diterima anak-anak aman dan layak dikonsumsi.
"Seluruh Kepala SPPG dan pengelola dapur MBG harus memahami bahwa tanggung jawab mereka bukan sekadar menyiapkan dan membagikan makanan, tetapi memastikan makanan yang diterima anak-anak aman dan layak dikonsumsi," kata Zulkifli Hasan.
• Zulkifli Hasan: 455 SPPG MBG Ditutup Permanen, 249 Kepala SPPG Juga Diberhentikan
Insiden di Kabupaten Sidoarjo telah menjadi perhatian serius pemerintah di tengah evaluasi tata kelola MBG secara nasional.
Sebelumnya, pemerintah melakukan evaluasi terhadap 27.485 SPPG yang telah beroperasi.
Hasil evaluasi menemukan sekira 3.515 SPPG di 324 kabupaten/kota di Indonesia belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Jumlah tersebut terdiri atas 3.060 SPPG yang belum mengajukan SLHS dan 455 SPPG yang tidak memenuhi persyaratan.
Pemerintah kemudian melakukan penindakan terhadap SPPG yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.
Penertiban juga dilakukan terhadap sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam operasional MBG.
249 Kepala SPPG telah diberhentikan karena berbagai pelanggaran, termasuk yang berkaitan dengan insiden keamanan pangan, ketidakhadiran lebih dari 10 hari kerja, kasus phishing, hingga pelanggaran disiplin lainnya.
Pemerintah juga memperketat disiplin operasional kepala SPPG.
Kepala SPPG diwajibkan hadir sejak proses produksi makanan dimulai sekira pukul 02.00 hingga seluruh proses distribusi selesai sekira pukul 09.00.
Kehadiran kepala SPPG diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan produksi, pengolahan, penyajian, hingga distribusi makanan berjalan sesuai standar.
"Program MBG terus kami perbaiki. Kami tidak hanya mengejar berapa banyak dapur yang beroperasi atau berapa banyak penerima manfaat."
"Yang utama adalah makanan harus aman, bergizi, dan prosesnya memenuhi standar. Kalau standar tidak dipenuhi, kami tindak," kata Zulkifli Hasan.
Berdasarkan laporan sementara, lebih dari 500 penerima manfaat distribusi makanan dari SPPG Kalitengah mengalami dugaan gangguan kesehatan.
Pemerintah daerah, BGN, tenaga kesehatan, serta aparat terkait telah melakukan penanganan terhadap para korban.
Sementara itu, operasional SPPG Kalitengah dihentikan sementara selama proses evaluasi dan pemeriksaan berlangsung.
Zulkifli Hasan menegaskan, setiap insiden keamanan pangan harus menjadi alarm bagi seluruh SPPG di Indonesia.
Pengawasan tidak hanya menyangkut pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga pelaksanaan standar higiene, sanitasi, pengolahan, penyimpanan, penyajian, dan distribusi makanan.
"Satu kejadian saja harus kami anggap serius. Apalagi kalau sampai ratusan anak terdampak."
"MBG adalah program untuk memperbaiki gizi dan masa depan anak-anak Indonesia."
"Karena itu, keselamatan mereka tidak boleh dikompromikan," tegas Zulkifli Hasan. (*)
