Laporan Wartawan TribunGayo.com Asnawi Luwi | Aceh Tenggara

TRIBUNGAYO.COM, KUTACANE - Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh tidak mendapat tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2026. 

Hal ini ditanggapi oleh Ketua DPD LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (PENJARA) Aceh, Pajri Gegoh Selian yang juga Tokoh Masyarakat Aceh Tenggara, Kamis (3/9/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut tentu merugikan rakyat dan pembangunan karena anggaran tambahan DAU itu tidak dinikmati oleh rakyat Aceh Tenggara pascabanjir bandang dan longsor.

Dimana anggaran itu dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat di kabupaten setempat.

"Aceh Tenggara tak dapat tambahan DAU 2026," katanya.

Dan menurut Pajri, Kepala Badan Pengeloaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Sekda Aceh Tenggara yang bertanggung jawab terhadap hal ini. 

Ia menambahkan seharusnya tambahan DAU itu bisa  digunakan untuk membayar gaji PPPK Paruh Waktu atau untuk pembangunan dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, saat ini keuangan Pemerintah Kabupaten sedang tidak baik-baik saja atau tidak mampu.

Sementara itu di lokasi terpisah, Kepala BPKD Aceh Tenggara, Syukur Selamat Karo-karo, mengatakan Aceh Tenggara tidak dapat tambahan DAU 2026, alasannya laporan keuangan setelah dianalisa dari pusat dinilai mampu. 

"Sehingga kita tindak lanjuti untuk memberikan penjelasan ke Mendagri. 

Pak Bupati, Ketua DPRK dan Kabid Anggaran BPKD Aceh Tenggara bertemu Mendagri untuk melakukan klarifikasi. 

Tapi hasil tindak lanjut atau data yang diberikan dianalisa mereka, mereka menyimpulkan kemampuan keuangan kita dikategorikan mampu," sebutnya. (*)

Baca juga: Berpotensi Jadi Sentra Kakao Berkualitas, Aceh Tenggara Harus Miliki Indikasi Geografis

Baca juga: Siswa SD IT Madani Aceh Tenggara Sabet Medali Emas OSN 2026 Tingkat Nasional

Baca juga: Harga Kakao Fermentasi Aceh Tenggara Tembus Rp170.000/Kg di Ekspor ke Jepang dan Mesir