POS BELITUNG – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap kondisi ekonomi yang tengah dihadapi masyarakat kelas menengah. Menurutnya, pendapatan kelompok tersebut saat ini mengalami penurunan.

Situasi itu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Purbaya menyampaikan pandangan tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Ia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa waktu terakhir masih bergerak di bawah 5 persen.

Baca juga: Kabut Asap Karhutla dari Kalimantan Mulai Datang Selimuti Wilayah Kabupaten Belitung Timur

Kondisi tersebut kemudian memberikan tekanan terhadap berbagai sektor, termasuk industri dan pasar tenaga kerja.

Menurut Purbaya, pertumbuhan yang tidak cukup tinggi turut berkontribusi terhadap proses deindustrialisasi.

Ketika aktivitas industri melemah, kemampuan sektor formal untuk menyerap tenaga kerja baru juga ikut terbatas.

Karena itu, pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi agar aktivitas industri kembali berkembang dan kesempatan kerja formal semakin luas.

Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut diharapkan pada akhirnya dapat memperbaiki pendapatan masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah.

“Kelas menengah pendapatannya turun. Ya itulah makanya kita ciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat,” kata Purbaya, dikutip dari Kompas.com.

Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Purbaya mengatakan pemerintah akan melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi secara bertahap.

Ia juga menyatakan dukungannya terhadap target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

“Makanya ketika Pak Presiden Prabowo bilang 8 lah, saya setuju dah 8 cepatnya. Tentunya kita capai secara bertahap,” katanya.

Menurut Purbaya, pertumbuhan ekonomi yang mampu menembus lebih dari 6 persen menjadi salah satu faktor penting untuk kembali meningkatkan penciptaan lapangan kerja formal.

Dengan semakin banyaknya lapangan kerja formal, pendapatan masyarakat kelas menengah diharapkan ikut terdongkrak. Selain itu, kondisi tersebut juga diharapkan dapat memperbesar jumlah masyarakat yang masuk ke kelompok kelas menengah.

“Nanti pelan-pelan lapangan kerja formal kalau tercipta, kalau kita tumbuh lebih cepat dari 6, lapangan kerja tercipta, itu pendapatan masyarakat menengah meningkat, tercipta masyarakat menengah baru,” ujarnya.

Pemerintah Dorong Reindustrialisasi

Selain mengejar pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga ingin mengembalikan kekuatan sektor industri nasional.

Purbaya mengatakan pemerintah berupaya mengubah tren deindustrialisasi menjadi reindustrialisasi.

Menurut dia, transformasi ekonomi Indonesia yang sebelumnya bergerak dari sektor pertanian menuju manufaktur mengalami penghentian setelah terjadinya krisis.

Pemerintah berharap proses pemulihan tersebut dapat membuat jumlah masyarakat kelas menengah kembali meningkat dalam satu hingga dua tahun mendatang.

“Jadi ke depan mungkin setahun, dua tahun kita akan harapkan masyarakat menengah kita semakin tumbuh lagi,” ujarnya.

Pemerintah Tetap Gelontorkan Anggaran
Di tengah kondisi tersebut, Purbaya memastikan pemerintah masih mengalokasikan anggaran besar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Salah satu pos yang disebutnya adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang nilainya mencapai lebih dari Rp500 triliun.

Selain subsidi BBM, pemerintah juga mengalokasikan sekitar Rp540 triliun untuk subsidi non-BBM, termasuk sektor pendidikan dan berbagai kebutuhan lainnya.

“Jadi subsidi dari pemerintah cukup besar. Pemerintah tidak pernah melupakan masyarakat yang membutuhkan. Cuman kan pertanyaan sekarang, kelas menengah gak dapet, gitu kan?” kata Purbaya.

Soroti Data DTSEN dan BPS

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya turut menyinggung persoalan data sosial ekonomi masyarakat.

Ia menyebut Badan Pusat Statistik (BPS) masih menjalankan proses survei, sensus, serta pembaruan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menurut Purbaya, proses tersebut belum sepenuhnya rampung.

“Saya pikir belum selesai itu proses sensus maupun perbaikan DTSEN. Saya nggak tahu kenapa udah keluar datanya,” ujar Purbaya.

Bank Dunia dan BPS Gunakan Standar Berbeda

Sementara itu, Bank Dunia memperkirakan lebih dari separuh penduduk Indonesia berpotensi berada di bawah garis kemiskinan pada 2026 apabila menggunakan standar yang berlaku bagi negara berpendapatan menengah atas.

Dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2026, Bank Dunia memperkirakan sekitar 64 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan berdasarkan standar upper middle-income countries sebesar 8,30 dollar AS per orang per hari.

Perhitungan tersebut menggunakan standar paritas daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP) 2021.

Dengan konversi yang digunakan, 1 dollar AS setara sekitar Rp5.353,56 per kapita per hari.

Angka tersebut terlihat jauh berbeda jika dibandingkan dengan data kemiskinan yang dikeluarkan BPS.

Berdasarkan data per Maret 2026, BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia berada di angka 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang.

Dalam penghitungan tersebut, BPS menggunakan garis kemiskinan nasional sebesar Rp3.091.866 per rumah tangga setiap bulan.

BPS menjelaskan perbedaan angka antara data nasional dan Bank Dunia tidak berarti kedua data tersebut saling bertentangan.

Perbedaan terjadi karena masing-masing lembaga menggunakan standar garis kemiskinan serta tujuan pengukuran yang berbeda.

“Perbedaan angka ini memang terlihat cukup besar, namun penting untuk dipahami secara bijak bahwa keduanya tidak saling bertentangan,” bunyi keterangan BPS dalam unggahan, Rabu (2/9/2026).

“Perbedaan muncul disebabkan adanya perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan dan untuk tujuan yang berbeda,” tambahnya.

(Tribunnew/Tribun Jatim/Pos Belitung)