SERAMBINEWS.COM - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi untuk menyatakan perang dengan Iran telah berakhir.
Namun, di balik wacana damai tersebut, Pentagon justru mengambil langkah berbeda dengan memperpanjang penempatan pasukan militer di kawasan Timur Tengah.
Berdasarkan laporan Wall Street Journal yang dirilis Rabu (2/9/2026), Trump sempat mendiskusikan rencana penghentian perang ini dengan para ajudan seniornya.
Presiden disebut-sebut menyukai gagasan tersebut karena meyakini tekanan ekonomi yang masif pada akhirnya akan memaksa Teheran untuk menyerah atau membubarkan program nuklirnya.
Langkah ini berjalan beriringan dengan peluncuran "Operasi Pengasingan Ekonomi" (Economic Outcast) pekan lalu. Operasi tersebut dirancang untuk melumpuhkan sektor-sektor vital Iran, mulai dari minyak, perkapalan, hingga aset digital.
Baca juga: Trump Sentil Inggris soal Perang Iran, Kini Ragukan Kemampuan Pertahankan Falkland
Meski Trump membahas kemungkinan meredanya konflik, kebijakan di lapangan menunjukkan sinyal sebaliknya. Militer AS tetap mempertahankan kehadiran fisik yang masif sebagai bentuk antisipasi jika perang berlanjut hingga tahun depan.
Kekuatan militer AS di kawasan tersebut meliputi:
Pengerahan ini bertujuan memberikan fleksibilitas operasional penuh kepada presiden dalam menghadapi situasi yang dinamis.
Baca juga: Trump Murka, Sebut Laporan Kekurangan Amunisi dalam Perang Lawan Iran sebagai “Pengkhianatan”
Di tengah pendekatan dua arah antara tekanan ekonomi dan kekuatan militer ini, konflik verbal turut memanas. Iran secara terbuka mengejek klaim Amerika Serikat terkait kendali atas jalur vital perdagangan minyak dunia.
Pihak militer Iran melalui Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya menyatakan telah memasang ranjau laut tambahan di Selat Hormuz. Pernyataan ini sekaligus membantah klaim Komando Pusat AS (CENTCOM) yang sebelumnya menyebutkan bahwa seluruh ranjau telah berhasil dibersihkan dari jalur transit.
"Selama operasi semalam, lebih banyak ranjau laut ditanam di sepanjang jalur ilegal di selatan Selat Hormuz," ujar juru bicara Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya Iran, Ebrahim Zolfaghari, Kamis (3/9/2026).
Zolfaghari bahkan melontarkan sindiran pedas terhadap usulan Trump yang sempat melontarkan wacana mengganti nama Selat Hormuz menjadi "Selat Trump". Menurutnya, tindakan semacam itu hanya bisa dilakukan lewat rekayasa digital.
Sejumlah pengamat menilai tarik-ulur antara Washington dan Teheran ini tidak terlepas dari kepentingan politik domestik masing-masing negara.
Bagi Trump dan Partai Republik, isu luar negeri berkaitan erat dengan kalkulasi politik jelang pemilihan paruh waktu.
Kendati demikian, Trump menegaskan bahwa arah kebijakannya murni demi keamanan nasional dan mencegah Iran memiliki senjata nuklir.
"Tetapi partai saya mencalonkan diri, dan saya akan membantu partai saya. Tapi saya pikir partai saya menghargai fakta bahwa kita tidak mengizinkan Iran memiliki senjata nuklir," ungkap Trump kepada wartawan, Kamis (3/9/2026), mengutip dari AP News.
Di sisi lain, para diplomat regional menilai dialog damai yang melibatkan pihak ketiga seperti Oman tidak akan menemui titik terang yang signifikan selama isu utama, yakni keterlibatan Israel dan sanksi ekonomi baru, belum diselesaikan secara komprehensif oleh kedua belah pihak.
