TRIBUN-VIDEO — Komisi IX DPR RI menuntut Badan Gizi Nasional (BGN) membuka secara transparan rincian biaya per porsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah itu dinilai penting untuk menjawab keresahan masyarakat mengenai dugaan adanya pemangkasan nilai makanan yang diterima penerima manfaat.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, menyampaikan desakan tersebut dalam rapat kerja dengan Kepala BGN Sudaryono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Irma mengatakan, saat ini beredar informasi yang menyebut nilai makanan yang didistribusikan dalam program MBG jauh lebih rendah dibandingkan pagu anggaran yang disiapkan pemerintah.

”Karena sampai hari ini banyak sekali orang bilang harganya Rp 15.000, tapi yang terdistribusikan hanya senilai Rp 6.000, misalnya seperti itu. Ini kan harus tersampaikan ke publik,” kata Irma.

Menurut Irma, BGN perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai komponen biaya dalam satu porsi MBG.

Klarifikasi diperlukan agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di masyarakat.

”Itu yang harus disampaikan BGN kepada publik biar jangan terjadi confuse informasi di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

Irma juga mengingatkan keberhasilan MBG tidak semata-mata diukur dari banyaknya makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.

Kandungan dan kualitas gizi harus menjadi perhatian utama.

”Karena makan bergizi ini bukan makan kenyang, tetapi makan bergizi. Dan itu pun harus tersampaikan kepada masyarakat bahwa harganya berapa,” katanya.

Irma mengatakan, tuntutan transparansi tersebut juga berkaitan dengan dokumen perencanaan BGN yang dinilai belum memberikan gambaran secara lengkap mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan program.

Menurut dia, dokumen yang disampaikan belum mencantumkan secara jelas sejumlah komponen, antara lain jumlah hari pemberian makanan, biaya satuan makanan atau unit cost, biaya distribusi, indeks kemahalan wilayah, serta komposisi makanan.

”Dokumen yang disampaikan belum menunjukkan jumlah hari pemberian, unit cost makanan, biaya distribusi, indeks kemahalan wilayah, maupun komposisi makanan,” kata Irma.

Desakan DPR tersebut disampaikan ketika BGN meminta persetujuan atas rencana anggaran tahun 2027 sebesar Rp 240,20 triliun.

Anggaran itu akan digunakan antara lain untuk menjalankan program MBG.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, pagu tersebut telah mengalami efisiensi sebesar Rp 30 triliun dari pagu indikatif awal Rp 270,20 triliun yang ditetapkan pada 7 Mei 2026.

”Untuk itu kami mohon kiranya Bapak dan Ibu pimpinan serta anggota Komisi IX DPR dapat menyetujui rencana kerja dan anggaran Badan Gizi Nasional tahun 2027 sebesar Rp 240,20 triliun,” ujar Sudaryono.

Dari total anggaran tersebut, Sudaryono memastikan bahwa mayoritas dana akan langsung disalurkan kepada masyarakat. Secara proporsi, Rp 232,88 triliun (96,95 persen) dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional. 

Sementara sisanya, sebesar Rp 7,33 triliun (3,05 persen), digunakan untuk Program Dukungan Manajemen, yang mayoritasnya (Rp 7,08 triliun) dialokasikan untuk gaji dan tunjangan pegawai di seluruh Indonesia.

Sudaryono menegaskan bahwa postur anggaran BGN sangat ramping di tingkat birokrasi dan fokus pada eksekusi lapangan.

"Jadi Bapak Ibu semua monggo bisa dilihat, memang komposisi anggaran kami yang besar ini mayoritas, 97 persen, itu digunakan dan dikonversi menjadi menu MBG yang disajikan kepada penerima manfaat," ujarnya. 

Jika dirinci berdasarkan fungsinya, anggaran tersebut dialokasikan ke dalam tiga sektor utama. Pertama, Fungsi Pendidikan sebesar Rp 198,96 triliun untuk program MBG bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan. 

Kedua, Fungsi Kesehatan sebesar Rp 33,54 triliun yang difokuskan untuk kelompok "3B" (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita). Ketiga, Fungsi Ekonomi sebesar Rp 7,69 triliun untuk kegiatan pendukung operasional dan manajemen.

Melalui anggaran Rp 240,20 triliun ini, BGN menargetkan dapat memberi makan bergizi gratis kepada 72.464.886 orang pada tahun 2027. 

Angka ini, kata Sudaryono, melampaui basis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2027 yang awalnya menargetkan 64,94 juta orang.

Rincian penerima manfaat tersebut mencakup 60,59 juta anak sekolah mulai dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK/SLB dan santri. Selain itu, program ini juga akan menjangkau 11,86 juta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Saksikan LIVE UPDATE lengkapnya hanya di YouTube Tribunnews!