Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memastikan program revitalisasi sekolah pada 2027 tetap berjalan. Akan ada 100 ribu sekolah yang menerima program revitalisasi.
"Tahun 2027 Pak Presiden beberapa kali menyampaikan akan mengalokasikan anggaran untuk 100.000 satuan pendidikan," kata Mu'ti dalam acara Rapat Koordinasi Daerah Revitalisasi Sekolah di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2026).
Ia mengatakan revitalisasi 2027 masih memprioritaskan sekolah yang belum rampung direvitalisasi tahun ini. Selain itu, daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) menjadi sasaran prioritas juga.
"Dan prioritas kami untuk tahun 2027 masih melanjutkan tahun 2026 yaitu sekolah yang terdampak bencana alam, kemudian sekolah di daerah 3T, dan sekolah yang rusak," tambahnya.
Masih Terapkan Sistem Swakelola
Ia menyebut sistemnya masih menerapkan skema yang sama yakni swakelola. Swakelola berarti pengerjaan renovasi atau pembangunan akan dilakukan langsung oleh pihak sekolah.
Sehingga revitalisasi tidak melibatkan kontraktor melainkan bisa oleh warga setempat. Sistem ini sudah terbukti dapat membantu ekonomi warga sekitar.
"Terkait dengan revitalisasi dan digitalisasi tahun 2027, masih akan menggunakan skema yang sama, yaitu sistem swakelola yang dilaksanakan langsung oleh masing-masing satuan pendidikan," ujar Mu'ti.
Meski menggunakan skema swakelola, Mendikdasmen mengakui adanya tantangan besar di lapangan. Ia menyadari tidak semua kepala sekolah memiliki kemampuan manajemen anggaran yang mumpuni atau pengalaman yang cukup dalam proyek fisik.
Walau demikian, Mu'ti tak menjadikan itu sebagai keterbatasan. Ia meminta Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah turut mengawasi jalannya revitalisasi.
"Tetapi ketika ada persoalan itu, solusinya bukan kemudian dialihkan kepada pihak ketiga atau pihak lain, tetapi justru kami mengharapkan para kepala dinas, kepala daerah dapat memberikan dukungan dan mendampingi serta memastikan bahwa program revitalisasi terlaksana dengan sebaik-baiknya," katanya mewanti-wanti.
Waspada Kelompok 'Incognito'
Dalam arahannya, Mu'ti juga mengungkap adanya beberapa gangguan dari pihak luar yang sempat terjadi. Ada pihak yang mencoba memanfaatkan kelemahan kepala sekolah dalam mengelola anggaran.
"Jadi jangan sampai kelemahan para kepala sekolah itu justru dalam tanda petik dijadikan alasan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk membuat program tidak dilaksanakan sebagaimana peraturan yang berlaku," kata Mu'ti.
"Pengalaman tahun 2025 dan sekarang tahun 2026 yang masih berjalan, memang ada kelompok masyarakat tertentu yang mereka datang secara incognito atau bahkan mungkin memang sengaja melakukan usaha-usaha yang membuat para kepala sekolah tidak dapat bekerja dengan tenang, tidak dapat bekerja dengan sebaik-baiknya," sambungnya.
Di akhir, Mendikdasmen juga mengingatkan pihak sekolah untuk menyampaikan kondisi sekolah dengan benar. Pasalnya masih ada beberapa sekolah yang layak tetapi membuat laporan kerusakan.
"Dan tolong jangan karena mengejar anggaran yang tidak rusak kemudian dilaporkan rusak atau dirusak supaya dapat bantuan," pungkasnya.
