TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sikka menggelar Bedah Buku Seri I bertajuk Legislative Inaction dalam Hukum Pemilu: Sebab, Dampak dan Solusi Kelembagaan, secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (3/9/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang akademik sekaligus refleksi bagi penyelenggara Pemilu untuk memperdalam pemahaman terhadap perkembangan hukum Pemilu dan berbagai persoalan kelembagaan dalam penyelenggaraan demokrasi.
Ketua KPU Kabupaten Sikka, Herimanto, S.H., M.H., saat membuka kegiatan mengatakan, bedah buku tidak sekadar membahas sebuah karya, tetapi menjadi ruang untuk bertukar gagasan, menguji pemikiran, memperluas perspektif, serta mencari relevansi gagasan dengan tantangan demokrasi saat ini.
Menurut Herimanto, kualitas Pemilu tidak hanya bergantung pada integritas penyelenggara, tetapi juga membutuhkan regulasi yang baik, peserta Pemilu yang bertanggung jawab, masyarakat yang kritis dan cerdas, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan terhadap kualitas demokrasi.
Baca juga: Pascagempa Flores, SMASK Santu Markus Pateng Pulihkan Mental Siswa Lewat Rekoleksi
Bedah buku tersebut menghadirkan Dr. Titi Anggraini, S.H., M.H. sebagai narasumber, Elyaser Lomi Rihi sebagai pemantik, serta Dr. Rahmad Nasir, S.Pd., M.Pd. dan Cristofel Oktavianus Nobel Pale, S.Pi., M.Si. sebagai panelis. Diskusi dimoderatori Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sikka, Simon Doni Tukan, S.IP.
Dalam pemaparannya, Titi Anggraini menjelaskan konsep legislative inaction dalam perspektif hukum Pemilu. Menurutnya, istilah tersebut merujuk pada kondisi ketika lembaga legislatif tidak melakukan tindakan yang secara konstitusional maupun fungsional seharusnya dilakukan, termasuk dalam membentuk, mengubah, atau menyesuaikan undang-undang.
Ia menjelaskan, legislative inaction tidak sekadar berarti tidak adanya tindakan, tetapi dapat berupa kelalaian atau ketidakbertindakan institusional yang kemudian menimbulkan konsekuensi hukum, politik, dan konstitusional.
Sementara itu, panelis Rahmad Nasir menyoroti keberanian penulis dalam mengangkat persoalan tersebut serta mengkritisi respons pembentuk undang-undang terhadap perkembangan hukum Pemilu.
Ia juga membahas pendekatan teoritis dalam buku serta sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan undang-undang Pemilu. Menurutnya, pembahasan tersebut memberikan gambaran mengenai dinamika persoalan hukum Pemilu dan hubungan antara putusan hukum dengan respons pembentuk undang-undang.
Panelis lainnya, Cristofel Oktavianus Nobel Pale, memberikan catatan terkait desain kelembagaan yang ditawarkan dalam buku. Ia menyoroti potensi konflik kepentingan, mekanisme rekrutmen personel, serta posisi kelembagaan dalam hubungannya dengan institusi lain dalam sistem demokrasi dan kepemiluan Indonesia.
Menurut Cristofel, desain kelembagaan perlu mendapat perhatian serius untuk memastikan solusi terhadap persoalan legislative inaction dapat berjalan secara independen dengan kewenangan yang jelas.
Pemantik diskusi, Elyaser Lomi Rihi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat literasi dan pemahaman jajaran penyelenggara Pemilu.
Ia menilai buku Legislative Inaction dalam Hukum Pemilu: Sebab, Dampak dan Solusi Kelembagaan tidak hanya relevan dari sisi akademik dan hukum, tetapi juga dapat dikaitkan dengan kebutuhan serta pengalaman praktis dalam penyelenggaraan Pemilu.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan dialog interaktif yang melibatkan peserta dari unsur KPU dan Bawaslu kabupaten/kota se-NTT serta provinsi lainnya, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum.
Melalui kegiatan tersebut, KPU Sikka berharap budaya diskusi dan literasi hukum Pemilu terus berkembang sehingga penyelenggara maupun masyarakat memiliki pemahaman yang semakin kuat terhadap dinamika demokrasi dan kepemiluan di Indonesia.
