Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Suasana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Enggal 2 Pahoman, Bandar Lampung, tampak semarak saat rombongan Komite III DPD RI tiba, Jumat (4/9/2026).
Baca Juga: Nasib SPPG Penyedia Menu MBG Viral karena Ditemukan Benda Diduga Peluru
Rombongan yang datang sekitar pukul 13.00 WIB itu disambut Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), pengurus asosiasi, sejumlah guru penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta jajaran pegawai SPPG Enggal 2.
Kain dekorasi berwarna biru dan putih tampak menjuntai dari bagian atas bangunan di area depan dapur.
Hiasan tersebut menambah semarak suasana penyambutan rombongan senator.
SPPG Enggal 2 Pahoman dipilih sebagai salah satu lokasi kunjungan karena dinilai menjadi contoh dapur MBG yang telah berjalan dengan baik dalam pelaksanaan maupun tata kelola pelayanan.
Ketua Asosiasi Pengusaha Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Provinsi Lampung, Gandhi Liorba, yang juga merupakan mitra dapur Enggal 2, mengatakan dapur tersebut selama ini berupaya menjalankan pelayanan sesuai ketentuan.
Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma bersama sejumlah anggota melihat langsung aktivitas di dapur SPPG Enggal 2 Pahoman.
Mereka juga berdialog dengan pengelola dapur, asosiasi pengusaha, pihak KPPG, guru, hingga penerima manfaat untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan program MBG di Lampung.
Kunjungan itu dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan Komite III DPD RI terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Filep meminta seluruh pihak menyampaikan kondisi sebenarnya di lapangan, termasuk jika masih terdapat kendala dalam pelaksanaan MBG.
Ia menegaskan tidak boleh ada informasi yang ditutup-tutupi agar berbagai persoalan yang ditemukan dapat menjadi bahan evaluasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
"Jadi semua komplain di daerah kita dengar, sehingga nanti kita pertanyakan kepada beliau (Kepala BGN)," kata Filep.
Ia bahkan meminta para pengelola SPPG tidak ragu menyampaikan keluhan yang mereka hadapi.
"Bapak boleh protes. Boleh jujur, sampaikan saja pusing-pusingnya. Jangan khawatir nanti begini-begini," ujarnya.
Menurut Filep, Komite III DPD RI tidak datang untuk memprotes kebijakan pemerintah, melainkan menjalankan fungsi pengawasan dengan menghimpun informasi langsung dari daerah.
Berbagai persoalan yang ditemukan, kata dia, akan disampaikan kepada BGN agar dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan program.
Di tengah pelaksanaan MBG di SPPG Enggal 2 yang dinilai berjalan baik, persoalan berbeda justru disampaikan para pengelola dapur lainnya.
Asosiasi pengusaha dan pengelola MBG mengungkapkan masih terdapat ratusan dapur SPPG di Lampung yang belum dapat beroperasi meski telah mendapatkan nomor atau ID SPPG.
Ketua Asosiasi Pengusaha Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis (APPMBGI) Provinsi Lampung, Gandhi Liyorba Indra menyebut jumlahnya mencapai lebih dari 300 dapur.
"Di Lampung itu ada 380 sekian dapur sudah siap secara ketentuan tapi belum beroperasi," kata Gandi.
Menurutnya, sebagian besar dapur tersebut sebenarnya telah melakukan berbagai persiapan untuk menjalankan program MBG.
Mulai dari pembangunan fasilitas, perekrutan tenaga kerja, hingga menyiapkan personel seperti tenaga akuntansi, ahli gizi, kasir dan struktur pengelola lainnya.
"Sudah belajar, siap profesional. Bahkan dari anggarannya sudah ada yang diberi penugasan SPPI, akuntansi, ahli gizi, sudah ada kasir, ketua akun. Artinya ini tinggal run well," ujarnya.
Namun, dapur-dapur tersebut belum dapat menjalankan operasional karena masih menunggu ketentuan dan arahan lebih lanjut setelah adanya moratorium serta perubahan aturan secara nasional.
Gandhi menilai persoalan tersebut perlu segera dicarikan solusi karena menyangkut investasi yang telah dikeluarkan para pengelola.
"Ini tidak bisa berjalan. Kalau umpamanya anggota DPD RI berkenan bicara bersama dengan BGN, ini mungkin bisa diselesaikan," katanya.
Ia khawatir persoalan tersebut semakin besar apabila tidak segera mendapatkan jalan keluar.
"Ini menjadi problem yang nanti akan meledak permasalahannya, karena ini problem seluruh Indonesia. Harus dicarikan di mana simpulnya," ujarnya.
Filep kemudian mempertanyakan lokasi ratusan dapur yang belum beroperasi tersebut.
Ia ingin memastikan apakah dapur-dapur tersebut lebih banyak berada di perkotaan atau justru di wilayah pelosok yang membutuhkan layanan MBG.
Menurut Filep, program MBG semestinya dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk anak-anak di wilayah desa dan daerah terpencil.
"300 ya tadi yang sudah siap tapi belum beroperasional? Itu di daerah-daerah yang betul membutuhkan atau justru di kota-kota?" tanya Filep.
Ia menyoroti kondisi sejumlah wilayah perkotaan yang saat ini telah memiliki cukup banyak dapur MBG.
"Selama ini kan paling banyak di kota, seperti Bandar Lampung. Sebenarnya kita juga ingin memastikan bahwa justru pelosok itu adalah daerah-daerah yang sangat membutuhkan, harus kita perjuangkan," ujarnya.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Gandhi menyebut sekitar 65 hingga 70 persen dari lebih 300 dapur yang belum beroperasi berada di wilayah desa.
"Yang di kota tidak sampai 30 persen. Artinya 65 sampai 70 persen itu ada di desa," katanya.
Ia mencontohkan kondisi di Kecamatan Sumberejo. Di salah satu kecamatan tersebut terdapat dua dapur, namun baru satu dapur yang dapat beroperasi.
Sementara satu dapur lainnya mengalami kendala sehingga belum dapat menjalankan pelayanan MBG.
Kondisi itu, menurutnya, menjadi gambaran bahwa persoalan operasional dapur tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan.
Sementara itu, Filep mengapresiasi pelaksanaan program MBG di SPPG Enggal 2 Pahoman.
Menurutnya, kunjungan tersebut memberikan gambaran langsung mengenai pelaksanaan program di lapangan.
Komite III DPD RI juga melakukan pengecekan dengan pihak KPPG, pengelola SPPG serta penerima manfaat.
"Sejauh yang kami dengar dan cross check, melalui kepala KPPG-nya di Lampung, SPPG-nya dan juga penerima manfaat, saya pikir tidak ada masalah," ujarnya.
Filep mengatakan kondisi tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan program MBG di Lampung.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan administratif maupun pedoman teknis yang perlu dikomunikasikan lebih lanjut dengan BGN.
"Presiden memiliki program yang sangat baik. Memang kita akui bahwa di mana-mana ada problem, tetapi sebagai lembaga negara, kita sudah berkomitmen untuk berkolaborasi," katanya.
Komite III, lanjut Filep, akan menghimpun berbagai masukan dari masyarakat dan pengelola SPPG, termasuk terkait investasi, operasional dan kendala teknis di lapangan.
Masukan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada BGN untuk menjadi bahan evaluasi.
"Kami apresiasi dan berharap teman-teman SPPG tetap berkarya, terus mengacu pada aturan yang ada dan dukung program Pak Presiden supaya berjalan dengan baik," katanya.
Pelaksanaan MBG di SPPG Enggal 2 juga mendapat respons positif dari pihak sekolah penerima manfaat.
Salah seorang guru mengatakan makanan yang diberikan sangat membantu para siswa, terutama karena sebagian besar anak di sekolahnya berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.
"Tidak ada kendala, Pak. Bagi kami di TK, mendapatkan MBG itu untuk anak-anak sangat bermanfaat," ujarnya.
Menurutnya, makanan yang diberikan juga dikonsumsi dengan baik oleh para siswa.
Bahkan, ketika terdapat siswa yang tidak masuk sekolah, makanan tersebut diberikan kepada anak-anak lain yang dinilai membutuhkan.
"Anak-anak pun makannya dengan lahap. Kalau ada yang tidak masuk, kita bawakan kepada anak-anak yang tidak mampu," katanya.
Ia juga mengapresiasi perhatian pengelola SPPG Enggal 2 terhadap pihak sekolah dan tenaga pendidik.
"Untuk SPPG Kecamatan Enggal, kami tidak ada komplain. Kalau ada sedikit koreksi tetap kami beri nilai sesuai dengan apa yang kami rasakan," ujarnya.
Gandhi berharap persoalan ratusan dapur yang belum beroperasi dapat menjadi perhatian pemerintah pusat.
Menurutnya, aspirasi para pengelola SPPG di daerah perlu disampaikan melalui DPD RI kepada BGN.
"Harapan kita seperti yang kita komunikasikan bersama tadi, bahwa kita berharap apa-apa yang menjadi suara kita di daerah itu bisa sampai melalui DPD RI," katanya.
Ia mengatakan lebih dari 300 dapur di Lampung belum berjalan karena terkendala sejumlah aturan baru.
"PR bersama kita tentang beberapa dapur saudara-saudara kita yang belum berjalan. Ada sekitar 300 sekian dapur yang belum berjalan karena terhambat beberapa aturan baru," ujarnya.
Gandhi berharap aturan tersebut dapat dievaluasi sehingga dapur yang memang telah siap dan berada di wilayah yang membutuhkan dapat segera beroperasi.
"Kalau memang memungkinkan, kami berharap dia bisa berjalan," katanya.
Menurut Gandhi, sebagian pengelola telah mengeluarkan investasi cukup besar setelah mendapatkan ID SPPG.
"Secara hukum, legal formal mereka sudah dapat ID SPPG. Mereka berani membangun bangunan itu karena sudah dapat ID SPPG," ujarnya.
Namun setelah pembangunan selesai dan seluruh persiapan hampir mencapai 100 persen, operasional dapur justru belum dapat dimulai.
"Setelah mereka bangun, berdiri, persiapkan masuk ke titik 100 persen, tapi tidak bisa berjalan. Nah tentunya problem yang mungkin butuh solusi," katanya.
Karena itu, Gandhi berharap moratorium tidak diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kebutuhan masing-masing daerah.
"Moratorium tidak boleh lalu dipukul rata. Mestinya daerah-daerah yang sangat membutuhkan harus diberi ruang agar penerima manfaat ini betul-betul yang membutuhkan," ujarnya.
Ia menyebut ratusan dapur tersebut telah menunggu sekitar tiga bulan sejak moratorium diberlakukan.
Menurutnya, persoalan serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia.
Karena itu, ia berharap kunjungan Komite III DPD RI dapat menjadi jembatan antara pengelola SPPG di daerah dengan BGN.
"Kami jadikan sebuah motivasi baru. Kami berharap mereka tetap bisa menjembatani kami untuk menyampaikan aspirasi tentang SPPG yang ada di bawah," katanya.
Kunjungan Komite III DPD RI tersebut kemudian dilanjutkan dengan agenda ke sejumlah daerah di Lampung untuk melihat langsung pelaksanaan program MBG sekaligus menyerap aspirasi dari berbagai pihak.
(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)
