Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Ikhwana Mutuah Mico
WARTAKOTALIVE.COM, SERANG - DPRD Provinsi Banten menyoroti kesiapan lulusan SMK memasuki dunia kerja.
Relevansi jurusan dengan kebutuhan industri dinilai perlu terus dievaluasi agar lulusan sekolah vokasi tidak justru menjadi pengangguran.
Pendidikan vokasi di Provinsi Banten menjadi perhatian DPRD Banten, khususnya terkait kesiapan lulusan SMK menghadapi dunia kerja.
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan kerja dinilai perlu terus menyesuaikan program keahliannya dengan perkembangan kebutuhan industri.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Ananda Trianh Salichan, mengatakan persoalan ketenagakerjaan harus mulai dipikirkan sejak siswa masih berada di bangku sekolah.
Baca juga: Miliki Kawasan Industri Terbesar se-Indonesia, Penyerapan Lulusan SMK Karawang Baru 40 Persen
Menurutnya, jangan sampai lulusan SMK yang seharusnya memiliki keunggulan karena dibekali keterampilan justru masuk dalam kelompok pengangguran.
"Jangan sampai paradoksnya adalah SMK yang harusnya siap kerja malah menjadi ladang sumber pengangguran tertinggi yang ada di Provinsi Banten," kata Ananda kepada TribunTangerang.com, Jumat (4/9/2026).
Ananda menilai salah satu persoalan yang harus dibenahi adalah relevansi program keahlian di SMK dengan kebutuhan dunia industri.
Perubahan kebutuhan tenaga kerja yang berlangsung cepat membuat sekolah dituntut mampu beradaptasi. Dengan demikian, keterampilan yang diajarkan kepada siswa tetap memiliki nilai dan peluang di pasar kerja.
Karena itu, Ananda mengatakan pihaknya terus mendorong Dinas Pendidikan Banten mengevaluasi jurusan-jurusan SMK yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.
Baca juga: Dibawah Danantara, PNM Buka Jalan Kerja bagi Ribuan Lulusan SMA/SMK dari Keluarga Prasejahtera
"Sudahlah, SMK yang jurusannya itu udah nggak up to date, dihilangkan aja, diganti sama yang penyerapan tingkat tinggi," ujarnya.
Menurut Ananda, evaluasi terhadap jurusan SMK tidak boleh hanya berdasarkan asumsi.
Pemerintah dapat menggunakan data penyerapan tenaga kerja dalam beberapa tahun terakhir untuk mengetahui program keahlian yang masih dibutuhkan industri maupun jurusan yang mulai kehilangan relevansinya.
"Kita punya data lima tahun terakhir, apa sih jurusan-jurusan yang udah kurang relevan sama penyerapan industri sekarang. Kita hapuskan, kita ganti ke tahapan jurusan yang lebih relevan," ucapnya.
Ananda menilai persoalan pendidikan tidak berhenti setelah siswa menyelesaikan sekolah.
Setelah mendapatkan akses pendidikan, pemerintah juga perlu memikirkan bagaimana lulusan dapat melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan angka pengangguran sekaligus memastikan pendidikan yang ditempuh siswa memiliki manfaat nyata bagi masa depan mereka.
Ananda kemudian mengaitkan persoalan pendidikan vokasi dengan target Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, bonus demografi hanya akan menjadi peluang apabila generasi muda dipersiapkan melalui pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan.
Persiapan sumber daya manusia, kata dia, bahkan harus dimulai dari lingkungan keluarga dan kemudian diperkuat melalui pendidikan di sekolah.
"Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita di 2045 dengan hal yang paling kecil, paling simpel adalah dari keluarga bagaimana kita bisa memberikan keleluasaan kepada anak-anak kita untuk bisa mengekspresikannya selama itu dalam batas kewajaran, bagaimana kita bisa memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak kita," tuturnya.
Bagi Ananda, penyesuaian pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri menjadi salah satu pekerjaan penting pemerintah daerah.
Dengan demikian, lulusan SMK tidak hanya memperoleh ijazah, tetapi juga memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja. (m30)
