TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai semakin menekan kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Permintaan tersebut disampaikan Elisa Kambu saat memberikan sambutan dalam Papeda Summit 2026 di Gedung L Jitmau, Kota Sorong.

Baca juga: Elisa Kambu Bongkar Realitas Tanah Papua: Hutan Punya Jenderal dan Konglomerat, Kita Hanya Menumpang

Elisa mengatakan, pemerintah daerah menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan dasar seluruh masyarakat di Papua Barat Daya. 

Menurutnya, pelayanan pemerintah tidak hanya ditujukan kepada Orang Asli Papua (OAP), tetapi juga seluruh warga dari berbagai daerah di Indonesia yang telah menetap di wilayah tersebut.

“Di Papua ini kita tidak hanya mengurus Orang Papua. Masih ada saudara-saudara kita dari Nusantara yang tinggal di sini, dari Jawa, Sulawesi, dan Maluku,” kata Elisa.

Ia menjelaskan, tidak semua warga pendatang memiliki kondisi ekonomi yang baik. 

Sebagian masih membutuhkan bantuan untuk mendapatkan rumah layak huni, akses pendidikan, hingga biaya pengobatan dan rujukan ke luar daerah.

“Mereka juga tidak semuanya memiliki nasib yang beruntung. Ada yang masih membutuhkan rumah layak huni. Ketika mau berobat dan dirujuk, mereka tidak bisa membeli tiket karena tiket menjadi tanggung jawab sendiri,” ujarnya.

Menurut Elisa, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah tidak selalu mampu membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan.

Persoalan serupa juga terjadi di sektor pendidikan. 

Ia menyebut masih terdapat anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan secara layak akibat keterbatasan kemampuan pemerintah daerah.

“Akhirnya ada yang tetap tinggal dan meninggal karena kita tidak bisa menolong. Ada juga anak yang tidak bisa sekolah. Kita bukan mengeluh, tetapi itulah situasi yang sedang kita hadapi,” katanya.

Karena itu, Elisa berharap Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dapat menyampaikan kondisi tersebut kepada Presiden.

Ia juga berharap Zulkifli Hasan, yang memiliki akses komunikasi dengan pemerintah pusat sebagai pimpinan partai politik, dapat membantu menyampaikan aspirasi pemerintah daerah terkait kebijakan TKD.

“Kita berharap melalui Pak Menko, juga dalam kapasitas sebagai ketua partai, mungkin dapat berbicara dengan Bapak Presiden supaya TKD ke daerah dapat dipertimbangkan kembali,” ujarnya.

Elisa menilai penyesuaian TKD dalam dua tahun terakhir telah memberikan tekanan besar terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah.

“Dua tahun ini kita sudah setengah mati. Kalau tiga tahun lagi, mungkin mati betul. Ini yang kami sampaikan supaya pemerintah daerah tetap memiliki semangat dan kemampuan untuk mengurus rakyat,” kata Elisa.

Dalam kesempatan tersebut, Elisa juga mengkritik pola respons pemerintah pusat terhadap persoalan di daerah.

Ia menilai aspirasi yang disampaikan melalui jalur formal dan secara baik-baik kerap membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan respons. 

Sebaliknya, perhatian pemerintah pusat dinilai lebih cepat muncul ketika terjadi demonstrasi, kerusuhan, atau gangguan keamanan.

“Kalau kita hidup baik-baik, seolah-olah tidak ada kepedulian dan perhatian dari pusat. Pengalaman selama ini, setelah terjadi demonstrasi, pembakaran, atau kerusuhan, barulah perhatian datang,” ucapnya.

Elisa menegaskan, pernyataan tersebut merupakan kritik terhadap lambannya respons pemerintah pusat dan bukan ajakan untuk melakukan kekerasan maupun kerusuhan.

Ia berharap pemerintah pusat membuka ruang komunikasi yang lebih luas serta merespons aspirasi daerah sebelum persoalan berkembang menjadi konflik.

Elisa kemudian meminta Zulkifli Hasan membawa aspirasi tersebut ke Jakarta. 

Menurutnya, kesempatan pemerintah daerah untuk bertemu langsung dengan pejabat pemerintah pusat tidak selalu mudah diperoleh.

“Mohon izin, Pak Menko. Nanti kalau ke Jakarta, kami sulit bertemu. Jadi, ini kesempatan bagi kami untuk menyampaikan langsung kondisi yang dihadapi pemerintah dan masyarakat Papua Barat Daya,” pungkasnya. (tribunsorong.com/ismail saleh)