TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi telah memantau langsung proses pemadaman kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo, Mojosongo, Kota Surakarta, Sabtu (5/9/2026).

Dalam kunjungan itu, Luthfi mengungkapkan, kejadian kebakaran ini jangan sampai terulang kembali.

“Kami sudah rapat dengan Wali kota dan stakeholder, jangan sampai terulang kembali dan kita utamakan keselamatan warga," jelas Luthfi dalam keterangan tertulisnya. 

Luasan area kebakaran disebutkan mencapai 4 hektare hingga 6 hektare. Hingga hari ketiga ini, masih terdapat bara api di dalam timbulan sampah. 

Oleh karena itu, tim gabungan masih melakukan pemadaman dengan menggunakan truk pemadam kebakaran, water canon, helikopter untuk water bombing.

Langkah lainnya dengan metode spray dan injeksi, agar menjangkau sumber api yang berada di dalam timbulan sampah.

Luthfi melanjutkan, kejadian kebakaran di TPA Putri Cempo menjadi pelajaran untuk pemerintah daerah lainnya, apalagi saat ini masih memasuki musim kemarau panjang.

"Ya pelajaran untuk daerah lain di musim kemarau ini," tuturnya tanpa memberikan solusi penanganan.

Potensi Kebakaran di TPA Lain

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Tengah mengingatkan kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi terkait potensi kebakaran di TPA lain saat musim kemarau.

Deputi Direktur Walhi Jawa Tengah, Nur Cholis mengatakan, kebakaran di TPA Putri Cempo Solo bukan pertama kali ini terjadi melainkan sudah berulang kali. 

Catatan pihaknya, kebakaran ini sudah pernah terjadi pada tahun 2023. Sementara sepanjang 2026 ini, TPA tersebut telah mengalami kebakaran sebanyak tiga kali masing-masing pada 6 Juni, 10 Juni, dan 3 September.

Kondisi tersebut berpotensi pula terjadi di TPA lainnya. Bahkan, peristiwa itu telah terjadi pada tahun sebelumnya di TPA Jatibarang Semarang, Klaten, Brebes, Salatiga, Tegal dan Pekalongan.

Hal itu karena sebanyak 36 TPA di Jateng masih menggunakan konsep open dumping, konsep penampungan sampah yang hanya ditumpuk tanpa pemilahan.

"Seluruh TPA yang masih open damping, belum memisahkan sampah organik dan non organik masih tinggi potensi untuk kebakaran. Terutama di musim-musim kemarau seperti ini," ujar Cholis kepada Tribun. 

Dari kejadian itu, Walhi menilai hal itu sebagai kegagalan tata kelola sampah.

Cholis menyarankan, pemerintah provinsi Jateng agar mengubah konsep open dumping dalam pengelolaan sampah.

Selanjutnya, harus ada pemisahan antara sampah organik dan non organik. Selepas pemisahan itu, sampai organik bisa diolah kembali sebagai kompos dan non organik biji plastik dan lainnya.

"Langkah itu untuk memitigasi biar sampah enggak nyampur, lalu muncul gas metana yang mudah memicu kebakaran terutama saat musim kemarau," terangnya.

Dari peristiwa kebakaran tersebut, Walhi mencatat, warga terdampak dua hal yakni kesehatan dan ekonomi. Untuk kesehatan, sebanyak 75 warga di Mojosongo terpaksa mengungsi terutama perempuan, lansia dan anak-anak. Empat warga sempat harus diberi bantuan alat oksigen karena sesak nafas.

Dampak berikutnya soal ekonomi, pemulung tidak bisa mencari sampah sebagai sumber pendapatan.

Tanggap Darurat Bencana Selama 14 Hari

Terpisah, Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, Bergas Catursasi Penanggungan mengungkap, Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan tanggap darurat bencana mulai 3 September hingga 14 hari mendatang akibat bencana kebakaran TPA Putri Cempo ini.

Status itu, kata Bergas, sebagai langkah untuk mempermudah bantuan proses pemadaman dari pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah sekitarnya.

"Kalau tidak ada status tanggap darurat berarti dianggap pemerintah daerah mampu mengatasi, kami tidak bisa mengakses bantuan, tetapi karena ada penetapan status itu, ibaratnya mereka teriak minta tolong," jelasnya kepada Tribun. 

Ia menyebut, proses pemadaman sudah berlangsung selama tiga hari yang terkendala luasan dan akses jalan. Luasan kebakaran yang mencapai kurang lebih 4 hektare dengan garis keliling 1,5 kilometer tidak seluruhnya memiliki akses jalan. Apalagi kebakaran tersebut lebarnya mencapai 100 meter sementara tembakan air dari petugas pemadam hanya sampai 30 meter.

"Pemadaman pakai waterboombing bisa dilakukan oleh satu unit helikopter dari Polda Jateng, kami minta bantuan waterboombing ke pemerintah pusat tapi helikopter itu masih sedang bertugas di Kalimantan (kebakaran hutan)," katanya.

Dengan jumlah alat pendukung itu, Bergas mengungkap, petugas masih melakukan pemadaman terutama di area Blok B, C, dan D. "Ya kebakaran apinya sudah padam, tapi asapnya masih ada," terangnya. (Iwn)