TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Ahmad Tarmidzi, mendukung adanya dorongan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Provinsi Riau.
Dukungan tersebut disampaikan menyusul adanya dorongan dari masyarakat, tokoh agama hingga pihak yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Riau.
Menurut Ahmad Tarmidzi, usulan pembentukan Perda tersebut perlu menjadi perhatian bersama, terlebih sudah terdapat kebijakan pemerintah pusat yang menjadi dasar dalam upaya penanggulangan persoalan LGBT.
"Sudah sepantasnya ada aturan di daerah. Apalagi sudah ada Kepres terkait LGBT tersebut. Sebagai turunannya, maka perlu dibuat aturan di daerah,"ujar Ahmad Tarmidzi Minggu (6/9/2026).
Ia mengatakan, DPRD Riau akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan DPRD serta pihak-pihak terkait untuk membahas lebih lanjut usulan Perda Penanggulangan LGBT tersebut.
Selain itu, DPRD Riau juga akan melihat dan mempelajari berbagai aturan yang telah diterapkan di daerah lain sebagai bahan perbandingan sebelum menyusun regulasi di Provinsi Riau.
Baca juga: Nalladia Mundur, DPRD Riau Umumkan Imustiar sebagai Ketua Fraksi Golkar yang Baru Senin Depan
"Jadi nanti kita akan koordinasikan dengan pimpinan dan pihak terkait. Kita juga akan melakukan perbandingan dengan aturan yang sudah diterapkan di daerah lain," ujarnya.
Terkait usulan Perda serupa yang sebelumnya sempat masuk pada periode DPRD Riau sebelumnya, Ahmad Tarmidzi menyebut pihaknya akan kembali mengecek keberadaan draft tersebut.
Menurutnya, draft yang pernah disusun sebelumnya dapat menjadi salah satu bahan untuk melihat sejauh mana pembahasan dan substansi aturan yang telah dirancang.
Ahmad Tarmidzi juga menyinggung keberadaan Pansus Ketahanan Keluarga yang sebelumnya telah berjalan di DPRD Riau. Menurutnya, ketahanan keluarga memiliki keterkaitan penting dalam memberikan pemahaman serta batasan kepada anggota keluarga.
"Ketahanan keluarga ini juga berkaitan dengan peran penting keluarga dalam memberikan batasan-batasan terhadap keluarganya,"jelasnya.
(Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)
